GALAK NEWS

Nasabah PT BPR Mitra Harmoni Resah ,Bayar Pinalti Tinggi ?

2012-02-09T21:23:00.000-08:00

Nasabah PT BPR Mitra Harmoni Resah ,Bayar Pinalti Tinggi ?

Oknum PT BPR Mitra Harmoni Diduga Peras Nasabah.

Indramayu, kba ajiinews.

Keluhan nasabah PT BPR Mitra Harmoni Cabang Lohbener Indramayu, Hj Taswiti Kelurahan Margadadi Kecamatan dan Kab.Indramayu,menjelaskan pada wartawan "kantor berita "ajiinews" Kamis (10/2) .Kecewa atas prilaku oknum pimpinan cabang PT BPR MH Indramayu-Lohbener,karena mau melunasi hutang pinjaman ternyata dibebankan menanggung biaya pinalti menjerat leher nasabah.

Selain itu di jelaskan oleh Hj Taswati ,ketika mengajukan pinjaman ke PT BOPR MH Indramayu plapon Rp 200 Juta, setelah hampir berjalan ke empat bulan ,mau melunasi pinjaman hutang tersebut.Ternyata Pihak pimpinan PT BPR MH Indramayu, menjelaskan harus melunasi dengan kena bunga pinalti ,dari Rp 187.499.999,- pokok ditambah bunga yang harus dibayar nasabah Rp 56.250.600.-- jadfi total yang harus dibayar naabah mencapai Rp 243.749.999,-

Padahal dalam setiap perjanjian akad kredit (pk) dengfan nasabah todak ada tertera dalam kontrak, hanya berdasarkan ketentuan internal antara direksi PT BPR MH, namun tidak mengikat pada nasabah.Hal ini cukup memberatkan nasabah melebihi rentenir gaya baru di Indramayu,khusunya dunia perbangkan status PT BPR.apakah hal ini tidak menyalah ketentuan uu perbangkan di Indonesia.

Guna mengkompirmasikan hal inbi kepada Pimpinan PT BPR Mitra HArmoni Lohbener Satori , atas saran dari Pimcam Indramayu wartawan kba ajiinews , dua kali datang ke kantor tidak ada di tempat menurut stafnya sedang survai.mohon penjelasan dari Dirut PT BPR Mitra Harmoni di Haurgeulis.tks atas jawabannya.
Indramayu, kba ajiinews.

Keluhan nasabah PT BPR Mitra Harmoni Cabang Lohbener Indramayu, Hj Taswiti Kelurahan Margadadi Kecamatan dan Kab.Indramayu,menjelaskan pada wartawan "kantor berita "ajiinews" Kamis (10/2) .Kecewa atas prilaku oknum pimpinan cabang PT BPR MH Indramayu-Lohbener,karena mau melunasi hutang pinjaman ternyata dibebankan menanggung biaya pinalti menjerat leher nasabah.

Selain itu di jelaskan oleh Hj Taswati ,ketika mengajukan pinjaman ke PT BOPR MH Indramayu plapon Rp 200 Juta, setelah hampir berjalan ke empat bulan ,mau melunasi pinjaman hutang tersebut.Ternyata Pihak pimpinan PT BPR MH Indramayu, menjelaskan harus melunasi dengan kena bunga pinalti ,dari Rp 187.499.999,- pokok ditambah bunga yang harus dibayar nasabah Rp 56.250.600.-- jadi total yang harus dibayar naabah mencapai Rp 243.749.999,-

Padahal dalam setiap perjanjian akad kredit (pk) dengfan nasabah todak ada tertera dalam kontrak, hanya berdasarkan ketentuan internal antara direksi PT BPR MH, namun tidak mengikat pada nasabah.Hal ini cukup memberatkan nasabah melebihi rentenir gaya baru di Indramayu,khusunya dunia perbangkan status PT BPR.apakah hal ini tidak menyalah ketentuan uu perbangkan di Indonesia.

Guna mengkompirmasikan hal inbi kepada Pimpinan PT BPR Mitra HArmoni Lohbener Satori , atas saran dari Pimcam Indramayu wartawan kba ajiinews , dua kali datang ke kantor tidak ada di tempat menurut stafnya sedang survai.mohon penjelasan dari Dirut PT BPR Mitra Harmoni di Haurgeulis.

Sementara meneurut pengamatan Ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Raskhanna S Depari menjelaskan, terkait tentang biaya pinalti yang dibebankan pihak PT BPR Mitra Harmoni pada nasabah itu jelas menyalahi aturan,karena dalam perjanjian kontrak itu tidak ada tertulis,kalau hanya peraturan internal PT BPR tidak mengikat pada nasabah.

Semuanya itu hanya kebijakan internal perusahaan,jika tetap diberlakukan pada nasabah yang di kenakan pinalti itu sama saja oknum PT BPR Mitra Harmoni diduga akan peras nasabah,hal itu menjadi perhatian dan masukan jajaran direksi PT BPR Mitra Harmoni tegas Raskhanna S Depari.//kba.ajiinews//galang//ck.01.kba//

Kejari Indramayu Tahan Empat Orang Tersangka Korupsi Bantuan Puso Gagal Panen

2012-02-03T00:44:00.000-08:00

Kerugian Mencapai Rp 2 Miliar

Indramayu-"kba.ajiinews"

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu " Kusnin SH" menjelaskan pada wartawan tentang penahanan oknum yang terlibat dugaan korupsi bantuan dana puso (gagal panen ) tahun anggaran 2011, sudah tahan empat orang tersangka diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Penahan itu di lakukan secara bertahap, Minggu lalu (30/1) dua orang ,Kelompok Tani berinisial, SAD, dan ABD. Kejari " Kusnin SH " menegaskan perkiraan kerugian negara atas penyelewengan dan puso tersebut mencapai Rp 2.000.000.000,-

Sedangkan Jumat (2/2) dua orang diantaranya UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Kerangkeng Kab.Indramayu, US, dan UPTD Kecamatan Krangkeng SUM.Kedua tersangka tersebut diperiksa tim Pidsus Kejaksaan, ternyata berdasarkan data kedua orang tersebut Kasi Pidus ”Rahman Zamal “ langsung menahan kedua oknum UIPTD Dinas Pertanian Dan Peternakan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas ) Indramayu.

Selain itu menurut Kasi Pidsus masih ada yang lain dicurigai merima aliran dana bantuan puso,masih tetap dilakukan pemeriksaan terhadap yang lainnya.//kba.ajiinews//galang//ck-21.kba-g//

Kejari Indramayu Tahan Pengurus Kapoktan

2012-01-29T16:17:00.000-08:00

Kejari Indramayu Tahan Pengurus Kapoktan Diduga Gelapkan Dana Rp 2 Miliar,

Dari Petani Sampai Pejabat Juga Korupsi,,,,,,,,,,,,,,,,,,busyettttttttt

Indramayu.”kba.ajiinews”

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, “Kusnin SH” berhasil giring langsung tangkap dugaan korupsi dana bantuan puso gala panen, tersangka Pengurus Ketua Kelompok Petani (Kapoktan) ,sad dan Abd Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Penahan tersebut dilakukan guna pengusutan adanyauntuk pengembangan penyidik karena tidak menutup kemungkinan keterlibatan oknum lainnya.
Kedua tersangka diperiksan di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan ,pemeriksan dilakukan oleh tim pidsus

,Dugaan sementara menurut Kejari “ Kusnin” negara di rugikan mencapai Rp 2 miliar.Atas adanya pemotongan dana bantuan puso gagal panen,yang seharusnya diterima petani utuh ternyata adanya pemotongan dilakukan pengurus Kapoktan tersebut dengan sistem potongan bervariatif.

Ditambahkan Kasi Intel Kejari ,”Rahman Zamal “pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga masih terus dilakukan. "Kita masih usut aliran dana pemotongan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mengalir pada pihak lainnya.

Ditegaskan Rahman Zamal pada wartawan , selain kelompok tani, pihaknya juga akan mempertajam proses penyidikan dengan meminta keterangan sejumlah pejabat dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Indramayu. "Cross check data akan terus kita lakukan untuk mengungkap dugaan korupsi dana gagal panendi Krangkeng Indramayu.

Untuk bantuan Puso Gagal panen di Kecmatan Krangkeng Rp 11 miliar,dibagi beberapa desa untuk bantuan itu diterima petani Rp 3,7 juta per hektar.Kedua tersangkan di periksa tim Pidsus Kejari ,setelah selesai langsung di tahan di kirim ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Indramayu. //kba.ajiinews//ck-20g//

APBD AKAN DIGROGOTI TIKUS-TIKUS KORUPTOR,,,,,,,,,SEMAKIN gilaaaaaaaaa

2012-01-28T21:21:00.000-08:00

Paket Banprov TA 2012 BM Indramayu ”Laris Manis”
“Ditenggarai Ada Campur Tangan Politisi Bisnis, Memicu Persaingan Tidak Sehat”

Indramayu-"kba.GALAKnews"

Kemampuan sektor APBD Tahun anggaran 2012 di Kabupaten Indramayu, terlihat dari tahun ke tahun ada peningkatan secara signifikan, kendatipun dalam pelaksanaan masing-masing di dinas SKPD nilai dan alokasi anggaran pasti berbeda, namun tujuannya adalah untuk peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Indramayu Jabar.

Raskanna S.Depari Ketua Umum Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) kepada Melayu Pos mengungkapkan, “ Bahwa kini terlihat tahun anggaran 2012 bagi dinas dan kantor yang telah memiliki DIPA ,akan melaksanakan sesuai dengan renstra yang telah ditetapkan,tujuannya kembali pada rakyat demi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat.

Demi terlaksananya program tersebut, tidak terlepas dengan anggaran itu, yang semakin berat yang dipikul oleh para pejabat-pejabat yang telah menyetujui tanda tangan kontrak politik serta komitmen dengan penguasa Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah dengan Vissi Religius Maju Mandiri Dan Sejahtera(REMAJA)”.

Sementara konstelasi politik di Indramayu, mencekam dengan berbagai gerakan politisi menjelang persiapan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2013 mendatang ,ada apa dengan politisi daerah Indramayu ?Sehingga perhelatan dunia politik dan bisnis usaha berpengaruh ? Perlu kita telesik karena semuanya orang mengetahui namun semuanya juga membisu.Ini akan jelas berdampak buruk dengan kondisi pembangunan daerah.

Hal tersebut , sejak dibukanya lelang tender melalui lelang “ Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE ) seperti di Dinas Bina Marga diduga ada sejumlah 17 paket pekerjaan, guna percepatan pembangunan daerah Indramayu,terlihat adanya dugaan campur tangan para politisi bisnis juga kalangan elit partai politik memasuki dinas SKPD di Pemkab Indramayu akan memicu bagi dunia usaha terjadi persaingan tidak sehat.Sehingga pengamatan Ketua AJII Raskhanna S Depari ,bahwa penerapan APBD tahun anggaran 2012, terlihat kini mencekam.

Adapun pengumuman Dinas Bina Marga melalui LPSE, dengan nilai anggaran belasan miliar guna pembangunan Peningkatan Jalan Manggungan - Gabuswetan Peningkatan Jalan Pekandangan – Sukaurip, Peningkatan Jalan Sukaperna - Rancajawat Segmen II Peningkatan Jalan Gabuskulon – Wanguk, Segmen III Peningkatan Jalan Telagasari - Terisi Segmen I Peningkatan Jalan Cangkring - TPI Peningkatan Jalan

Haurgeulis - Bantarwaru Segmen II Peningkatan Jalan Kandanghaur - Curug, Peningkatan Jalan Rajasinga – Kroya, Segmen II Peningkatan Jalan Haurgeulis – Bantarwaru, Segmen III Peningkatan Jalan Sukra - Cilandak, Peningkatan Jalan Tukdana - Sukamulya Peningkatan Jalan Anjatan - Cilandak ,Peningkatan Jalan Cikedung - Mundakjaya Peningkatan Jalan Bugis - Wanguk Peningkatan Jalan Terisi - Tugu Segmen I Peningkatan Jalan Sukra - Bugis Segmen I.

Dari sejumlah paket pekerjaan tersebut konon katanya telah memiliki konstelasi bisnis dan politik sejak tahun lalu,sehingga bagi pendatang baru dunia usaha tidak harus berharap mendapatkan pekerjaan dan jangan harap bisa masuk dalam ring yang telah terbangun rapi oleh sekelompok oknum elit politisi bisnis dan partai politik.

Hal ini bukan rahasia umum , dan siapa saja pasti mencium serta mengetahui adanya pagelaran APBD 2012 Banprov di Dinas Bina Marga, “laris manis” akibatnya terjadi adanya ditenggarai antara pengusaha dan politisi bisnis, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat, hal ini perlu adanya pengawasan ekstra ketat, ujar Raskhanna.{wasnadi).-//kba.ajiinews//majalah galang//ck=20.kbakba//

PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MAMPUKAH BRANTAS PELAKU KORUPSI...?

2012-01-19T20:37:00.000-08:00

Presiden: Hentikan Korupsi Berantas Mafia Peradi

Jakarta-"GALAKnews"

Untuk kesekian kalinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk mencegah dan memberantas korupsi anggaran negara. Presiden juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk bekerja sama dalam upaya menyelamatkan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemerintah Tahun 2012, Kamis (19/1), di Kemayoran, Jakarta. Rakernas bertema "Tahun Peningkatan Kerja dan Prestasi" ini dihadiri Wakil Presiden Boediono, semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,

gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia, pimpinan DPRD di seluruh Indonesia, pimpinan TNI/Polri di pusat dan daerah, utusan khusus Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden, serta Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional.

"Pastikan penyimpangan dan korupsi terus berkurang. Pencegahan dan penindakan sama pentingnya, jangan terkesan dijebak dan dibiarkan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang ragu-ragu tindakannya melanggar, korupsi atau tidak, berikanlah jasa konsultasi. Jangan dibiarkan, itu tidak baik. Marilah kita berhenti dari korupsi," kata Presiden.

Presiden menginstruksikan agar korupsi dan kolusi di sektor pajak dan penggunaan anggaran negara dapat dicegah dan diberantas. Pencegahan harus dilakukan sejak perencanaan.

"Baru merencanakan saja sudah korupsi, apalagi nanti pelaksanaannya. Saya sudah minta BPK, KPK, BPKP bekerja sama untuk menyelamatkan anggaran negara. Cegah dan berantas mark up pengadaan barang. Jangan main-main dengan mark up. Cegah dan hentikan pungli kepada investor. Cegah dan berantas praktik mafia hukum dan peradilan," kata Presiden.

Menurut Presiden, pemerintah telah berupaya meningkatkan gaji pejabat dan pegawai. Dalam rapat tersebut, Presiden juga mendengar permintaan kenaikan gaji bupati/wali kota. Ada gaji pemerintah daerah yang belum naik. Menanggapi hal itu, Presiden minta Menteri Keuangan untuk mengkajinya. "Silakan Menkeu, ditinjau dengan baik,"katanya.

