Ketua Kelompok Nelayan Rischo Putra Indramayu BBM Nelayan Harus Subsidi

Pemerintah Seharusnya Subsidi BBM Nelayan

Indramayu-"kba.GALANG"

Ketua Kelompik Nelayan Rischo Putra Kecamatan Indramayu Kab.Indramayu Jabar, " Darto S " menegaskan sesuai dengan keputusan Pemerintah pusat terkait dengan subsidi BBM Nelayan tidak ada kenaikan.Hal ini membuat sedikit kaum nelayan optimis menjalankan kegiatan usaha.

Karena sesuai dengan Perpres No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumn pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu ditegaskan oleh Pemerintah pastikan BBM Nelayan tak naik .
Dalam hal ini Menteri Kelautan Dan Perikanan ,Harif Cicip Shutardjo,bahwa para nelayan yang memiliki kapal nelayan dengan berat 30 Gt tetap menggunakan BBM bersubsidi,dan kembali pada Inpres Nomor 15 tahun 2011 perlindungan nelayan.

Harapan Ketua Kelompok Nelayan Rischo Putra dengan adanya perhatian pemerintah pusat ,tentang subsidi BBM pada nelayan harus berkelanjutan,karena diperhiyungkan dengan kenaikan tarip BBM non subsidi ke Harga industri cukup memberatkan.Nantinya akan mempengaruhi pada tambahan biaya besar bagi perlengkapan nelayan .

Sementara jika diberlakukan harga industri ,secara langsung pengaruh harga ikan di pasar akan melonjak lebih tinggi, ini nantinya akan mempengaruhi konsumen terhadap daya beli bagi rakyat Indonesia.Apalagi kami adalah nelayan tradisional pasti akan kalah saing dengan nelayan modern,baik dari sisi modal dan alat kelengkapan sarana perahu kapal motor .//kba.ajiinews//galang//r-kba.g//

BBM NELAYAN TIDAK NAIK..!

Pemerintah Pastikan BBM Nelayan Tak Naik


=sumber vivanews=

Jakarta-"kba.GALANG"

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Shutardjo menegaskan seluruh kapal nelayan dengan berat kotor di atas 30 gross tonnage (GT) tetap menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Sekarang kembali ke sebelumnya, aturan Inpres nomor 15 Tentang 2011 tentang Perlindungan Nelayan," kata Cicip.

Diakui Cicip, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu memang menyatakan BBM bersubsidi hanya untuk nelayan dengan kapal 30 GT ke bawah.

Namun, berdasarkan keputusan rapat terbatas enam menteri membahas BBM bersubsidi yang dilaksanakan Kamis sore, 23 Februari 2012, memutuskan bahwa semua nelayan akan tetap mendapatkan subsidi.

Dengan ketentuan baru tersebut, Cicip memastikan seluruh nelayan nantinya tetap akan mendapatkan subsidi. Selain itu, harga BBM untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan. "Nelayan tetap subsidi, tak ada harga naik untuk nelayan," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah nelayan tradisional di Kalimantan Barat memilih tidak melaut menyusul kewajiban menggunakan bahan bakar nonsubsidi bagi kapal bertonase di atas 30 GT. Mereka mengeluh mahalnya harga BBM industri, yang jauh lebih tinggi dari BBM bersubsidi, seperti selama ini mereka gunakan.

“Kami sekarang tidak bisa melaut," kata Hengky, nelayan Sungai Rengas, Kubu Raya, Pontianak. "Dulu sebelum ada Perpres saja sudah sangat sulit dapat solar, apalagi sekarang."vivanews (adi)-//kba.ajiinews//galang-kba-gr//

Ribuan Nelayan Indramayu Demo Tuntut BBM.../

Ribuan Lebih Nelayan Indramayu Tuntut Cabut Perpres 15 Tahun 2011


Nelayan Indramayu Orasi Perpres 15 Tahun 2011 Dicabut........../

Indramayu-"kba.ajiinews"

Ribuan orang Nelayan Indramayu bergabung lakukan orasi tuntut agar Perpres No.15 Tahun 2011 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna BBM tertentu segera di cabut oleh Presiden RI karena dianggap jelas rugikan kaum nelayan.

Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua DPC Himpunan Nelayan Indonesia (HSNI) Ono Surono dan Serikat Nelayan Tradisinal (SNT) Kajidin pada wartawan Kantor Berita ajiinews" .Dijelaskan OnoSurono, pemberlakuan Perpres tersebut jelas rugikan kaum nelayan karena terjadi penjegalan tentang pembatasan subsidi BBM,karena diatas ukuranKapal Motor 30 GT non subsidi,berlaku harga industri.

Hal ini cukup berat bagi seluruh nelayan Indramayu umumnua Nelayan Indonesia.Orasi yang di lakukan oleh HNSI dan SNT menyampaikan aspirasi nelayan agar Perpres tersebut segera di cabut.

Dengan kekutan masa lebih ribuan orang kami menyampaikan orasi di depan KantorBupati Indramayu, Anna Sophanah selaku Bupati mendengar keluhan rakyat nelayan.
Hal itu di tegaskan OnoSurono dalam orasi nya ,

apabila tidak di akomodir tentang pengahuan pencabutan Perpres tersebut maka kami seluruh dari kaum nelayan akan menolak atau tidak menyetor restribusi PAD Indramayu maupun Provinsi.Karena sumber pendapatan Pemerintah juga ada dari sektor belayan Indramayu.

Selesai beroari di depan Kantor Bupati Indramayu ,seluruh massa meninggal tempat menuju Kantor DPRD Indramayu, kemudian menuju Kantor UPMS PT Pertamina RU VI Balongan.

Tuntutan yang di sampaikan oleg kelompok nelayan selama 7 x 24 jam pihak BUMN UPMS Pt Pertamina Balongan Indramayu tidak menyampaikan tuntutan tersebut, hal ini menjadi target orasi besar-besaran tegas Kajidin Ketua SNT dalam melakukan orasi di depan UPMS Balongan.

Sementara pengamat Bahari Nelayan Indonesia " Raskhanna S Depari " menegaskan agar tuntutan nelayan tersebut dapat di jadikankan bahan untuk menetapkan sebuah keputasan tidak memberatkan rakyat Indonesia.Karena pemberlakukan Perpres tersebut ,cukup berat bagi kaum belayan tradisional.

Harga industri bagi kaum nelayan 3o GT cukup berat ,biaya operasional perbekalan perahu saja sudah berat,belum tentu berhasil di laut, hal ini agar pemerintah pusat Khususnya Presiden RI SBY dapat mencabut kembali perpres tersebut.

Selain itu tegas Raskhanna S Depari, agar Ketua DPRD Indramayu beserta Komisi yang membidangi segera membuat resume tentang tuntutan Nelayan Indramyu disampaikan ke pusat,karena semua putusan ada di pusat tegas Raskhanna.//kba.ajiinews//galang//ck-21-g.kba//

Nasabah PT BPR Mitra Harmoni Resah ,Bayar Pinalti Tinggi ?

Nasabah PT BPR Mitra Harmoni Resah ,Bayar Pinalti Tinggi ?

Oknum PT BPR Mitra Harmoni Diduga Peras Nasabah.

Indramayu, kba ajiinews.

Keluhan nasabah PT BPR Mitra Harmoni Cabang Lohbener Indramayu, Hj Taswiti Kelurahan Margadadi Kecamatan dan Kab.Indramayu,menjelaskan pada wartawan "kantor berita "ajiinews" Kamis (10/2) .Kecewa atas prilaku oknum pimpinan cabang PT BPR MH Indramayu-Lohbener,karena mau melunasi hutang pinjaman ternyata dibebankan menanggung biaya pinalti menjerat leher nasabah.