Di akhir penyampaian instruksinya, Presiden sempat menghardik peserta Rakernas yang tersenyum simpul saat ia meminta pemerintah daerah untuk melaksanakan penyerapan belanja APBD tepat waktu. "Amat tidak baik dan amat tidak bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan APBD. Jangan tersenyum dan tertawa, ini untuk rakyat kita. Jangan mencederai aspirasi dan kepentingan rakyat kita. Saya ingin hal ini diperbaiki," tegasnya.sumber kompas.com//kba.ajiinews//galaknews//

PEMBORONG INDRAMAYU BAGI-BAGI PROYEK APBD TAHUN ANGGARAN 2012...?

2012-01-14T01:00:00.000-08:00

Ketua AJII Raskhanna S Depari :
APBD TA 2012 Perlu Di Waspadai Jangan Dijadikan Kepentingan Politik

Indramayu-"kba.GALAKnews"

Menjelang tahun anggaran 2012 di Kabupaten Indramayu Jabar,perlu di waspadai alokasi pembangunan dana APBD TA 2012 jangan dijadikan kepentingan politik.Hal itu diungkapkan oleh Ketua Akltivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Raskhanna S Depari pada Melayu Pos,menyikapi anggara APBD Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp 1 triliun , akan di gelar setelah Laporan Pertanggungjawaban Bupati Indramayu Anna Sophanah,awal Pebruari mendatang.

Berdasarkan pengamatan di lapangan kondisi persiapan politik di Indramayu semakin mencekam,karena terlihat tentang adanya sinyalir pembagian kuota paket proyek pada setiap SKPD di Kabupaten Indramayu.Maka, kita selaku rakyat perlu dan wajib memantau tentang pelaksanaan pembangunan,karena sebagian anggaran itu dihasilkan dari pajak rakyat.

Selain itu pula hampir disetiap Dinas Teknis antara lain seperti : Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Dinas PSDA Tamben ,serta Dinas Pertanian dan Peternakan juga Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Indramayu,diduga telah dilakukan pemelotingan paket pekerjaan di masing-masing SKPD .Hal ini akan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Lebih Lanjut di jelaskan oleh Ketua AJII, adanya dugaan pembagian kuota paket sejumlah proyek yang berasal dari sumber APBD, diduga telah dikordinir oleh pihak ke tiga ,yaitu melalui pengusaha yang bergabung di salah satu Asosiasi Jasa Kontruksi di Kabupaten Indramayu.Yang dapat mencemaskan hasil pengumpulan dana dari setoran pengusaha tersebut, akan digunakan oleh siapa ? hal ini, adanya kekhawatiran dana tersebut ditenggarai dijadikan dana kepentingan politik. Akibatnya beberapa kontraktor mengeluh lantaran adanya setoran menggila sehingga merasa telah di jolimi oleh oknum-oknum tertentu pada setiap tahun anggaran tersebut, jelas Raskhanna.

Ditambahakan, sebelum pelaksanaan lelang tender telah diatur oleh oknum panitia lelang tender pada SKPD masing-masing, kendatipun kini telah menggunakan sistem Elektronik dengan istilah lelang melalui jaringan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar, disinyalir masih adanya permainan pihak panitia lelang tender pengadaan barang dan jasa pada instansi Pemerintah ,hal tersebut untuk memenangkan salah satu paket proyek bagi yang sudah menyetorkan dana kepada tim pengkondisian, peserta lelang tersebut akan dimenangkan oleh panitia lelang tender pengadaan barang dan jasa pada masing-masing SKPD di Kab.Indramayu.-//kba.ajiinews//ck.09//

Anak Melinda 10 Bulan Diterlantarkan Bupati Cirebon

2012-01-09T06:51:00.000-08:00

Anak Melinda 10 Bulan Diterlantarkan Bupati Cirebon

KapanlagiOleh Editor KapanLagi.com, Selebriti | Kapanlagi – 5 jam yang lalu

Cirebon-kba.GALAKnews"

Pedangdut Melinda tak ingin meminta apa-apa selain pengakuan dari Bupati Cirebon, Dedi Supardi kepada anak yang dilahirkannya. Selain itu, Melinda juga meminta hak pendidikan kepada sang anak Maharani Supardi.

"Buat Pak Dedi Supardi, cuma mau bilang jangan hanya ngaku-ngaku saat ini doang. Kalau mau ngakuin benar-benar, dia tanda tangan saja di notaris. Saya cuma minta hak Ara soal pendidikan saja, nggak kepengin minta hak gono-gini," ujar Melinda saat ditemui KapanLagi.com di RS Brawijaya Women and Children Hospital, Jakarta, Sabtu (7/1).

Meskipun berstatus nikah siri, Melinda mengakui jika dirinya memiliki hak. Apalagi, berdasarkan UU Poligami, hak anak dijamin oleh UU.

"Ada UU poligami di mana ketika meskipun pernikahan dilakukan secara siri, tetap ada hak anak juga. Sekarang saja dia sudah 10 bulan nggak dikasih nafkah. Saya nggak mau banyak nangis. Tapi Insya Allah rezeki darimana aja," ujar Melinda.

Apa sebenarnya alasan mantan suami Melinda tidak menjenguk anaknya? "Dia takut banget sama istri yang pertama. Mungkin takut juga kali sama infotainment," pungkasnya.sumber KapanlagiOleh Editor KapanLagi.com, Selebriti | Kapanlagi – 5 jam yang lalu
(kpl/adt/dew)

Tahun 2012 Adalah "Tahun Naga "

2012-01-08T04:00:00.000-08:00

Hidangan Laut Menyambut Tahun Naga

Penulis : Stevani Elisabeth

JAKARTA -"kba.GALAKnews"

Naga merupakan representasi dari kebijakan dan kekuatan. Beberapa paranormal memprediksikan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa hotel seperti Mandarin Oriental dan Gran Mahakam juga tidak mau ketinggalan.

Para juru masak di kedua hotel berbintang di Jakarta ini telah menyiapkan menu-menu istimewa menyambut tahun Naga Air ini. Rata-rata menu yang disajikan berupa hidangan laut (sea food) dan dim sum.

Dalam menyambut tahun Naga Air ini, Restoran China Xin Hwa yang ada di Hotel Mandarin Oriental menghadirkan sembilan hidangan set menu menggiurkan, yang disiapkan khusus oleh Chinese Head Chef Chan Yiu So, dan koleganya, Dim Sum Chef Wong Phak Khay.

Pelanggan dapat memilih dua set menu berbeda dengan cita rasa yang sama lezatnya, yaitu menu Great Prosperity dan Rich Fortune.

Kedua menu tersebut akan menyajikan Yee Shang, atau yang dikenal dengan “Adukan Kemakmuran”. Yee Shang merupakan campuran ikan mentah dengan irisan sayuran, dan dilengkapi dengan berbagai jenis saus dan bumbu.

Ketika semua bahan tersebut diaduk bersama, maka akan melambangkan kekayaan, kemakmuran, dan kekuatan. Yee Shang kerap dihadirkan saat Imlek, karena konon makanan ini merupakan makanan dewa. Setiap tahap penyajiannya pun memiliki mantra.

Menu khas China ini terdiri atas wortel, lobak, daun jeruk, ubur-ubur, daging labu, jahe, daging mentimun, pepaya, mentimun dengan warna yang berbeda, pepaya dengan warna berbeda, kulit jeruk, jeruk bali, lada, dan kayu manis.

Sebagai pelengkap, biasanya ditambahkan ikan salmon, lobster, atau abalone, di samping pula jeruk, kerupuk pangsit, kacang tanah tumbuk, wijen, minyak bawang, dan saus plum. Sebagai pelengkap pengalaman bersantap Anda, Xin Hwa akan membagikan angpao dan kue ketan sebagai “hadiah” tambahan.

Mandarin Oriental menyambut tahun Naga Air dengan penawaran menarik, mulai dari hidangan perayaan Imlek spektakuler hingga paket menginap untuk seluruh keluarga dan kerabat. Perayaan Imlek semakin meriah dengan adanya pertunjukan tarian tradisional Lion dan barongsai pada malam sebelum Imlek dan pada hari Imlek.

Tarian tersebut merupakan gabungan antara kesenian bela diri, musik, dan sejarah Cina. Mereka akan menyambut para pengunjung mulai dari lobi kemudian menjalar masuk ke restoran untuk menghibur pengunjung yang sedang bersantap.

Menu Istimewa

Sementara itu Hotel Gran Mahakam juga tidak mau ketinggalan dalam menyajikan menu-menu istimewa di Imlek nanti. Para pengunjung akan disambut dengan hidangan pembuka yang hangat berupa Hisit Super with Sea Cucumber Soup dan Sup Jamur Angsio. Aneka menu hidangan laut seperti Sauted Lobster dan Baby Octopus juga siap memanjakan lidah.

Selain itu ada pula aneka mi dengan dua pilihan, yakni sea food dan daging, serta aneka steak. Tidak ketinggalan sajian dim sum yang diolah dengan campuran daging ayam. Aneka menu ini memperkaya wisata kuliner Anda menyambut tahun Naga Air.//sumber.sinar harapan.//kba,ajiinews//galaknews//majalah galang//morassdi//

PERDA TAMBANG GALIAN C PENTING DI DELI SERDANG SUMUT

2011-10-17T01:38:00.000-07:00

Oleh Master Sihotang

Medan"kba.GALAKnews"

Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, perlu memiliki Peraturan Daerah tentang pertambangan yang

dapat digunakan sebagai modal mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kemandirian daerah itu.

“Penerbitan Perda (Peraturan Daerah) tentang Pertambangan di Kabupaten Deli Serdang mutlak diperlukan,” kata Wakil

ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang, Syarifuddin Rosha kepada ANTARA di

Lubuk Pakam, Sabtu 12 Feb. 2011 seperti ditulis Antara.

Deli Serdang dengan luas 2.497,72 kilo meter persegi, menurut dia, memiliki potensi sumber daya alam dan bahan

tambang yang potensial memberi kontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang hingga kini terkesan belum memiliki inisiatif untuk

mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertambangan Umum kepada DPRD setempat.

Disebutkannya, pengelolaan pertambangan umum sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan bahan

galian memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik maupun sosial, budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pengelolaan pertambangan umum perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di

dalamnya.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan bahan tambang di kabupaten berpenduduk sekitar 1,7 juta jiwa itu

harus mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pertambangan yang selanjutnya mutlak

diimplementasikan melalui Perda.

Implementasi Perda baru tentang pertambangan tersebut dinilai sangat efektif mengoptimalkan kinerja pembinaan,

pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai kemungkinan berbagai dampak negatif kerusakan lingkungan dan

kelestarian alam.

Dia menilai, kinerja pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan sumber daya alam dan

bahan tambang di Deli Serdang masih belum berjalan maksimal, sehingga rentan menimbulkan dampak kerusakan

lingkungan dan diperkirakan masih minim memberi kontribusi terhadap PAD setempat.

Untuk sub sektor galian C, misalnya, Syarifuddin mensinyalir banyak kegiatan usaha galian tanah, pasir, batu

kerikil dan batu koral di wilayah Deli Serdang dilaksanakan tanpa dilengkapi izin resmi dari instansi pemerintah

terkait.

Masalah banyaknya kegiatan usaha galian C yang diperkirakan tanpa izin sudah sering dipersoalkan berbagai kalangan

termasuk wakil rakyat di DPRD Deli Serdang.

Dia menilai, hingga kini upaya pengawasan dari Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang dan langkah

penegakan hukum dari instansi berwenang masih belum berjalan optimal.

Proses pengawasan dan penegakan hukum yang diperkirakan masih berjalan lamban, kata dia, dikhawatirkan berpotensi

meningkatkan intensitas kasus perusakan kelestarian lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan sejumlah usaha

galian C yang diduga ilegal tersebut.

Padahal, menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pertambangan secara tegas disebutkan bahwa

pelaku kegiatan usaha galian yang terbukti beroperasi tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara.

Pihak DPRD Deli Serdang, kata Syarifuddin, belum lama ini telah membuat kesepakatan dengan Kepolisian Daerah Polda

Sumatera Utara untuk menertibkan praktik usaha galian C tanpa izin dengan mengggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2003.//sumber.bisnis.com//-//kba.galaknews//ras//

Istana Negara Presiden RI Kurang Air,,,,,,,?

2011-09-02T05:48:00.000-07:00

Mobil tanki pasok air ke Istana

Oleh Linda T. Silitonga

JAKARTA-"kba.GALAKnews"

Sejumlah mobil tanki air memasuki kompleks Istana Kepresidenan untuk memasok tempat penampungan air yang bangunannya berada di bawah tanah, guna mencukupi kebutuhan akan air bersih pasca jebolnya tanggul air Kalimalang, Jakarta Timur.

Wartawan yang biasa meliput kegiatan di Istana Kepresidenan siang ini melihat ada dua tanki mobil air Palyja, yang di badan tankinya bertuliskan tidak dipungut biaya (gratis) tersebut, mengisi tempat penampungan air di sebelah Wisma Negara, salah satu gedung yang ada Istana Kepresidenan.

Informasi yang diperoleh dari pengemudi tanki air Palyja tersebut, pasokan air dengan mobil ke Istana telah dilakukan sejak kemarin.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membenarkan pihak pengelola Istana Kepresidenan telah meminta PT Palyja memberi pasokan air untuk kebutuhan di lingkungan Istana.

"Benar bahwa pihak pengelola Istana Kepresidenan telah meminta PT Palyja memberi pasokan air bersih untuk kebutuhan Istana. Menurut laporan, perbaikan sedang ditangani oleh Ditjen Cipta Karya dan Ditjen SDA Kemen PU dan akan memakan waktu 3 hari," kata Julian.//sumber-bisnis.com (tw)-//kba.ajiinews//galaknews//o2//

Putra Qadafi, Saif al-Islam, Ditangkap Pasukan NTC

2011-08-22T06:10:00.000-07:00

Putra Qadafi, Saif al-Islam, Ditangkap Pasukan NTC

Tripoli-"kba.ajiinews"

Situasi genting berlanjut di Tripoli, ibu kota Libya. Menyusul pernyataan Ketua Dewan Transisi Nasional (NTC) yang mengklaim bahwa pasukannya telah menangkap putra Qadafi Saif al-Islam.

Demikian disampaikan Aljazeera dan Reuters, Senin dinihari. Pasukan NTC bergerak ke Tripoli lewat jalur Timur dan Barat. Mereka mengklaim tidak menemukan perlawanan berarti selama konvoi menuju Tripoli.

Dalam live blog yang disiarkan BBC disebutkan, saksi mata melihat bendera berkibar di atas Masjid Abdel Ghani di Ben Ashoor, Tripoli. Suara takbir pun bergaung dari pengeras suaranya.

Koresponden Sky News, Alex Crawford, mengatakan pasukan NTC yang disebut pemberontak oleh Qadafi disambut bak pahlawan oleh masyarakat Tripoli.

Selain itu, Aljazeera juga menyiarkan situasi bahwa tim pengawal Muammar Qadafi telah menyerah dan menyerahkan senjata pada NTC.//sumber-republika.co.id//-//kba.ajiinews//galaknews//ras//

KORUPTOR SWERANG BALIK..................?

2011-08-20T22:55:00.000-07:00

SBY Diminta Waspadai Serangan Balik Koruptor

ANTARA/Yudhi Mahatma

Jakarta-"kba.GALAKnews"

Sejumlah tokoh nasional mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi tak gentar memberantas korupsi, tanpa pandang bulu. Mereka juga mengingatkan agar Presiden Susilo Bambang Yudoyono mewaspadai serangan balik para koruptor terhadap lembaga tersebut.

Serangan balik para koruptor itu, menurut para tokoh tersebut, terasa ketika KPK mulai mengusut kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games, Palembang, yang seorang tersangkanya adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Kami meminta agar Presiden mewaspadai serangan balik para koruptor," kata salah satu tokoh, Endriartono Sutarto, di kantor KPK, Jumat 19 Agustus 2011. Sejumlah tokoh hari ini menyambangi kantor Komisi Antikorupsi untuk memberikan dukungan kepada lembaga tersebut dalam mengusut kasus wisma atlet.

Melalui pernyataan sikap bersama, lebih dari 20 tokoh yang hadir di KPK ini menyatakan fakta politik menunjukkan bahwa para pemimpin politik menggunakan kekuasaannya untuk menyalahgunakan APBN.

"Bahkan semakin nyata sejumlah politisi dan pihak melakukan pemufakatan dan konspirasi jahat untuk menghancurkan KPK," demikian pernyataan sikap para tokoh itu. Mereka juga menyerukan agar semua pihak membendung serangan balik para koruptor tersebut.

Dalam seruan bersamanya, para tokoh ini meminta Presiden SBY agar melindungi bangsa dan negara dari; (1) serangan balik para koruptor, (2) kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan dasar rakyat, (3) ketidakpatuhan hukum dan penegakan hukum yang tidak adil, dan (4) kebijakan pemerintah yang diambil atas dasar kepentingan politik jangka pendek.

Selain Endriartono, para tokoh nasional yang hadir di KPK antara lain; Imam B Prasojo, Teten Masduki, Faisal Basri, Ikrar Nusa Bhakti, Erry Riyana Hardjapamekas, Mas Achmad Santosa, Todung Mulya Lubis, Febridiansyah, Anis Baswedan, Anita Wahid, Bambang Widodo Umar, Romo Beni Susetyo, Betty S.Alisyahbana, Burhanuddin Muhtadi, Chatarina Widyasturi, Clara Yuwono, Danang Widoyoko, Eep Saefullah Fattah, Eddy Swandi Hamid, Hamid Chalid, Komaruddin Hidayat dan Karlina Supelli.//sumber TEMPO Interaktid//kba.galaknews//rs//

RUSMAN PARAQBUEQ

Dirjen Kehutanan Negara Dirugikan Rp 158 Triliun

2011-08-19T05:59:00.000-07:00

Korupsi kehutanan rugikan negara Rp158 triliun

Oleh Gloria Natalia

Jakarta="GALAKnews"

Dugaan korupsi izin pelepasan kawasan hutan di Kalimantan Tengah diprediksi merugikan negara hampir Rp158 triliun.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori mengatakan prediksi nilai kerugian itu terjadi di dua kabupaten di Kalimantan Tengah di atas lahan seluas 7 juta ha. Di lahan itu berdiri 282 kebun dan 629 tambang yang memiliki izin menyimpang dari prosedur seharusnya.

Tim penyidik Kementerian Kehutanan menghitung dengan asumsi 1 ha dapat menghasilkan 100 m3 kayu serta pendapatan dari dana reboisasi US$16 per m3 kayu dan provisi sumber daya hutan Rp60.000 per m3 kayu, maka total pendapatan yang seharusnya diterima negara mencapai Rp158 triliun.

"Kementerian Kehutanan, Jampidsus, Bareksrim, KPK, Satgas dalam satu tim gabungan turun minta laporan bupati mengenai pelanggaran penggunaan kawasan tidak prosedur. Itu izinnya diberikan bupati. Dari ekspose hasilnya bupati-bupati yang sudah pensiun, bukan sekarang. Kalimantan Tengah paling besar," tutur Darori saat ditemui Bisnis di kantornya hari ini.

Tidak hanya dua kabupaten di Kalimantan Tengah, tim penyidik gabungan pun menemukan 12 kabupaten lain yang punya dugaan serupa. Tiga kabupaten di Kalimantan Timur, dua di Kalimantan Barat, tiga di Sulawesi Tenggara, dua di Sumatera Utara, dan dua di Riau. Menurut Darori, pelaku diduga berasal dari bupati dan kepala dinas. Para bupati ini bermasa tugas pada tahun 2000 lebih, terbanyak pada 2005.

"Dugaan ini kemungkinan kesalahan anak buah, kepala dinasnya. Banyak bupati bukan orang birokrasi. Main teken saja, padahal bukan kewenangannya. Mungkin saja uang masuk ke kantong bupati dan kepala dinas," ucap Darori.

Dia menjelaskan dugaan korupsi di 14 kabupaten ini masih dalam tahap penyidikan. Provinsi lain pun juga ditelusuri. Menurut Darori, baru saja tim penyidik gabungan datang ke Gorontalo. Selanjutnya, mereka akan pergi ke Riau dan Sumatera Utara untuk menyidik lagi.

"Ada kemungkinan lebih dari 14 kabupaten. Ini terus kami telusuri. Juga ada laporan masyarakat dan LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat] yang kami himpun," katanya.//source.bisnis.com (sut)-//kba.GALAKnews//morassdi//

HUT RI 66 TAHUN ...MERDEKA ATAU KORUPSI

2011-08-17T23:20:00.000-07:00

Merdeka dari Korupsi

Penulis : Fadly Rahman*

Adakah kaitan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dengan Indonesia? Keduanya memang hidup dan dipisahkan jarak masa yang jauh dengan kondisi zaman berbeda. Meski begitu, keduanya punya kesamaan dalam menghadapi masalah: korupsi.

VOC adalah maskapai dagang besar kompeni Belanda yang riwayatnya sudah berakhir dua abad silam karena aib-aib korupsi yang dihadapinya. Sementara Indonesia adalah eks koloni VOC, yang saat ini segala aib korupsi terbuka satu demi satu di negara beralam “merdeka” ini.

Meski dikatakan sama “menghadapi” masalah korupsi, konteks yang dihadapi keduanya berbeda. VOC berakhir riwayatnya pada 1799. Sebagaimana dikutip CR Boxer dalam Jan Compagnie (1979), nama maskapai dagang Hindia Timur itu pada masa-masa pembubarannya dipelintirkan secara jenaka oleh kritikus masa itu dengan sebutan V(ergaan) O(nder) C(oruptie): runtuh lantaran korupsi.

Maskapai besar yang berdiri pada 1602 itu mesti berakhir riwayatnya dengan menanggung utang besar, akibat mengguritanya praktik penyuapan, korupsi, patronase, hingga main pengaruh di kalangan pejabat serta aparaturnya. Tampaknya, sebab semua itu adalah hak istimewa (octrooi) yang dimiliki VOC.

Disebut octrooi karena maskapai ini memiliki keleluasaan meliputi tugasnya sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, memonopoli niaga, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, memungut pajak, mengendalikan hukum, memaklumkan perang dengan negara lain, mengadakan traktat, mempunyai perangkat militer sendiri, hingga mengadakan pemerintahan sendiri.

Semua itu dilakoni VOC. Wajar, meski bertanggung jawab terhadap Kerajaan Belanda melalui Heren XVII sebagai dewan pengelolanya, maskapai ini bak negara dalam negara.

Bermula setelah pangkalan niaga utama mereka didirikan di Batavia pada 1619 oleh Gubernur Jendral JP Coen, kedudukannya semakin kuat menguasai niaga rempah-rempah di Nusantara. Maskapai ini juga mendekati dan mengintervensi kerajaan seperti di Maluku, Makassar, Mataram, Banten, Banjar, dan Sumatera.

Niaga adalah tujuan mula-mula. Namun dalam perkembangannya, setelah melalui pendekatan dengan penguasa-penguasa di Nusantara itu, VOC mulai mengakses sendi-sendi politik kerajaan.

Melalui serangkaian politik devide et impera, para pejabat VOC menjadi lebih leluasa menjalin hubungan dan mengatur penguasa lokal (raja dan bupati) agar mengikuti hasrat kolonialisme mereka. Tentu saja, ini membentuk suatu alam baru bagi para penguasa lokal yang hidup dalam jejaring kolonialisme.

Strategi politik yang tampak diterapkan pada masa abad ke-18 adalah indirect rule system; suatu pemerintahan tidak langsung yang mana VOC memanfaatkan budaya politik feodal dalam tubuh masyarakat pribumi.

Melalui pemanfaatan alam feodal ini, VOC dapat dengan leluasa mengawasi, mencampuri urusan, hingga memanfaatkan kedudukan raja dan bupati untuk kepentingan ekonomi serta politik kolonialnya. Kedudukan penguasa lokal jadinya tak lebih sebagai abdi VOC saja. Yang dirugikan dari sistem ini adalah rakyat.

Sebagai abdi VOC, bupati mengerahkan tenaga rakyat untuk bekerja di perkebunan milik kompeni. Aparatur seperti bupati, kepala desa, dan pegawai Belanda yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan diberi perangsang berupa culture procenten, yaitu bonus hasil penyetoran tanaman di samping pendapatan yang mereka terima dari VOC.

Pengaruh Politik Kolonial

Terang saja, bersatunya kolonialisme dengan budaya politik feodal memunculkan warna makin buramnya kondisi politik di Nusantara. Hingga abad ke-19 selepas runtuhnya VOC, pengaruh politik kolonial terus merembes dalam lapisan kehidupan masyarakat. Wibawa penguasa lokal sebagai rekan pemerintah kolonial pun jatuh di mata rakyat.

Bagaimana tidak? Kedudukan sebagai penguasa yang semestinya menjadi patron, nyatanya menjadi pemeras tenaga rakyat; belum lagi praktik pemotongan upah dan penggelapan laporan pajak hasil bumi yang dilakukannya. Imbasnya bagi rakyat, seperti dilaporkan Baron van Hoevell, seorang tokoh liberal yang melakukan pengamatan di Pulau Jawa pada 1847, adalah kemiskinan dan kemelaratan.

Keadaan itu merupakan akibat cara-cara menjalankan Cultuurstelsel (sistem tanam paksa) yang mendatangkan kesengsaraan. Rakyat harus menyerahkan lebih banyak hasil buminya kepada pemerintah daripada yang diwajibkan secara resmi.

Didorong oleh persentase hasil-hasil tanaman yang menggiurkan itu, aparatur pemerintah pribumi dan Eropa mengeruk hasil bumi dari rakyat lebih banyak daripada yang menjadi haknya.

Skandal pemerasan dan korupsi oleh aparatur pribumi dikisahkan Douwes Dekker ketika ia menjabat sebagai asisten residen Lebak (Banten) pada 1856.

Dalam Max Havelaar, karya Dekker yang mengguncang pemerintah jajahan dan ditulis berlandaskan pengalaman nyatanya sebagai asisten residen itu, dikisahkan tindakan pemerasan dan penindasan rakyat jelata oleh bupati Lebak. Sebagai bentuk protesnya dan atas nama kemanusiaan, Dekker mengajukan permintaan berhenti dari jabatannya.

Dekker yang dijuluki oleh sastrawan E Du Perron sebagai ”de man van Lebak”, sang pahlawan Lebak itu, menjadi cermin membaca mentalitas birokratis yang absolut menubuh dan berkelindan dalam kehidupan masa itu.

Bahkan, ketika birokrasi pemerintahan di Hindia berusaha dibenahi menjadi lebih legal rasional melalui pembebasan tugas bupati sebagai pemungut pajak, mereka menjadi merasa kehilangan fungsi pentingnya memperoleh keuntungan besar. Kondisi ini persis yang dibilang Lord Acton: “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”

Pada 2002, di negeri Belanda diadakan peringatan 400 tahun VOC. Komemorasi itu menghidupkan atas citra praktik dan skandal korupsi, penyuapan, pemerasan, patronase, cari pengaruh yang sudah hidup pada masa jaya maskapai itu; dan menjadi pantulan atas kondisi sekarang.

Ini soal mentalitas dan moral macam masa VOC yang seakan menubuh juga hingga kini. Hanya bedanya sekarang, rakyat bukan lagi komunitas manut yang bisa dibodohi; mereka menuntut korupsi diberantas.

Tidak cukup itu, mentalitas dan moral korup sebagai akarnya mesti diputus dan dipupus. Rakyat, kita, tidak ingin Indonesia ini menjadi: V(ergaan) O(nder) C(oruptie) alias runtuh lantaran korupsi, seperti halnya VOC, bukan?

*Penulis adalah pengajar di Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran.

KPK PERIKSA KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT

2011-08-17T02:52:00.000-07:00

Anas Diperiksa KPK

Penulis : Diamanty Meiliana/Lili Sunardi

Jakarta-"kba.GALAKnews"

Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/8) siang ini akan memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum.

Semula pemeriksaan akan dilakukan Senin (22/8) depan. Atas permintaan Anas, pemeriksaan dilakukan siang ini. Hal itu dikatakan Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua di Jakarta, Selasa pagi ini.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap mantan Bendahara Umum PD Nazaruddin belum akan dilakukan dalam waktu dekat karena yang bersangkutan belum memiliki kuasa hukum resmi. Nazaruddin baru akan diperiksa jika sudah memiliki kuasa hukum sah.

"Waktu hari Minggu (14/8), dia (Nazaruddin-red) bilang akan pikir-pikir dulu siapa yang akan dipilih untuk menjadi kuasa hukumnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, pagi ini.

Namun, sepupu Nazaruddin, M Nasir, kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa pagi, menyatakan, pemeriksaan terhadap Nazaruddin baru dilakukan Kamis (18/8) dan dilakukan di kantor KPK.

"Nazaruddin tidak jadi diperiksa hari ini (Selasa,16/8-red). Pihak keluarga dan penyidik KPK telah bersepakat Kamis nanti pemeriksaan Nazaruddin baru akan dilakukan KPK di kantor KPK," ujarnya.

Pemeriksaan Anas dilakukan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh para pemimpin KPK seperti dituduhkan tersangka korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang, M Nazaruddin.

Nazaruddin pernah menuduh Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja bertemu dengan Anas, akhir Juni lalu. Menurut Nazaruddin, mereka membuat kesepakatan agar pengusutan korupsi wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang berhenti pada Nazaruddin sebagai tersangka.

Nazaruddin pun mengaku berkali-kali bertemu dengan Chandra dan Ade. Dalam pertemuan dengan Chandra di sebuah restoran Jepang pada 2008, menurut Nazaruddin, hadir Anas dan Saan. Adapun Benny Harman, kata Nazaruddin, pernah bertemu dengan Chandra di rumah Nazar.