Selain itu di jelaskan oleh Hj Taswati ,ketika mengajukan pinjaman ke PT BOPR MH Indramayu plapon Rp 200 Juta, setelah hampir berjalan ke empat bulan ,mau melunasi pinjaman hutang tersebut.Ternyata Pihak pimpinan PT BPR MH Indramayu, menjelaskan harus melunasi dengan kena bunga pinalti ,dari Rp 187.499.999,- pokok ditambah bunga yang harus dibayar nasabah Rp 56.250.600.-- jadfi total yang harus dibayar naabah mencapai Rp 243.749.999,-

Padahal dalam setiap perjanjian akad kredit (pk) dengfan nasabah todak ada tertera dalam kontrak, hanya berdasarkan ketentuan internal antara direksi PT BPR MH, namun tidak mengikat pada nasabah.Hal ini cukup memberatkan nasabah melebihi rentenir gaya baru di Indramayu,khusunya dunia perbangkan status PT BPR.apakah hal ini tidak menyalah ketentuan uu perbangkan di Indonesia.

Guna mengkompirmasikan hal inbi kepada Pimpinan PT BPR Mitra HArmoni Lohbener Satori , atas saran dari Pimcam Indramayu wartawan kba ajiinews , dua kali datang ke kantor tidak ada di tempat menurut stafnya sedang survai.mohon penjelasan dari Dirut PT BPR Mitra Harmoni di Haurgeulis.tks atas jawabannya.
Indramayu, kba ajiinews.

Keluhan nasabah PT BPR Mitra Harmoni Cabang Lohbener Indramayu, Hj Taswiti Kelurahan Margadadi Kecamatan dan Kab.Indramayu,menjelaskan pada wartawan "kantor berita "ajiinews" Kamis (10/2) .Kecewa atas prilaku oknum pimpinan cabang PT BPR MH Indramayu-Lohbener,karena mau melunasi hutang pinjaman ternyata dibebankan menanggung biaya pinalti menjerat leher nasabah.

Selain itu di jelaskan oleh Hj Taswati ,ketika mengajukan pinjaman ke PT BOPR MH Indramayu plapon Rp 200 Juta, setelah hampir berjalan ke empat bulan ,mau melunasi pinjaman hutang tersebut.Ternyata Pihak pimpinan PT BPR MH Indramayu, menjelaskan harus melunasi dengan kena bunga pinalti ,dari Rp 187.499.999,- pokok ditambah bunga yang harus dibayar nasabah Rp 56.250.600.-- jadi total yang harus dibayar naabah mencapai Rp 243.749.999,-

Padahal dalam setiap perjanjian akad kredit (pk) dengfan nasabah todak ada tertera dalam kontrak, hanya berdasarkan ketentuan internal antara direksi PT BPR MH, namun tidak mengikat pada nasabah.Hal ini cukup memberatkan nasabah melebihi rentenir gaya baru di Indramayu,khusunya dunia perbangkan status PT BPR.apakah hal ini tidak menyalah ketentuan uu perbangkan di Indonesia.

Guna mengkompirmasikan hal inbi kepada Pimpinan PT BPR Mitra HArmoni Lohbener Satori , atas saran dari Pimcam Indramayu wartawan kba ajiinews , dua kali datang ke kantor tidak ada di tempat menurut stafnya sedang survai.mohon penjelasan dari Dirut PT BPR Mitra Harmoni di Haurgeulis.

Sementara meneurut pengamatan Ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Raskhanna S Depari menjelaskan, terkait tentang biaya pinalti yang dibebankan pihak PT BPR Mitra Harmoni pada nasabah itu jelas menyalahi aturan,karena dalam perjanjian kontrak itu tidak ada tertulis,kalau hanya peraturan internal PT BPR tidak mengikat pada nasabah.