Baik Ade maupun Chandra sudah menyampaikan bantahan atas tuduhan Nazaruddin. Kalau pun mengakui adanya pertemuan, mereka menyangkal soal kesepakatan yang berkaitan dengan kasus yang ditangani KPK.

Sebelumnya, Senin (15/8), Komite Etik KPK telah meminta keterangan Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman. Selain memeriksa Benny, Komite Etik juga memeriksa Nuril Anwar, staf ahli Nazaruddin.

Menurut Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua, pemeriksan tersebut untuk mengetahui keseharian Nazaruddin, terutama terkait hubungan Nazaruddin dengan pemimpin KPK yang diduga melanggar kode etik.

Saat memberi keterangan, Benny mengaku ikut hadir dalam pertemuan antara Nazaruddin dengan petinggi KPK. Pertama, Benny mengaku bersama Nazaruddin pernah bertemu dengan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja di Casablanca.

Dalam pertemuan itu, kata Benny, politikus Demokrat lainnya, Saan Mustofa, juga ikut. "Mengenai pertemuan di Casablanca, saya menyampaikan bahwa memang pertemuan itu ada," kata Benny seusai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin siang.

Benny juga mengakui adanya pertemuan antara Nazaruddin dan Chandra. Pertemuan itu berlangsung di rumah Nazaruddin. "Betul pertemuan itu memang ada. Saya diundang Saudara Nazaruddin. Ketika saya datang ke sana, sudah ada Pak Nazaruddin dan Pak Chandra Hamzah," tambahnya.

Rencana Pembunuhan

Abdullah juga mengungkapkan, timnya menemukan adanya rancangan pembunuhan terhadap Chandra dan Ade. Menurut anggota Komisi Etik lainnya, Syafii Maarif, keduanya diancam oleh preman berkaitan dengan kasus yang melibatkan Nazaruddin.

"Pak Chandra dan Ade direncanakan untuk dibunuh. Ini terkait dengan kasus Nazaruddin. Ini ranah penyidikan, ini untuk melengkapi data kita. Yang mengancam itu ada lagi, itu preman. Ada orang yang mengancam KPK pokoknya, terutama Ade Raharja," katanya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pengamanan terhadap Nazaruddin akan dilakukan seketat mungkin untuk menghindari kemungkinan adanya pembungkaman dari pihak-pihak tertentu.

"Apa yang dilakukan KPK untuk tunjukkan Nazaruddin tidak dibungkam pertama, keselamatannya kita jaga. Dia dititipkan di Mako (Markas Komando) Brimob yang maksimum security-nya. Kedua, kita pastikan pasang CCTV di sana atas izin Kapolri. CCTV itu bisa kita awasi,” katanya.

Ketiga, lanjut dia, pengamanan sudah dijanjikan Kapolri bahwa Nazaruddin akan dijamin keselamatannya. KPK sangat berkepentingan terhadap keselamatan dan kesehatan Nazaruddin untuk memberikan apa yang selama ini disampaikan ke publik melalui BBM, Skype, dan wawancara.

Tetapi masyarakat harus diberikan pemahamam utuh bahwa apa yang disampaikan Nazaruddin harus didukung bukti, tidak hanya asal omong saja.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam menyatakan, Polri menyeleksi makanan yang akan diberikan kepada Nazaruddin di Rumah Tahanan (Rutan) Kelapa Dua Mako Brimob.

Pihaknya sengaja memperketat prosedur pemberian makanan kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut, karena pihaknya ingin menjaga keselamatan Nazaruddin, untuk kepentingan penyelidikan.

Sebelumnya, sepupu Nazaruddin yang juga anggota Komisi III DPR M Nasir mengungkapkan keluhan Nazaruddin terkait kenyamanan sel tempatnya ditahan di Rutan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Bahkan menurut dia, Nazaruddin sempat mengaku tidak makan, karena khawatir ada yang menaruh racun di dalam makanan yang diberikan kepadanya. //source sinar harapan//kba.galaknews//ras//

PERUSAHAAN MIGAS NUNGGAK PAJAK Rp 3,85 TRILIUN,,,?

2011-08-16T01:37:00.000-07:00

Perusahaan migas nunggak pajak Rp3,85 triliiun

Oleh Bambang Priyo Jatmiko

Jakarta-"GALAKnews"

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya tunggakan perpajakan yang melibatkan berbagai perusahaan migas sebesar Rp3,85 triliun, atau lebih besar dari yang ditemukan BPKP sebesar Rp1,6 triliun.

Temuan tersebut semakin menguatkan adanya masalah perpajakan yang melibatkan berbagai perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia.
Ketua BPK Hadi Purnomo menuturkan pemerintah harus memberikan peraturan yang rinci dalam perpajakan, dan harus selalu mengacu pada undang-undang (UU).
"Hal agar dalam pemeriksaan menjadi jelas perinciannya, dan agar selalu mengacu pada UU," katanya akhir pekan ini.

BPK mengungkapkan bahwa temuan mengenai tunggakan perpajakan tersebut menunjukkan pelaksanaan monitoring dan penagihan atas PPh Migas tidak optimal.
Akibatnya, terjadi selisih kewajiban PPh Migas sebesar Rp1,25 triliun yang tidak terpantau, dan kekurangan pembayaran pajak tersebut sebesar Rp2,60 triliun belum ditagih. Sehingga, total mencapai Rp3,85 triliun.

Auditor pemerintah itu mengungkapkan salah satu yang menyebabkan munculnya masalah itu adalah rendahnya pengawasan terhadap kepatuhan KKKS, sehingga tidak seluruh jumlah kewajiban pajak perusahaan migas bisa diketahui.
Hal lainnya adalah tidak adanya instansi yang memantau first tranche petroleum dan cost recovery dalam penghitungan kewajiban pajak KKKS.

"Pemerintah juga belum memiliki mekanisme penetapan dan penagihan PPh Migas, serta tidak jelasnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP terkait kurang bayar PPh Migas," ujar Hadi.

BPK menyatakan sampai saat ini pemerintah belum melakukan tindak lanjut atas berbagai temuan mengenai tunggakan pajak migas. Kendati, auditor ini sudah mengingatkan pemerintah sejak 2009 mengenai adanya masalah tunggakan tersebut.
BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi yang terkait dan menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pembayaran pajak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Namun, Pemerintah belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sehingga sistem pengelolaan pembayaran PPh Migas tahun 2010 belum mengalami perubahan," lanjut Hadi Purnomo.

Terkait masalah tersebut, BPK meminta pemerintah untuk menetapkan dengan jelas pembagian kewenangan antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS. Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki mekanisme monitoring dan penagihan kewajiban PPh Migas. Terakhir melakukan verifikasi selisih kewajiban PPh Migas dan menagih kekurangan PPh Migas.-//source bisnis.com// (ea)-//galaknews//ras//

Suap Sekkretaris Menteri Pemuda & Olah Raga

2011-08-14T22:48:00.000-07:00

Nazaruddin Merasa Dipitnah

Jakarta-"kba.GALAKnews"

SUAP SESMENPORA: Terima Fee Rp 25 Miliar, Nazaruddin Merasa Difitnah Kamarudin

Mantan kuasa hukum tersangka kasus suap sesmenpora Rosa Manulang, Kamarudin Manulang menuding kalau Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menerima fee sebesar Rp 25 miliar.

"Itu fitnah," kata Nazaruddin kepada wartawan di gedung DPR, Senin (9/5) menyikapi tudingan keterlibatannya dalam kasus suap semenpora. Bahkan oleh mantan kuasa hukum Rosa Manulang, Nazaruddin disebut-sebut menerima fee dari proyek pembangunan sarana dan prasarana Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Dia sendiri mengaku heran mengapa Kamarudin mengkaitkannya dalam kasus itu. Bahkan menyebut dirinya menerima Rp 25 miliar. Terkait dengan tudingan lain kalau dirinya mengancam dan menekan pengacara serta pimpinan KPK, lagi-lagi Nazaruddin mengatakan kalau tudingan itu tidak benar. Kamarudin kata dia hanya mencari sensasi belaka.

Terkait isu adanya perpecahan di tubuh Partai Demokrat gara-gara dugaan keterlibatannya dalam kasus itu, Nazaruddin pun membantahnya. Dia meyakini kalau tidak ada satupun anggota Partai Demokrat yang mengarahkan kasus tersebut kepada dirinya.

"Tidak benar kalau kubu Andi Malarangeng berada dibalik kasus in. Kami tetap solid dan saya yakin tidak ada kader Demokrat berada dibalik tudingan ini,” tegasnya.source harian jakarta-//kba.ajiinews//galaknews//morassdi//

Ratusan Kecamatan Di Papua Ilegal

2011-08-11T10:49:00.001-07:00

100 Kecamatan di Papua Ilegal

Penulis : Odeodata H Julia

JAYAPURA –"kba.GALAKnews"

Ratusan kecamatan (distrik) di Papua ternyata adalah distrik siluman alias tidak terdaftar, baik di pemerintahan provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ratusan distrik ini tersebar di wilayah kabupaten daerah pesisir dan juga kabupaten di Pegunungan Tengah.

Asisten I yang membidangi Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Elieser Renmaur, mengakui keberadaan distrik siluman itu. Dari data yang dimiliki Pemprov Papua, jumlah distrik yang ada di biro pemerintahan sebanyak 414 distrik.

Sementara itu, distrik yang ada di Direktorat Jenderal Hukum (Ditjenkum) Kemendagri 314 distrik. Dengan demikian, ada selisih 100 distrik yang tidak terdaftar.

“Seratus distrik ini muncul karena ada beberapa kabupaten yang memekarkan distrik, tetapi tidak menyampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi. Selain itu kabupaten tidak menyampaikan soal distrik pemekaran ini, namun mereka sudah berlakukan aturan berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan, lalu distrik ini mendapatkan pengakuan sah sehingga diberikan kewenangan dan dana, ” katanya.

Dari hasil bimbingan teknologi (bintek) yang dihadiri seluruh kepala distrik se-Papua di Jayapura baru-baru ini, data-data distrik itu sudah dihimpun untuk memperbaiki distrik yang belum terdata itu.

Namun, Elieser mengatakan, 100 distrik ini tetap dimasukkan karena kesalahan dalam proses peraturan daerahnya. Perda belum dievaluasi oleh provinsi, tetapi pemerintah kabupaten sudah langsung menetapkan.

Padahal, pemekaran distrik itu dalam satu daerah, baik masalah kampung, distrik, kabupaten harus melalui satu kajian yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk. Kriteria-kriteria inilah yang harus dilihat.

Tetapi di kabupaten-kabupaten yang memekarkan distrik terdapat kepentingan DPRD setempat yang mendesak pemekaran di kabupaten, dengan alasan karena dipilih rakyat dan suara mereka menang di daerah tersebut.

“Jadi pemekaran distrik ini lebih banyak kepentingan pribadi atau masuk dalam politik, karena kepentingan politik ada di dalamnya,” ujarnya.

Sebenarnya, bagi kabupaten yang memekarkan distrik namun tidak melaporkan ke provinsi sudah diberikan surat teguran. Namun, kabupaten merasa saat ini adalah era otonomi, sehingga para penjabat di kabupaten mengatur sesuka hatinya.

Hanya saat setelah terbentur dengan aturan di pusat baru mereka meminta bantuan kepada provinsi. Sementara itu, untuk anggaran dana distrik yang dimekarkan itu ditanggung kabupaten itu sendiri.

Daerah Pemekaran

Sementara itu, saat disinggung soal rencana pemekaran kabupaten di Papua, Elieser mengatakan, 11 kabupaten berencana dimekarkan untuk menjadi daerah otonomi baru. Tetapi hal itu masih sebatas rekomendasi gubernur, karena itu keputusanya ada di pemerintah pusat.

Namun, 11 kabupaten yang dimekarkan ini tidak bisa dipastikan apakah tahun ini terwujud. Ini sangat tergantung pemerintah pusat. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan perintah moratorium. Kabupaten yang rencananya akan dimekarkan di Kabupaten Mappi ada dua, yaitu Abnikorbai dan Muara Digoel.

Kemudian Kabupaten Yahukimo minta dimekarkan menjadi lima daerah. Selain itu di Kabupaten Biak yang minta dimekarkan adalah Pulau Numfor, kemudian Kabupaten Yapen, yaitu Yabaru. Sementara itu, di Pegunungan Bintang yang meminta dimekarkan adalah wilayah Ketengmban.

Di sisi lain, untuk pemekaran Provinsi Papua Tengah, pemerintah provinsi belum mengetahuinya. Ini karena Provinsi Papua belum menginginkan pemekaran itu.

Namun, pemekaran Papua Tengah sebenarnya satu undang-undang dengan Papua Barat. “Kalau Papua Tengah mau dimekarkan mestinya berjalan saja dengan UU No 45 Tahun 1999,” katanya.sumber sinar harapan.com//kba,ajiinews//galaknews//morassdi

daftar media cetak majalah/koran

2011-06-01T06:57:00.000-07:00

Berita Buana
Penerbit: PT. Berita Media Buana Pers, Jakarta.
Jumat, 04-Februari-2000, 00:00:00 (1772 klik)
Bisnis Indonesia
Harian bisnis dan ekonomi, Jakarta
Rabu, 11-Nopember-1998, 00:00:00 (2071 klik)
Business Journal
Koran bisnis Indonesia. Indonesia News Network Group. Jakarta.
Kamis, 17-April-2008, 16:33:51 (776 klik)
Investor Group
PT Media Investor Online, penerbit koran Investor Indonesia, majalah Investor, dan majalah View. Jakarta.
Jumat, 14-Juli-2000, 00:00:00 (3264 klik)
Jakarta Globe, The
Koran bahasa Inggris. Penerbit: PT Jakarta Globe Media, bagian dari Globe Media Group (Tanri Abeng, Rizal Ramli, dkk). Kantor: Plaza Semanggi, Jakarta.
Selasa, 06-Januari-2009, 15:53:23 (875 klik)
Jawa Pos
Harian umum, Surabaya
Rabu, 11-Nopember-1998, 00:00:00 (2941 klik)
Kompas
Jakarta
Rabu, 11-Nopember-1998, 00:00:00 (3103 klik)
Koran Radar
Koran Radar Jakarta. Radar Grup. Manggarai, Jakarta Selatan.
Kamis, 18-Desember-2008, 15:01:17 (865 klik)
Koran Tempo
Jakarta.
Rabu, 18-Juli-2001, 00:00:00 (2553 klik)
Koran-Indonesia.Com
Harian nasional. Persembahan Mega Center (PDIP).
Jumat, 06-Agustus-2004, 03:41:59 (1571 klik)
Kristiani Post
Berita kristiani online. Penerbit: PT Kristiani Post, Jakarta.
Rabu, 21-September-2005, 05:13:44 (1050 klik)
Madina
Koran mingguan. Penerbit: PT Media Madina Nusantara. Ulujami, Jakarta.
Senin, 02-Juni-2008, 02:52:19 (627 klik)
Mandiri
Koran sore. Jakarta.
Rabu, 11-Nopember-1998, 00:00:00 (1107 klik)
Media Indonesia
Harian umum, Jakarta
Rabu, 11-Nopember-1998, 00:00:00 (2690 klik)
PAB
Koran nasional. D/h Kantor Berita PAB. Jakarta.
Rabu, 23-April-2008, 03:38:36 (868 klik)
Pelita
Harian umum Pelita. Jakarta.
Selasa, 08-Februari-2005, 13:33:36 (1637 klik)
Rakyat Merdeka
Harian nasional. Penerbit: PT Wahana Ekonomi Semesta, Jawa Pos Group. Jakarta.
Senin, 20-September-1999, 00:00:00 (1868 klik)
Republika
Harian umum, Jakarta
Minggu, 10-Januari-1999, 00:00:00 (1892 klik)
Seputar Indonesia
Koran Seputar Indonesia (Sindo). Penerbit: PT Media Nusantara Indonesia. Jakarta.
Kamis, 09-Nopember-2006, 11:02:10 (2412 klik)
Sinar Harapan
Koran sore. Penerbit: PT Sinar Harapan Persada. Jakarta.
Kamis, 22-Februari-2007, 12:20:51 (1476 klik)
Suara Pembaruan
Jakarta.
Rabu, 11-Nopember-1998, 00:00:00 (1924 klik)
Sumut Pos
Koran nasional terbit di Medan. D/h Radar Medan. Penerbit: PT Medan Media Pers. Jawa Pos Group.
Senin, 08-Januari-2007, 18:36:27 (1121 klik)