Semuanya itu hanya kebijakan internal perusahaan,jika tetap diberlakukan pada nasabah yang di kenakan pinalti itu sama saja oknum PT BPR Mitra Harmoni diduga akan peras nasabah,hal itu menjadi perhatian dan masukan jajaran direksi PT BPR Mitra Harmoni tegas Raskhanna S Depari.//kba.ajiinews//galang//ck.01.kba//

Kejari Indramayu Tahan Empat Orang Tersangka Korupsi Bantuan Puso Gagal Panen

Kerugian Mencapai Rp 2 Miliar

Indramayu-"kba.ajiinews"

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu " Kusnin SH" menjelaskan pada wartawan tentang penahanan oknum yang terlibat dugaan korupsi bantuan dana puso (gagal panen ) tahun anggaran 2011, sudah tahan empat orang tersangka diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Penahan itu di lakukan secara bertahap, Minggu lalu (30/1) dua orang ,Kelompok Tani berinisial, SAD, dan ABD. Kejari " Kusnin SH " menegaskan perkiraan kerugian negara atas penyelewengan dan puso tersebut mencapai Rp 2.000.000.000,-

Sedangkan Jumat (2/2) dua orang diantaranya UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Kerangkeng Kab.Indramayu, US, dan UPTD Kecamatan Krangkeng SUM.Kedua tersangka tersebut diperiksa tim Pidsus Kejaksaan, ternyata berdasarkan data kedua orang tersebut Kasi Pidus ”Rahman Zamal “ langsung menahan kedua oknum UIPTD Dinas Pertanian Dan Peternakan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas ) Indramayu.

Selain itu menurut Kasi Pidsus masih ada yang lain dicurigai merima aliran dana bantuan puso,masih tetap dilakukan pemeriksaan terhadap yang lainnya.//kba.ajiinews//galang//ck-21.kba-g//

Kejari Indramayu Tahan Pengurus Kapoktan

Kejari Indramayu Tahan Pengurus Kapoktan Diduga Gelapkan Dana Rp 2 Miliar,

Dari Petani Sampai Pejabat Juga Korupsi,,,,,,,,,,,,,,,,,,busyettttttttt

Indramayu.”kba.ajiinews”

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, “Kusnin SH” berhasil giring langsung tangkap dugaan korupsi dana bantuan puso gala panen, tersangka Pengurus Ketua Kelompok Petani (Kapoktan) ,sad dan Abd Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Penahan tersebut dilakukan guna pengusutan adanyauntuk pengembangan penyidik karena tidak menutup kemungkinan keterlibatan oknum lainnya.
Kedua tersangka diperiksan di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan ,pemeriksan dilakukan oleh tim pidsus

,Dugaan sementara menurut Kejari “ Kusnin” negara di rugikan mencapai Rp 2 miliar.Atas adanya pemotongan dana bantuan puso gagal panen,yang seharusnya diterima petani utuh ternyata adanya pemotongan dilakukan pengurus Kapoktan tersebut dengan sistem potongan bervariatif.

Ditambahkan Kasi Intel Kejari ,”Rahman Zamal “pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga masih terus dilakukan. "Kita masih usut aliran dana pemotongan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mengalir pada pihak lainnya.


Ditegaskan Rahman Zamal pada wartawan , selain kelompok tani, pihaknya juga akan mempertajam proses penyidikan dengan meminta keterangan sejumlah pejabat dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Indramayu. "Cross check data akan terus kita lakukan untuk mengungkap dugaan korupsi dana gagal panendi Krangkeng Indramayu.

Untuk bantuan Puso Gagal panen di Kecmatan Krangkeng Rp 11 miliar,dibagi beberapa desa untuk bantuan itu diterima petani Rp 3,7 juta per hektar.Kedua tersangkan di periksa tim Pidsus Kejari ,setelah selesai langsung di tahan di kirim ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Indramayu. //kba.ajiinews//ck-20g//

APBD AKAN DIGROGOTI TIKUS-TIKUS KORUPTOR,,,,,,,,,SEMAKIN gilaaaaaaaaa

Paket Banprov TA 2012 BM Indramayu ”Laris Manis”
“Ditenggarai Ada Campur Tangan Politisi Bisnis, Memicu Persaingan Tidak Sehat”

Indramayu-"kba.GALAKnews"

Kemampuan sektor APBD Tahun anggaran 2012 di Kabupaten Indramayu, terlihat dari tahun ke tahun ada peningkatan secara signifikan, kendatipun dalam pelaksanaan masing-masing di dinas SKPD nilai dan alokasi anggaran pasti berbeda, namun tujuannya adalah untuk peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Indramayu Jabar.