Jabar-Indramayu
08-08-2008-Majalah " GALANG " Motto : Menuju Kebenaran Penerbit CV.GALANG.
AJII Grup.

kba.kantor berita ajiinews.
GALAKnews
remaja.com
ganas-galang nasional

PELAJAR SMA PERKOSA SISWI SMP MULUS....///

2011-05-31T05:14:00.000-07:00

Gerombolan Pelajar SMA Perkosa Siswi SMP

Bali-"kba.GALAKnews"

Memasuki awal tahun 2011, kejahatan pemerkosaan menimpa seorang siswi SMP berinisial Non (15) tinggal di Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Korban diperkosa secara bergiliran oleh sejumlah pelajar SMA di Jalan Spiori depan Banjar Seblanga, Denpasar, pada Sabtu (1/1) dinihari.

Kini, jajaran reskrim Polresta Denpasar tengah memburu salah seorang pelaku berinisial Gus Sur (17). Sementara korban sendiri telah di visum et revertum rumah sakit Sanglah.

Gerombolan pelajar SMA itu diduga sudah mengenal dekat korbannya. Namun, perbuatan bejat itu dilakukan setelah mereka berjalan-jalan menikmati malam tahun baru.

Informasi dilapangan menyebutkan, sebelumnya korban dan para pelaku mengendarai sepeda motor mengitari kawasan Denpasar dan sekitarnya. Setelah selesai menikmati udara malam, para pelaku mengajak korban kongkow di Jalan Spiori depan Banjar Seblanga, Denpasar. Dinginnya malam membuat para pelaku sepakat untuk membeli minuman keras jenis arak. Tak pelak, korban pun ikut nimbrung meneguk minuman keras.

“Korban minum arak bersama teman temannya,” jelas sumber petugas kepolisian Polresta Denpasar, pada Senin (3/1).

Pengaruh minuman membuat korban tak berdaya. Lamban laun, kepala korban terasa puyeng. Hanya saja, rekan rekan korban merasa senang melihat korban mabuk. Justru, para pelaku bergantian menyodorkan minuman ke pelaku.

”Para pelaku memaksa korban minum arak,” bisik sumber enggan namanya dionlinekan.

Hingga pada akhirnya, setelah sodoran gelas terakhir, korban terkulai lemas alias mabuk. Melihat korban tidak sadar, akibat pengaruh minuman keras timbul niat jahat para pelaku.

Dalam keadaan mabuk, salah satu pelaku mulai mendekati dan melepaskan satu persatu pakaian yang dikenakan korban. Perkosaan itu terjadi tanpa ada yang mencegah.

Parahnya, usai rekannya melampiaskan hasrat, para pelaku lainnya ikut memperkosa korban yang sudah tak sadarkan diri.

”Korban yang tak sadarkan diri diperkosa bergantian,” jelas sumber lagi. Ironinya, usai memperkosa korban ditinggal sendiri dilokasi.

Kejadian ini baru terungkap setelah korban siuman dan menceritakan perihal perkosaan kepada keluarganya. Kasus ini pun dilaporkan ke Polresta Denpasar.

Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol Arief Sugiarto SiK saat dihubungi belum bisa berkomentar banyak terkait dugaan kasus perkosaan ini.

Dijelaskannya, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari korbannya.

“Nanti saya cek, saya masih diluar,” jelasnya, pada Senin (3/1).-//sumber berita bali.com(Spy)//kba.ajiinews//galaknews//depari.rs//

Pegwai Dinas Pendidikan Perkosa Siswi Magang.................BUSeeeeeeeeeeeeeeet

2011-05-30T04:42:00.000-07:00

Oknum Pegawai Disdik Perkosa Siswi Magang

Kalimantan Tengah-"kba.GALAKnews"

Gara-gara tak mampu mengendalikan nafsu, karir Herman sebagai pegawai potensial di Dinas Pendidikan Kapuas, Kalteng berantakan.

Sejumlah posisi strategis yang diproyeksikan bagi staf Tata Usaha ini pun batal didudukinya. "Dia pegawai yang rajin dan cakap dalam bekerja," kata Kepala Dinas Pendidikan Kapuas I Made Sumartha, Minggu (3/4/2011) malam.

Herman ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan terhadap satu siswa sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kualakapuas yang tengah magang di sebuah instansi pemerintahan, sebut saja Sekar. Ini setelah korban melaporkan perbuatan yang terjadi Selasa (15/3) itu ke Polsekta Selat pada Jumat (1/4/2011) petang lalu.

Sekar mengaku tak bisa kabur karena dikurung dalam kamar di rumah pelaku. Apalagi dia juga diancam tidak diberi nilai magang apabila menolak memenuhi hasrat pelaku yang kalap.

Namun keterangan ini dibantah Herman. Dia mengaku perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, terlebih mereka selama sekita dua minggu sebelum kejadian, memiliki hubungan dekat.

Dari seorang guru, sebut Made, Herman sebelumnya ditarik ke Dinas Pendidikan sebagai pegawai struktural. Kemampuannya dalam mengutak-atik komputer serta keahlian bidang teknologi informasi (TI) juga membuat kepala dinas kagum, sehingga berencana memromosikan Herman sebagai pengelola jejaring pendidikan sekolah kepada yang bersangkutan.

"Sebenarnya saya juga sudah minta sekretaris membuat surat tugas agar Herman diperbantukan di Bidang Pendidikan Dasar. Tapi kejadian ini sangat membuat saya kecewa," pungkas Made.sumber-//banjar masin pos//kba.ajiinews//galaknews//majalah galang//rsd//

GURU NGENTOT SISWI SMP NEGERI ..............BERHASIL HAMIL...???

2011-05-29T07:55:00.000-07:00

Guru SMPN Tukdana Hamili Murid

Indramayu-"kba.GALAKnews"

Kepala Sekolah SMP Negeri Tukdana Berinisial NN dengan sengaja menutupi perlakuan anak buahnya yang diduga telah menghamili murid kelas IX. Semua wartawan yang datang hendak konfirmasi terpaksa diganjal oleh kelakuan Kepala Sekolah tersebut.
Saat ditemui Inti Jaya, Kepala Sekolah berkilah dengan menunjukkan pernyataan pengakuan tidak hamil yang ditanda tangani oleh siswa kelas IX tersebut yang saat ini diduga hamil oleh oknum guru berinisial Sol. Kandungan siswa kelas IX diduga sudah hampir empat bulan.

Oknum guru yang menghamili siswa kelas IX tersebut sulit ditemui, karena dilindungi oleh kepala sekolah wartawan yang datang harus menghadap kepala sekolah, sementara di rumah guru yang doyan kacang muda tersebut kosong dan terkunci dengan rapat.
Keterangan yang diperoleh ternyata oknum guru SMP Negeri Tukdana yang tega menghamili muridnya sudah beristri dengan profesi sama sebagai tenaga pendidik.

Kepala Sekolah saat dikonfirmasi oleh wartawan mengatakan, tolong berita jangan dimuat kalau kita semua mengerti akan permasalahan, padahal sudah jelas masalahnya anak buahnya sudah tega menghamili muridnya yang masih dibawah umur.
Kepala Sekolah menunjukkan pernyataan pengakuan murid kelas IX yang sudah hamil dengan membalikkan fakta, dalam pernyataan tersebut ditanda tangani Karsita yang katanya seorang Kepala Desa setempat.

Kepala Sekolah juga tidak bisa mempertemukan wartawan dengan oknum guru yang menghamili siswa kelas IX, dengan berbagai alasan. Dikatakan sudah tidak mengajar lagi karena mata pelajarannya sudah habis tinggal menunggu kelulusan siswa.
Dikatakannya oleh dia, jangan memberitakan masalah ini supaya masyarakat tidak mengetahuinya, padahal dirinya seorang pendidik juga anak buahnya guru tega menghamili muridnya, tercorenglah dunia pendidikan di Indramayu.

Berdasarkan hasil penelusuran wartawan memang diduga siswa tersebut hamil, selain itu oknum guru yang sudah menghamilinya sulit ditemui. Hanya kepala sekolah yang menjanjikan bisa bertemu. Hingga berita ini diturunkan oknum guru yang diduga telah menghamili siswa kelas IX tetap sulit ditemui, terakhir menurut informasi kepala sekolah guru tersebut sedang di Banjar daerah Pangandaran kemungkinan sedang berlibur sedang berlibur setelah menghamili muridnya.sumber SKU Inti Jaya(MS}-//kba.ajiinews//galaknews//

FOTO SYUR SEX NADIA HEBOH.................//

2011-05-28T00:39:00.000-07:00

Foto Syur Nadia Ernesta: IPW: Polri Tidak Perlu Tahan Nadia Ernesta

Oleh Bayu Hermawan

Jakarta-"kba.GALAKnews"

Foto Syur Nadia Ernesta: IPW: Polri Tidak Perlu Tahan Nadia Ernesta
INILAH.COM, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan polisi tidak perlu menahan Nadia Ernesta, terkait foto syur yang memakai atribut milik Polri.

Menurut Neta S. Pane saat dihubungi INILAH.COM, meski tindakan Nadia Ernesta dengan berfoto syur mengunakan atribut milik Polri bisa dianggap mencemooh institusi Polri, namun Polri tidak perlu memberikan hukuman yang terlalu berat.

"Jangan ditahan, itu tidak perlu. Memang terkesan mencemooh Polri, tapi IPW melihat solusi untuk masalah ini adalah memanggil yang bersangkutan (Nadia), dan memintanya untuk membuat permintaan maaf secara tertulis. Itu sudah cukup," Jelas Neta.

Lebih lanjut Neta mengatakan dalam masalah ini, fungsi Divisi Humas Polri harus berperan aktif dengan segera meminta klarifikasi dari Nadia Ernesta. "Karena ini harus segera diselesaikan. Humas harus memanggil yang bersangkutan, agar wibawa Polri juga terjaga. Tapi tetap menjaga wibawa tidak selalu dengan menangkap atau menahan. Kita tentu ingin masyarakat menghargai dan menghormati Polri bukan takut dengan Polri," jelasnya.

Lebih lanjut Neta mengatakan Polri harus tetap menunjukan pradigma baru institusi itu yang berubah menjadi lebih humanis. Neta juga menduga apa yang dilakukan artis tersebut tidak benar-benar bermaksud melecehkan Polri. "Saya pikir dia iseng saja. Dan saya pikir ada kebanggaan dari dia terhadap Polri, tapi tempat dan situasinya salah," ucapnya.sumber inilah.com//kba.ajiinews//galaknews//ras//

Telkom Digoyang Isu Korupsi Proyek KPK Diminta Segera Bertindak

2011-05-25T05:35:00.000-07:00

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TELKOM)

Jakarta-kba.GALAKmews"

.PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tengah digoyang kasus dugaan korupsi dalam pengadaan beberapa proyek di lingkungan BUMN telekomunikasi itu. Senin (9/5), puluhan aktivis LSM yang tergabung dalam Jakarta Development Watch (Jadewa) menggelar aksi demo di gedung Telkom Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Jadewa menuntut agar jajaran direksi Telkom diperiksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diminta segera turun tangan melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi proyek tersebut.

Dalam aksinya, Jadewa juga meminta Menteri BUMN Mustafa Abubakar melakukan evaluasi terhadap kinerja Telkom terkait menurunnya harga saham perseroan di pasar modal.
“Telkom diminta untuk menjelaskannya dan membeberkan proses tiga proyek tersebut ke publik yang dinilai penuh dengan praktik kolusi demi kepentingan semata,” kata Koodinator Jadewa Nur S Azhari di sela aksi demo.

Kasus tersebut berawal dari surat terbuka atas nama General Manager Special Audit Telkomsel yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam surat itu disebutkan bahwa Tim Audit Telkom tidak menindaklanjuti permintaan whistle blower agar evaluasi terhadap sejumlah kasus yang melibatkan Telkom dan Telkomsel ditindaklanjuti.

Dalam surat itu, ada tiga dugaan dalam penyimpangan pengadaan proyek renovasi gedung senilai Rp 35 miliar, proyek swap Base Transceiver Station (BTS) Telkomsel dan pengadaan SIM Card RF untuk Telkomsel Cash. Dalam proyek renovasi gedung, tulis surat itu, dimenangkan oleh seseorang yang diduga sebagai penyokong dana agar direksi Telkom dan Telkomsel tetap bisa mempertahankan jabatannya. Dalam proyek tersebut, ada dugaan penyelewengan hingga Rp 10 miliar.

Untuk proyek swap BTS Telkomsel, kualitas perangkatnya diganti menjadi berkualitas rendah dan diduga diusulkan oleh dua direksi perusahaan. Hasilnya dikabarkan untuk upeti kepada pejabat. Untuk pengadaan SIM Card RF T-Cash, diduga ada upaya peningkatan biaya produksi dari 1 dolar AS per unit, menjadi 12 dolar AS per unit.
Menurut Jadewa, dugaan itu harus segera diusut meski pihak Telkom telah menyatakan bahwa surat itu tidak benar dan Telkom tidak pernah menulis surat tersebut.
“Demi kepastian hukum dalam menciptakan pemerintah yang bersih dari praktik KKN, kasus tersebut harus segera diusut tuntas,” tegas Nur. Jadewa juga menolak rencana infrastruktur Flexi yang menelan dana senilai Rp 400 miliar.

Menanggapi tudingan tersebut, Vice President Public and Marketing Communications PT Telkom Eddy Kurnia menyatakan, kasus itu tidak benar. Menurutnya, Telkom tidak pernah menulis surat tersebut. Dia menuding ada penyalahgunaan kop surat yang mengatasnamakan Telkom oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, demi mencoreng citra perusahaan dan kepentingan kelompok semata.
“Pengadaan yang dikerjakan di Telkom selalu menganut prinsip good corporate governance,” tegas Eddy.

Soal desakan Jadewa agar KPK mengusut dugaan kasus tersebut, Eddy mengaku tidak keberatan, asal semuanya didasarkan pada data-data.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar sebelumnya meminta oknum yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi di tubuh Telkom dan PT Telkomsel ditindak tegas.
“Kalau terbukti ada penyimpangan seperti itu, mesti ditindak tegas. Di level perusahaan atau anak perusahaan, semuanya sama,” tegas Mustafa. sumber rakyat merdeka[RM]-kaba.ajiinews//GALAKnews//

ALQURAN DIBAKAR

2011-05-20T05:10:00.000-07:00

Kisah Penahanan Pastor Pembakar Alquran

Penulis : Natalia Santi

Detroit – Pastor kontroversial, Terry Jones, kembali berulah. Kali ini dia berencana melakukan aksi protes menentang syariah dan jihad di luar Pusat Dakwah Islam Amerika, Dearborn, masjid terbesar di Amerika Serikat.

Namun, upaya bernuansa provokasi ini harus berujung ke proses hukum. Jones pun disidangkan untuk memutuskan apakah tindakannya bisa memicu kekerasan.
Pengadilan akhirnya memutuskan Jones untuk ditahan di Penjara Wayne setelah menolak membayar uang jaminan US$ 1, Jumat (22/4). Namun, seseorang telah membayar uang jaminan itu, tak lama setelah Jones ditahan.

Juri menemukan tema-tema protes Jones dan rekannya, Wayne Sapp, di luar Pusat Islam Amerika tersebut. Wacana yang digelontorkan keduanya tampak melanggar perdamaian dan memicu kekerasan.

Juri mulai membahas kasusnya sekitar pukul 15.30 waktu setempat, Kamis (21/4). Isu utama menilai tujuan utama Jones, apakah niatnya beraksi untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang bisa memicu kekerasan. Kemudian, juri mengambil keputusan sekitar pukul 18.30. Intinya, menegaskan bahwa pastor Jones dinyatakan bersalah.
Jones diminta untuk membayar jaminan.

Jaksa Mark Sommers meminta jaminan sebesar US$ 45.000. Tetapi, hakim menetapkan hanya sebesar US$ 1, angka yang demikian kecil. Jones dan rekannya tidak diperkenankan masuk ke Pusat Dakwah Islam AS atau wilayah sekitarnya selama tiga tahun. Baik Jones maupun temannya menolak uang jaminan yang sangat kecil. Mereka lalu ditahan dan akan dibawa ke Penjara Wayne, hingga jaminan dibayar. Tetapi, tidak diketahui siapa yang membayar uang jaminan tersebut.

Argumen Kebebasan
Di awal sidang, Jumat, jaksa menyatakan protes di luar masjid bisa mengancam keselamatan serta bisa melukai seseorang. Jones diberi pilihan untuk beraksi di tempat lain, namun ditolaknya. Jaksa juga menyatakan pastor itu membawa senjata di tempat parkir televisi Detroit WJBK, Kamis malam.

Sebaliknya, Jones mengatakan Amendemen Pertama Amerika memberikan hak setiap orang untuk melakukan aksi protes di mana saja termasuk di luar masjid.
“Ada kemungkinan kami lakukan terkait Alquran dan pembakaran Alquran yang mungkin Anda tidak setujui. Satu hal, yang harus diingat adalah Amendemen Pertama,” kilah Jones berargumen.

Amandemen atau Konstitusi AS yang pertama berbunyi, “Kongres tidak akan membuat undang-undang mengenai pembentukan agama, atau yang melarang dijalankannya agama secara bebas; atau menghambat kebebasan berbicara, atau kebebasan pers; atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah untuk ganti rugi atas keluhan-keluhan mereka. “

Amandemen ini kerap menjadi argumen pihak-pihak atau individu di AS untuk mempertahankan pendapat dan opininya sebagai suatu bentuk kebebasan berpendapat.
Drama pengadilan terhadap Terry Jones dimulai Kamis. Saat penampilan sidang pertama, Hakim memerintahkan Jones untuk membayar jaminan perdamaian. Itu merupakan perintah pengadilan, yang mewajibkan seorang memberikan uang guna menjamin bahwa mereka tidak melanggar perdamaian.

Tak Disokong
Berbicara di sebuah restoran McDonald, tak lama setelah dibebaskan, Jones membela diri dan menyatakan kasus pemerintah terlalu lemah. Saat dia berbicara, sebagaimana dikutip AP seorang pengendara yang lewat berteriak, “Keluar dari Dearborn, kamu teroris!”
Sebenarnya banyak pihak yang tak menyokong aksi pastor ini. Organisasi veteran terbesar AS, misalnya, meminta Jones tidak melanjutkan rencana melakukan aksi protes di luar masjid terbesar di negeri itu. Mereka menyatakan tindakan Jones bisa mencelakakan pasukan AS yang tengah bertugas di luar negeri.

Richard Eubank, pensiunan marinir dan Perang Vietnam, yang juga pemimpin Veterans of Foreign Wars (VFW) sebagaimana dilaporkan Reuters, mendesak Jones membatalkan rencananya melawan syariah dan jihad. Dia mengatakan “tidak ada yang diuntungkan, dan malah lebih banyak ruginya dari tindakan egois yang akan dipandang kalangan luar negeri bahwa Amerika anti-Islam.”

Setelah tindakan Jones membakar Alquran bulan lalu di Florida, 20 orang tewas di kompleks PBB di Afghanistan. Mereka menyerbu kompleks tersebut karena marah terhadap tindakan Jones.

“Dua puluh orang tewas dan 90 cedera, jangan lupakan itu,” kata Eubank. “Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Jelas pastor lupa ajaran itu. Tindakan mementingkan diri sendiri telah membawa kematian dan kerusakan,” kata Eubank lagi.
Duta besar AS di Jakarta, Scot Marciel pun meminta orang-orang seperti Jones jangan dikaitkan dengan Amerika.

“Tindakan orang seperti Terry Jones tidak dibenarkan di AS, saya bahkan berharap dia bukan warga Amerika,” katanya dalam ceramah di depan mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia, Senin pekan lalu.

“Jika Anda mendengar berita tentang itu, Anda harus ingat ada orang-orang yang seperti itu, tapi tidak mewakili Amerika,” ujarnya. sumber sinar harapan//AP////kba.ajiinews//galaknews// (berbagai sumber).

2011-04-29T07:24:00.000-07:00

Pejabat Kemendiknas Kembalikan Uang Dugaan Korupsi

Jakarta-"kba.GALAKnews"

Empat tersangka kasus korupsi anggaran Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK XVII dan Pameran SMK tahun 2009 yang merupakan Pejabat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), yaitu Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Joko Sutrisno.

Kasubdit Direktorat Pembinaan SMK sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Susilowati, Penanggung jawab kegiatan Suko Wijayanto dan Bendahara Pengeluaran Pembatu Al Azhar mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp 2,2 miliar.sumber suara pembaruan-//kba.ajiinews//ganas//galaknews//

Jenderal Polisi Juga Terlibat Korupsi...........Penjara Urusannya.

2011-03-26T05:43:00.000-07:00

Susno Duadji Divonis 3,5 Tahun Penjara

Jakarta-"kba.GALAKnews"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonis terdakwa kasus korupsi dan pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat (Jabar) tahun 2008 dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim, Charis Mardianto menyatakan mantan Kabareskrim tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menerima paper bag (tas kertas) yang berisi uang Rp 500 juta dari Sjahril Djohan karena mengetahui kedudukannya sebagai Kabareskrim, sebagaimana dinyatakan Penuntut Umum (PU) dalam dakwaan pertama kelima, yaitu melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Hakim, Susno terbukti menerima uang Rp 500 juta terkait penanganan kasus PT Salma Arowana Lestari (SAL) berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, Upang Supandi dan Kombes Pol Syamsurizal Mokoagow.

Susno juga terbukti melakukan tipikor yang dilakukan bersama-sama dalam kasus pemotongan dana pengamanan pilkada Jabar tahun 2008, sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terdakwa terbukti menyuruh mantan Kepala Bidang Keuangan (Kabidkeu) Polda Jabar Maman Abdurrahman Pasya melakukan pemotongan dana pengamanan pilkada Jabar tahun 2008 sebesar Rp 8,169 miliar yang berasal dari dana hibah Pemda Jabar sebesar Rp 27.730.120.215.

Majelis hakim juga menyatakan Susno melakukan kewenangan tidak pada mestinya atau menyalahgunakan kewenangan terhadap dana pengamanan pilkada Jabar tahun 2008. Sehingga, mendapat keuntungan berupa valuta asing sebesar 266.475 dolar amerika, uang tunai Rp 250 juta dan 40 travel cheque masing-masing senilai Rp 25 juta dengan total Rp 1 miliar.

Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan Susno untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4 miliar yang harus dibayar dalam waktu satu bulan. Dimana, jika tidak dibayar akan diganti pidana satu tahun. Kemudian, jika dibayar kurang dari kewajiban akan diganti dengan pidana yang akan dihitung nantinya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Susno dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 500 juta subisder enam bulan kurungan.

Ketua JPU Erbagtyo Rohan mengatakan Susno terbukti memenuhi unsur Pasal 11 UU Tipikor dan memenuhi unsur yang didakwakan dalam Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Meminta supaya Majelis Hakim memutuskan menyatakan Susno Duadji melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor, sebagaimana dalam dakwaan pertama kelima. Dan terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 3 UU tipikor jo Pasal 55 ayat sesuai dalam dakwaan kedua kedua," kata Erbagtyo dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (14/2).

Susno dikatakan terbukti melakukan pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008 dengan memerintahkan Kepala Bidang Keuangan (Kabidkeu) pada Polda Jabar, Maman Abdurrahman Pasya.

Mantan Kabareskrim tersebut juga terbukti mendapat keuntungan secara ilegal, yaitu berupa valuta asing sebesar 266.475 dolar amerika, uang tunai Rp 250 juta dan 40 travel cheque masing-masing senilai Rp 25 juta dengan total Rp 1 miliar.

Selain itu, Susno juga terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus PT SAL terkait permintaan Sjahril Johan supaya kasus tersebut cepat diselesaikan.

Seperti diketahui, Susno dikenakan dua dakwaan terkait PT Salma Arowana Lestari (SAL) dan kasus pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008. Dimana, terjadi pemotongan sebesar Rp 8,5 miliar dari jumlah seharusnya sebesar Rp 27,7 miliar yang berasal dari hibah Pemda Jabar. sumber suara pembaruan-(N-8)-//kba.ajiinews//galaknews//

Presiden Yudhoyono Minta Pengelolaan Zakat Transparan

2011-03-17T13:33:00.000-07:00

Jakarta -"kba.GALAKnews"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengelola zakatnya dengan transparan dan akuntabel. Tujuannya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga penerimaan zakat bisa bertambah.
Berita terkait

"Banyak orang (khawatir) jangan-jangan tidak jelas pengelolaannya, tidak sampai ke tujuan. Baznas peganglah (prinsip) transparansi dan akuntabilitas," ujarnya dalam Sosialisasi Zakat Nasional di Istana Negara, Kamis (17/3).

Badan Amil juga didesaknya membuat program dan sasaran yang jelas, serta menjelaskan semuanya kepada masyarakat.

Ia menegaskan zakat sangat penting, karena bersama-sama program dan bantuan pemerintah, dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Orang miskin di negeri ini, katanya, masih ada sekitar 13 persen dari populasi atau 30 juta orang. Sedangkan mereka yang menyandang status nyaris miskin juga jumlahnya hampir sama.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Didin Hafidhuddin mengatakan zakat yang terhimpun tahun 2010 adalah Rp 1,5 triliun. Jumlah itu meningkat sekitar 25 persen dibanding Rp 1,2 triliun tahun sebelumnya.

Ia menargetkan jumlah itu bisa berkembang sehingga setidaknya Rp 20 triliun. "Ke depan diharapkan meningkat hingga 20 persen dari potensi zakat Indonesia yang mencapai kurang lebih Rp 100 triliun per tahun," tuturnya.

Didin menguraikan, pada tahun 2010, penerimaan manfaat dari zakat Indonesia mencapai angka 2,28 juta orang atau 9,03% dari seluruh penduduk miskin di Indonesia. Jumlah ini adalah keseluruhan mustahik yang dikelola Baznas, Bazda, dan amil zakat lainnya.

Adapun dari setiap 100 rumah tangga penerima zakat produktif atau zakat untuk penambahan modal, terdapat 17 rumah tangga yang setiap tahunnya dapat dikeluarkan dari kemiskinan, sehingga menjadi mandiri tanpa dibantu lagi oleh zakat. "Bahkan mereka dilatih untuk dapat berinfak. Inilah hakekat tujuan utama Baznas," katanya.

BUNGA MANGGIASIH sumber tempointeraktif//kba.ajiinews//galaknews//galang//

Dipo Alam Digugat Rp 101 Triliun

2011-03-04T05:38:00.000-08:00

Buntut Ucapan Boikot

Jakarta-"kba.GALAKnews"

Pernyataan boikot media yang diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak hanya dilaporkan pidana oleh Media Group, tetapi juga digugat secara perdata. Grup yang menaungi MetroTV dan harian Media Indonesia itu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat ( 25/2/2011 ), dengan nilai gugatan sebesar Rp 101 triliun.

"Bahwa penggugat (Media Group) berhak atas ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tergugat (Dipo Alam) yang telah mengeluarkan pernyataan sepihak tanpa dasar hukum dan telah melanggar hak penggugat, baik secara kerugian materiil maupun immateriil," kata kuasa hukum Media Group, OC Kaligis, Sabtu (26/2/2011) di Jakarta.

Kaligis menjelaskan, pernyataan Dipo Alam yang mengimbau institusi pemerintah tidak memasang iklan pada dua media di dalam Media Group telah menimbulkan kerugian materiil. Ia menyebutkan soal turunnya pendapatan iklan MetroTV dan Media Indonesia dan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 1 triliun.

Secara immateriil, tutur pengacara kondang itu, Media Group mengalami kerugian waktu, tenaga, pikiran, dan pencemaran nama baik. Selain kepercayaan masyarakat menurun, usaha dua media tersebut juga terganggu yang nilainya tak terhitung. "Nilai kerugian immateriil klien kami mencapai Rp 100 triliun," ucap Kaligis.