Raskanna S.Depari Ketua Umum Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) kepada Melayu Pos mengungkapkan, “ Bahwa kini terlihat tahun anggaran 2012 bagi dinas dan kantor yang telah memiliki DIPA ,akan melaksanakan sesuai dengan renstra yang telah ditetapkan,tujuannya kembali pada rakyat demi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat.

Demi terlaksananya program tersebut, tidak terlepas dengan anggaran itu, yang semakin berat yang dipikul oleh para pejabat-pejabat yang telah menyetujui tanda tangan kontrak politik serta komitmen dengan penguasa Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah dengan Vissi Religius Maju Mandiri Dan Sejahtera(REMAJA)”.

Sementara konstelasi politik di Indramayu, mencekam dengan berbagai gerakan politisi menjelang persiapan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2013 mendatang ,ada apa dengan politisi daerah Indramayu ?Sehingga perhelatan dunia politik dan bisnis usaha berpengaruh ? Perlu kita telesik karena semuanya orang mengetahui namun semuanya juga membisu.Ini akan jelas berdampak buruk dengan kondisi pembangunan daerah.

Hal tersebut , sejak dibukanya lelang tender melalui lelang “ Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE ) seperti di Dinas Bina Marga diduga ada sejumlah 17 paket pekerjaan, guna percepatan pembangunan daerah Indramayu,terlihat adanya dugaan campur tangan para politisi bisnis juga kalangan elit partai politik memasuki dinas SKPD di Pemkab Indramayu akan memicu bagi dunia usaha terjadi persaingan tidak sehat.Sehingga pengamatan Ketua AJII Raskhanna S Depari ,bahwa penerapan APBD tahun anggaran 2012, terlihat kini mencekam.

Adapun pengumuman Dinas Bina Marga melalui LPSE, dengan nilai anggaran belasan miliar guna pembangunan Peningkatan Jalan Manggungan - Gabuswetan Peningkatan Jalan Pekandangan – Sukaurip, Peningkatan Jalan Sukaperna - Rancajawat Segmen II Peningkatan Jalan Gabuskulon – Wanguk, Segmen III Peningkatan Jalan Telagasari - Terisi Segmen I Peningkatan Jalan Cangkring - TPI Peningkatan Jalan

Haurgeulis - Bantarwaru Segmen II Peningkatan Jalan Kandanghaur - Curug, Peningkatan Jalan Rajasinga – Kroya, Segmen II Peningkatan Jalan Haurgeulis – Bantarwaru, Segmen III Peningkatan Jalan Sukra - Cilandak, Peningkatan Jalan Tukdana - Sukamulya Peningkatan Jalan Anjatan - Cilandak ,Peningkatan Jalan Cikedung - Mundakjaya Peningkatan Jalan Bugis - Wanguk Peningkatan Jalan Terisi - Tugu Segmen I Peningkatan Jalan Sukra - Bugis Segmen I.

Dari sejumlah paket pekerjaan tersebut konon katanya telah memiliki konstelasi bisnis dan politik sejak tahun lalu,sehingga bagi pendatang baru dunia usaha tidak harus berharap mendapatkan pekerjaan dan jangan harap bisa masuk dalam ring yang telah terbangun rapi oleh sekelompok oknum elit politisi bisnis dan partai politik.

Hal ini bukan rahasia umum , dan siapa saja pasti mencium serta mengetahui adanya pagelaran APBD 2012 Banprov di Dinas Bina Marga, “laris manis” akibatnya terjadi adanya ditenggarai antara pengusaha dan politisi bisnis, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat, hal ini perlu adanya pengawasan ekstra ketat, ujar Raskhanna.{wasnadi).-//kba.ajiinews//majalah galang//ck=20.kbakba//