Disebutkan dalam surat pendaftaran gugatan bernomor 81/PDT.G/ 2011 /PN.JKT.PST itu, alasan Media Group menggugat Dipo Alam adalah pada 21 Februari 2011 tergugat (Dipo Alam) mengeluarkan pernyataan sebagaimana dikutip di berbagai media cetak dan media elektronik yang menjatuhkan kredibilitas para penggugat (Media Group). Ada tiga bukti pernyataan Dipo Alam yang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pertama, "Pokoknya saya katakan kalau mereka (media) tiap menit menjelekkan terus, tidak usah pasang (iklan). Saya akan hadapi itu. Toh, yang punya uang itu pemerintah. Enggak usah pasang iklan di situ dan juga sekarang orang yang di-interview dalam prime time tidak usah datang."

Kedua, "Ini, kan, membuat investor lari. Seolah-olah Indonesia ini kacau. Indonesia ini gelap."

Ketiga, "Saya memberikan instruksi boikot itu kepada seluruh sekjen dan humas kementerian. Kita bukan alergi kritik. Boleh kritik, kita senangi dikritik. Tapi, isinya negatif dan akumulatif sehingga orang-orang menjadi mislead, that is wrong. Itu bukan mengkritik. Itu bukan kebebasan pers. Saya mengatakan boikot saja. Yang tidak boikot, saya perhatikan."

OC Kaligis menyayangkan Dipo Alam tidak menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur Pasal 1 Butir 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Kalau tidak berkenan dengan pemberitaan sebuah media, hendaknya gunakan hak jawab atau hak koreksi, bukan mengeluarkan pernyataan sepihak tanpa dasar hukum yang menjatuhkan kredibilitas media di muka umum sehingga merugikan media itu," katanya.sumber kompas.com//kba.ajiinews//galaknews//

Ahmadiyah Jadi Tumbal Kegagalan Negara

2011-03-01T05:07:00.003-08:00

Pemerintah Biarkan Manuver Daerah Terjadi Konplik

OLEH: TUTUT HERLINA/ LILI SUNARDI

Jakarta –"GALAKnews"

Saat ini semakin banyak daerah yang mengeluarkan aturan larangan aktivitas jemaah Ahmadiyah. Bentuknya bermacam-macam, dari Surat Keputusan Bersama (SKB) dan peraturan bupati/wali kota, hingga peraturan daerah.

Ketegasan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menghentikan manuver di tingkat daerah ini. “Jemaah Ahmadiyah punya hak untuk melaksanakan keyakinannya,” ujar anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, kepada SH, Selasa (1/3).

Menurutnya, jika pemerintah membiarkan manuver daerah ini terus terjadi, pemerintah dengan sengaja melanggar konstitusi, terutama terhadap Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum, bukan berdasarkan agama apa pun. Selain itu, Pasal 28d Ayat 1 menyebutkan, setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Pemerintah juga melanggar kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, khususnya Pasal 18 Ayat 2.

Said mengharapkan Ahmadiyah tidak dijadikan tumbal kegagalan pemerintah di bidang ekonomi dan penegakan hukum.
Dalam catatan SH, hingga saat ini, ada empat pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten yang terang-terangan mengeluarkan aturan larangan aktivitas Ahmadiyah. Jawa Timur adalah provnisi terbaru yang mengeluarkan larangan ini.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo bahkan melempar tanggung jawab ke pusat soal pembubaran Ahmadiyah. “Untuk membubarkan Ahmadiyah bukanlah ranah kepala daerah. Itu kewenangan pusat. Karena itu, SK ini merupakan upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh kepala daerah,” ungkapnya di Surabaya, kemarin.

Dengan alasan menjaga ketertiban, SK Gubernur Jatim tersebut melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah baik secara lisan, tulisan maupun media elektronik. Melarang pemasangan papan nama organisasi jemaah Ahmadiyah di tempat umum. Melarang pemasangan papan nama pada masjid, musola, lembaga pendidikan, dan lain-lain dengan identitas jemaah Ahmadiyah Indonesia, serta melarang penggunaan atribut jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam segala bentuknya.

Dalam waktu dekat, Pemprov Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan juga akan mengeluarkan kebijakan serupa. Dengan begitu, produk hukum daerah yang diskriminatif tersebut melengkapi 154 kebijakan diskriminatif lainnya.

Juru bicara Ahmadiyah Firdaus Mubarik mengatakan pihaknya pernah meminta pembatalan SKB larangan Ahmadiyah Kota Bogor yang dikeluarkan tahun 2005 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, oleh pengadilan, permintaan tersebut ditolak karena PTUN tidak berwenang mengadili. Surat tersebut dibuat bersama-sama pihak ketiga, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum dalam pembuatan UU.

“PTUN tidak berhak mengadili karena aturan itu tidak dalam susunan hukum di Indonesia. Secara administrasi, peraturan yang dibuat pemda tersebut bermasalah. Sayangnya, itu tidak pernah dicabut Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Ia menambahkan, peraturan tersebut sering kali digunakan masyarakat untuk melakukan intimidasi terhadap jemaah Ahmadiyah. “Secara de facto, peraturan yang terbit digunakan oleh masyarakat untuk menyebarkan ketakutan,” imbuhnya.

Kontraproduktif
Peneliti Setara Institute Ismail Hasani menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menegur Mendagri Gamawan Fauzi, karena telah mempersilakan daerah mengeluarkan regulasi diskriminatif terkait pelarangan Ahmadiyah, sementara belum ada solusi permanen untuk persoalan Ahmadiyah dari pemerintah pusat.

Menurutnya, penerbitan produk hukum diskriminatif tersebut merupakan bentuk penyederhanaan penanganan terhadap persoalan Ahmadiyah. “Produk hukum yang terkait larangan aktivitas Ahmadiyah merupakan langkah kontra produktif di tengah upaya Presiden RI, DPR RI dan seruan berbagai pihak yang mendorong adanya jalan keluar komprehensif atas Ahmadiyah dan jaminan kebebasan beragama serta berkeyakinan,” jelasnya.

Menurutnya, penerbitan kebijakan diskriminatif juga merupakan bentuk reviktimisasi terhadap Ahmadiyah. Padahal, kekerasan di Cikeusik dan Temanggung bukan semata isu sesat dan tidak sesat dan bukan hanya isu penodaan agama, tetapi juga adanya fakta tumbuh suburnya organisasi radikal yang gemar melakukan kekerasan.

Secara terpisah, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya akan melihat perda dan rancangan perda provinsi terkait Ahmadiyah secara kasus per kasus, karena bisa saja isinya berbeda di setiap daerah. Menurutnya, ada mekanisme koreksi terhadap perda yang dikeluarkan, sehingga nantinya dapat dibatalkan jika dianggap bertentangan dengan SKB tiga menteri.

Dia juga menjelaskan, jika perda terkait Ahmadiyah tersebut bertujuan menguatkan SKB, hal tersebut merupakan hal yang bagus. “Dalam SKB kan perlu ada penegasan untuk pengawasan, pembinaan. Nah, kalau dalam kerangka itu kan bagus. Tapi prinsipnya jangan sampai melarang keberadaan Ahmadiyah,” ujarnya.

Sementara itu, hari ini, ribuan massa Front Pembela Islam kembali turun jalan menuntut pemerintah mengeluarkan keppres pelarangan ajaran Ahmadiyah. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas, mengatakan, penolakan Ahmadiyah murni merupakan demo umat Islam tanpa terkait politisasi.

Massa FPI menggelar aksi di Bundaran HI, sebelum kemudian melanjutkan unjuk rasa di depan Istana Presiden. Selain SBY yang dituntut membikin keppres, FPI juga meminta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengeluarkan keputusan larangan Ahmadiyah di wilayah Jakarta.

Dari Jabar, MUI bersuara keras, menuding pemerintah tak berani membubarkan Ahmadiyah.
“Tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah lain, jika pemerintah SBY tidak bisa dengan tegas membubarkan Ahmadiyah, melalui keputusan pengadilan. Yang berhak membubarkan Ahmadiyah bukan MUI atau masyarakat Islam, namun pemerintah yang berwenang. Kami mendesak harus ada keberanian pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah,” katanya.sinar harapan (inno jemabut/chusnun hadi/saufat endrawan/bachtiar)//kba.ajiinews//galaknews//

Kembali ke : Home

Susno Beberkan Kekayaan Makbul Padmanegara

2011-02-11T20:20:00.002-08:00

Syahril Johan Identik Calo Perkara

Jakarta -"kba.GALAKnews"

Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Susno Duadji menuding mantan Wakapolri Makbul Padmanegara memiliki saham di PT Salma Arowana Lestari (SAL).

Di sisi lain, Susno juga menyebut bahwa Syahril Johan seorang calo perkara.
Hal ini dikemukakan Susno di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/2), terkait dengan kasus korupsi PT SAL. Susno mengaku, keterangannya tersebut merujuk pada pengakuan Sjahril yang menyebutkan Makbul memiliki saham di PT SAL. “Dia (Sjahril Johan) mengatakan sebagian saham itu adalah saham Pak Makbul Padmanegara,” ungkap Susno.

Susno juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah didesak Sjahril dengan “tameng” atas perintah Makbul agar memberi perhatian khusus dalam penanganan kasus PT SAL tersebut. Ia selanjutnya mengonfirmasikan hal tersebut kepada Makbul dan dibenarkan. “Saya tanya Pak Makbul dn dibenarkan mendapat atensi dari beliau,” imbuhnya. Terkait dengan hal itu, beberapa waktu lalu PT SAL memang pernah membantah ihwal kepemilikan saham Makbul di perusahaan penangkaran ikan arwana tersebut.

Di samping itu, Susno juga menyebut Sjahril sebagai makelar perkara. Namun ia mengakui dirinya tidak mampu berbuat banyak mengingat kedekatan Sjahril dengan Makbul. Menurut Susno, tudingan itu didasarkan pada sejumlah alasan. Sjahril pernah mengaku sebagai teman Mr Ho yang merupakan investor PT SAL. Alasan lain adalah keberadaan saham Makbul di Arwana.

Pernyataan susno ini kemudian sempat dipertegas oleh Hakim Charis Mardiyanto dengan bertanya sejauh mana sepak terjang Syahril. “Apakah yang bersangkutan seorang makelar kasus?” tanya hakim. Susno pun menjawab singkat, “Ya, siap,” katanya.sumber sinar harapan on line(rafael sebayang)-//kba.ajiinews//galaknews//ganas//

Pemerintah Diminta Bekukan Ormas Penebar Kebencian

2011-02-11T20:08:00.001-08:00

Oranisasi Dapat Dibekekukan Jika Salah Aturan

Jakarta -"kba.GALAKnews"

Pemerintah tidak perlu takut untuk membekukan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Namun, pembekuan itu harus dilakukan terhadap ormas yang terbukti menebar rasa kebencian yang diikuti dengan tindak kekerasan yang berulang.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Program The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Al Araf, di Jakarta, Jumat (11/2). Menurutnya, organisasi dapat dibekukan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Meski demikian, ia mengingatkan, pembekuan tidak ditujukan kepada organisasi yang melakukan kritik terhadap pemerintah.

“Apabila terbukti oleh pemerintah terdapat ormas yang menyebarkan rasa kebencian maka pemerintah dapat mengajukan gugatan mekanisme pengadilan,” katanya. Pembekuan, lanjut Al Araf, juga harus mendasarkan pada prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Pemerintah juga harus menciptakan terobosan hukum untuk membekukan suatu organisasi. Pasalnya, UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas sebagai dasar pembekuan sudah tidak lagi digunakan sejak reformasi. Selain itu, penggunaan UU Ormas dikhawatirkan akan menjadi ruang baru bagi pemerintah untuk membungkam kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah.

Sementara itu, Ketua Institute, Hendardi mengatakan, penegakan hukum dan penguatan institusi kepolisian adalah kunci penghapusan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama. Berbagai kekerasan dan fakta pelanggaran atas nama agama selama ini bukan sekadar terkait dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal Ahmadiyah, Peraturan Bersama Menteri tentang Rumah Ibadah, konflik pendirian rumah ibadah, dan tuduhan penodaan agama.

“Yang paling nyata adalah adanya organisasi-organisasi garis keras pengusung aspirasi intoleran yang menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan gagasannya. Organisasi Islam pengusung aspirasi intoleran telah secara efektif memanfaatkan kondisi masyarakat yang rentan provokasi untuk melakukan aksi-aksi kekerasan,” katanya.

Selain itu, kata Hendardi, berbagai kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi yang terjadi tidak pernah mendapat perhatian dari institusi Polri. Hanya dalam beberapa kasus kepolisian memproses secara hukum kekerasan semacam ini.
“Kapolri tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat-pejabat kepolisian di semua tingkatan yang nyata-nyata lalai dan membiarkan kekerasan itu terjadi, termasuk membebastugaskan para petinggi Polri yang terlibat dalam aksi pembiaran,” katanya, seusai bertemu Kepala Polri bersama sejumlah aktivis HAM kemarin.

Padahal, menurut Hendardi, tindakan kriminal dan kekerasan yang memiliki pola, modus, spirit, dan sasaran yang sama sudah cukup jelas, bahwa organisasi-organisasi tertentu selalu berada di garda depan berbagai aksi perusakan. “Pembiaran terhadap kelompok-kelompok ini telah melahirkan preseden buruk bagi kasus-kasus serupa yang terus bermunculan dan di berbagai tempat. Pembiaran juga telah semakin menebalkan impunitas terhadap pelaku kekerasan dan akan terus menerus melakukan aksinya,” ujarnya.sumber sinar harapan (cr-13)-//kba.ajiinews//galaknews//ganas//

Menteri Kesehatan RI Harus Peduli Tangani Kesehatan Rakyat

2011-01-25T11:17:00.000-08:00

288 Warga Dairi Terjangkit TB Paru

Sidikalang-Medan-"kba.GALAKnews"

Sebanyak 288 dari 288.166 penduduk Kabupaten Dairi dinyatakan positif terjangkit penyakit TB paru atau biasa disebut TBC (tuberculosis).

Dari 15 kecamatan di wilayah ini, penderita terbanyak ditemukan di Kecamatan Siempat nempu hulu yakni 28 orang dan terendah di Kecamatan Parbuluan tercatat 4 orang. Namun angka itu bukan indikator resmi penyebaran dimana posisi dimaksud dicapai mungkin saja karena sikap pro aktif petugas medis maupun kesadaran penduduk.

"Pencapaian minim bukan berarti infeksi sedikit. Mungkin saja Gairah kerja belum sebagaimana diharapkan. Data itu, diperoleh melalui Gerakan Sayang Dahak yang dicanangkan agustus 2010 melalui swadaya," kata dr Nitawati Sitohang Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Senin (24/1) di Sidikalang.

Statistik tersebut merupakan laporan pada posisi triwulan III tahun kemarin. Perkembangan triwulan IV sedang tahap perampungan. Dia berharap, pengidap tidak dikucilkan dari interaksi sosial sebab penyakit itu benar-benar dapat disembuhkan.

Justru sebaliknya, perlu diberi motivasi. Jika mengikuti petunjuk, penderita perdana dapat sembuh kurun waktu enam bulan sedang kartegori lainnya semisal lantaran kambuh akibat kurang intensif melakukan kontrol, rata-rata tertangani selama 9 bulan. Korban atau keluarga diminta terbuka bila merasa ada kelainan menyangkut pernafasan melalui konsultasi ke puskesmas terdekat.

Tahun 2011, ujar Nitawaty, institusi ini menerima alokasi anggaran sebanyak Rp 600 juta. Sehubungan itu, ditargetkan angka suspect positif mencapai 461 orang. Pihaknya menerapkan model "jemput bola" yakni mendatangi penduduk door to door.

Ditekankan, seluruh pasien dibebaskan dari biaya. Jadi, warga tidak perlu ragu memeriksakan dahak ke puskesmas terdekat. Penanganan, sepenuhnya dapat dilakukan di desa asalkan mengikuti arahan. Tak perlu di RSU Sidikalang atau lembaga setingkat. Petugas medis punya pengetahuan cukup bagi pemulihan.

Diutarakan, kondisi penyakit TB paru bagai gunung es. Tidak terlalu menyolok di permukaan tetapi sebarannya mengkawatirkan. Satu dua orang saja di sekeliling kita terserang, potensinya bisa melumpuhkan banyak sendi kehidupan masyarakat termasuk berdampak pada perekonomian.

Ditambahkan, pihaknya sangat serius memutus rantai penyakit guna menyeleraskan program nasional dengan daerah demi mewujudkan masyarakat sehat.

Bupati, KRA Johnny Sitohang Adinegoro berobsesi, tahun ini masalah tersebut tuntas bersama penanganan kasus gizi buruk.sumber harian analisa (ssr)-//kba.ajiinews//galaknews//.

Benediktus XVI: Gunakan Internet Secara Bertanggung Jawab

2011-01-25T11:02:00.000-08:00

Hari Komunikasi Dunia Ke 45 Tahun

Vatikan-"kba.GALAKnews"

Paus Benediktus XVI meminta umat Katolik di seluruh dunia untuk menggunakan internet secara bertanggung jawab. Dia pun mengingatkan kaum muda untuk tidak mengganti interaksi kemanusiaan dengan komunikasi virtual.

“Penting selalu mengingat bahwa kontak virtual tidak dapat dan tidak bisa mengganti dan meminggirkan kontak antar manusia secara langsung dengan semua orang pada semua tingkatan dalam masyarakat kita,” kata Paus asal Jerman itu dalam pesan untuk memperingati Hari Komunikasi Sedunia yang ke-45.

Paus meminta generasi yang lebih muda untuk membuat hal yang berguna dari kehadiran mereka di dunia maya. Teolog ulung itu pun menekankan pentingnya komunikasi dalam cara yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan penuh hormat terhadap yang lain.

Terkait banyaknya pengguna media jaringan sosial yang tidak menggunakan profil yang sebenarnya, Sri Paus mengatakan bahwa dalam mencari teman untuk berbagi, untuk berteman tantangannya adalah harus menunjukkan keasliannya tanpa menipu dengan menampilkan profil yang palsu.

“Saat online bisa menjadi tanda yang asli bahwa anda ingin bertemu dengan orang lain. Tetapi yang harus dihindari adalah bahwa jangan sampai Anda menjadi candu dengan dunia virtual seperti itu,” kata Sri Paus.

Ini bukanlah yang pertam Paus Benediktus XVI mengingatkan bahaya internet. Sebelumnya penggunaan internet berisiko pada disorientasi pada generasi muda.sumber sinar harapan [AFP]-//kba.ajiinews//galang//

Wisatawan Singapur Akan Kunjungi Ritual Mandi Safar

2011-01-20T09:01:00.000-08:00

Ritual Mandi Safar Bakal Lebih Meriah

LINGGA– "kba.GALAKNEWS"

Perayaan ritual mandi Safar awal Februari mendatang di Kabupaten Lingga bakal ramai dari tahun biasanya. Tak hanya pengunjung lokal, tapi wisatawan Singapura juga berencana akan datang. Tiga objek wisata yang bakal ramai dikunjungi adalah Air Terjun Resun, Pemandian Lubuk Papan, Daik dan Pantai Pasir Panjang Karang Bersulam, Lingga.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lingga, M Ishak mengatakan, sejumlah wisatawan Singapura sudah menghubungi dan menyatakan akan hadir.

”Tahun ini, mandi Safar kita yakini bakal ramai. Obyek wisata seperti Lubuk Papan bakai lebih ramai. Lokasinya sudah dipercantik dan dapat menampung banyak orang,” kata Ishak, kemarin.
Dijelaskan, saat ini panitia lokal tingkat desa sudah terbentuk. Mereka telah melakukan sejumlah persiapan. Di Air Terjun Resun akan digelar gerak jalan menuju obyek wisata tersebut. Panitia menyediakan sejumlah hadiah menarik. Di Pasir Panjang Karang Bersulam akan ada hiburan rakyat. Ada artis dan permainan rakyat.

Kata Ishak, acara hiburan seperti gerak jalan santai dan permainan rakyat hanya pendukung. Kegiatan utamanya tetap mandi Safar yang dilakukan lebih awal sebelum acara pendukung. Wisatawan asing diminta juga ikut ritual mandi Safar dengan cara memandikan anak-anak.
”Tahun ini kita beri kesempatan kepada warga untuk ikut mandi Safar,” katanya. sumber harian batam pos(dea)-//kba.ajiinews//galaknews//

Harian Batam Pos Manajemen Redaksi Terbaik Di Riau

2011-01-20T08:45:00.000-08:00

Batam Pos Raih Manajemen Terbaik

PEKANBARU–"kba.GALAKNEWS"

Harian Batam Pos meraih penghargaan khusus dalam manajemen redaksi terbaik di lingkungan Riau Pos Media Group (RPMG) yang diumumkan tadi malam (19/1) di Hotel Premiere Pekanbaru. Penilaian diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang diketuai Chairman RPMG Rida K Liamsi.

Selain penghargaan terhadap manajemen redaksi, tadi malam juga diumumkan peraih penghargaan untuk kategori koran metro, televisi, percetakan, dan kinerja divisi regional (divre). ”Ada 10 penilaian yang dilakukan, di antaranya pencapaian oplah, hasil usaha, laba yang dihasilkan, pengendalian piutang, indeks kinerja karyawan dan liannya.

Semua kriteria itu menjadi dasar penilaian bagi anak perusahaan,” kata Rida K Lliamsi usai Annual Meeting RPMG, Rabu (19/1) malam di Hotel Premiere Pekanbaru.

Rida menyebutkan, anak-anak perusahaan yang di bawah RPMG harus memiliki target-target pencapaian tertentu yang diamanahkan. Hal ini tentunya untuk mendorong semangat mereka untuk mewujudkan pencapaian itu, karena pencapaian yang dihasilkan itu mendapat reward.

”Apalagi sekarang ini sudah terbagi ke dalam beberapa divisi regional (divre), di mana satu divre dikomandoi satu orang COO, dan masing-masing divre ini berkompetesi untuk membuktikan siapa yang terbaik,” sebutnya.

Annual Meeting yang berlangsung dalam suasana keakraban dan santai ini tak luput membahas strukutur oraganisasi di lingkungan anak perusahaan. Di mana terjadi mutasi dari anak perusahaan dari yang satu ke yang lainnya, namun tetap dalam satu divre. ”Saya berharap, semua karyawan di masing-masing divre dapat mewujudkan hal ini, karena ini merupakan bentuk komitmen yang harus dilakukan,” ujarnya.

Tadi malam, sebelum pemberian penghargaan Chairman RPMG Rida K Liamsi lebih dulu menyampaikan evaluasi dan kinerja bagi anak perusahaan yang berada di bawahnya, serta rencana-rencana program ke depan yang akan dilakukan.

”Dalam annual meeting ini, menjadi kesempatan dan awal baru untuk senantiasa mengukir prestasi dalam berkinerja. Khususnya di sektor media, kompetisi selalu ada, namun upaya kita adalah bagaimana memenangi kompetisi itu,” kata dia.

Sementara itu, CEO RPMG Makmur Kasim SE Ak menambahkan, pencapaian yang diraih saat ini harus ditingkatkan kembali, karena ini merupakan bentuk usaha dan kinerja kita semua dalam memajukan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang media, terobosan demi terobsan harus dilakukan, karena persaingan begitu banyak.

”Saya yakin masing-masing kita yang ada di sini dapat melakukan itu, dan besar harapan kita agar usaha yang kita lakukan ini bisa terwujud,” kata Makmur dihadapan peserta rapat.

Acara annual meeting dihadiri oleh istri Chairman RPMG Asmini Syukur, COO divre Pekanbaru Sutrianto, divre Kepri dan Sumut Marganas Nainggolan, Divre Padang H Sutan Zaili Asril, pimpinan umum masing masing media anak perusahaan, di antaranya, pimum Riau Pos Zulmansyah Sakedang, Pekanbaru Pos Kazzaini KS, Dumai Pos Heriyanto Hadi, Pekanbaru MX Yurmalis Chatib, Padang Ekspres Marah Haryanto, GM Batam Tv Bahtiar, RTv Sumedi Susanto, dan Pinum Batam Pos Hasan Aspahani.sumber batam pos (rpg)-//kba.ajiinews//galaknews//
Leave a Reply

Badan Pengjaian Dan Penerangan Teknologi Temukan Kelemahan Desain Regulator Tabung Gas

2011-01-20T08:36:00.000-08:00

JAKARTA-"kba.GALAKNEWS"

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan kelemahan desain regulator dari sistem kompor gas yang dibagikan pemerintah pada konversi minyak tanah ke gas LPG.

"Kami merekomendasi untuk mengganti secara total desain regulator yang ada di pasaran Indonesia dengan jenis lain yang lebih aman," kata Direktur Pusat Audit Teknologi BPPT Arya Rezavidi di Jakarta, Rabu (19/1).

Ia mengungkapkan, banyaknya tabung gas LPG yang meledak beberapa waktu lalu mendorong BPPT melakukan audit investigasi terhadap sistem kompor gas LPG, selain karena ditugaskan oleh Kemenko Kesra.

Pada Seminar Produk Berbasis Material Komposit tersebut, Arya memaparkan, penyebab utama kebocoran adalah masalah pada sistem katup serta ketidaksempurnaan tabung.

Permasalahan pada katup ditemukan dalam sistem penguncinya yang berada pada satu sisi dan membuat katup, garis sumbu regulator tidak berada tepat segaris dengan garis sumbu katup pada saat dipasang, sehingga selalu membuat sudut kemiringan tertentu.

Perbedaan garis sumbu ini diperparah lagi dengan kualitas karet seal pada katup yang kualitasnya umumnya tidak memenuhi persyaratan standard yang ditentukan sehingga, tidak mampu mengkompensasi lubang yang timbul akibat sudut miring tadi.

"Hal ini terjadi pada semua regulator yang ada di pasaran Indonesia. Akibatnya, terjadi kebocoran pada sistem katup tabung yang di beberapa kasus menyebabkan kebocoran gas dan berakibat pada ledakan gas," katanya.

Kebocoran lain juga ditemukan pada sambungan neck ring botol LPG dengan katupnya yang disebabkan oleh perbedaan ukuran diameter neck ring dengan diameter katup serta kebocoran akibat kurang sempurnanya pengelasan tabung saat pabrikasi.

Hasil investigasi BPPT menyimpulkan disain katup tabung perlu diubah dan memperketat pengawasan proses pabrikasi baik tabung maupun karet seal tabung gas.sumber suara pembaruan[ANT/N-5]-//kba.ajiinews//galaknews//.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Putuskan Perwira TNI Dihukum 10 Bulan Penjara

2011-01-20T07:46:00.000-08:00

BANDA ACEH-"kba.GALALKNEWS"

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Kodam Iskandar Muda Banda Aceh menjatuhkan hukuman 10 bulan kurungan penjara terhadap Lettu (Inf) Faisal Amin, mantan Kepala Seksi Intelijen Kodim 0115 Simeulue, Aceh, karena dalam persidangan yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melukan tindak pidana pemukulan dan penganiayaan terhadap wartawan Harian Aceh bernama Ahmadi di Simeulue, pada bulan Mei 2010 silam.

Vonis terhadap perwira TNI itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Mayor Chk Waluyo dalam persidangan yang digelar, Kamis (20/1) petang, sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik lokal, regional dan nasional ikut menyaksikan proses persidangan sejak pertama digelar hingga vonis dijatuhkan.

Menurut Ketua Majlis Hakim Mayor CHK Waluyo SH yang didampingi dua hakim anggota yakni Mayor CHK Jundan SH, dan Mayor Sus Mirtusin SH, terdakwa Lettu Faisal Amin terkbukti secara sah dan menyakinkan berdasarkan keterangan para saksi dan fakta dipersidangan telah melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap wartawan harian Aceh atas perbuatan terdakwa majlis hakim menjatuhi hukuman 10 bulan penjara. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan oditur militer Oditur Mayor Sus Jamingun persidangan sebelumnya.

Hal yang memberatkan, menurut majelis hakim terdaakwa telah menakut-nakuti warga sipil dengan menembakkan senjata api. Perbuatan menakut-nakuti dan penganiayaan telah merusak citra TNI di mata masyarakat, sehingga upaya pembinaan teritorial yang mestinya dilakukan oleh Kodim setempat menjadi tidak bisa berjalan akibat kejadian tersebut.

Sedangkan yang meringankan terdakwa mengaku terus terang atas tindakannya dan menyesal atas perbuatannya, terhadap putusan itu terdakwa mengaku pikir-pikir dulu karena masih ada waktu 14 hari guna melakukan tindakan hukum terhadap putusan tersebut.

Perwira TNI mantan Pasi Intel Kodim Simuelue itu dihadirkan ke Pengadilan Militer 1-01 Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh karena telah melakukan kekerasan dan menganiayaan terhadap Ahmadi, wartawan Harian Aceh yang selama ini bertugas di Simeulue, terkait dengan berita illegal logging yang ditulis korban, saat itu Faisal Amin mengaku emosi dan marah begitu mengetahui pemberitaan illegal logging yang melibatkan oknum anggota TNI di Kecamatan Alafan, Simeulue. Pada 21 Mei 2010, Faisal Amin memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ahmadi ke Kodim 0115 Simeulue.

Sesampai di Markas Kodim, Ahmadi langsung dibawa ke lapangan tembak. Di sana, Faisal Amin membanting tas dan telepon genggam Ahmadi, sehingga rusak. Tak hanya itu, Faisal Amin juga melepaskan tembakan sebanyak tiga kali, tujuannya adalah untuk menakut-takuti korban sebut terdakwa dalam persidangan. Tetapi saat itu pelaku tidak hanya melakukan itu tetapi juga mengeluarkan pistol dan menembak keatas sebanyak tiga kali juga memukul Ahmadi di muka dan dada sebanyak tiga kali. Terdakwa mengaku semua yang terjadi karena emosi dan khilaf.

Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh menjatuhkan hukuman 10 bulan kurungan, karena perbuatan terdakwa telah menakut-takuti warga sipil dan menjelekkan citra TNI di mata masyarakat terang Majelis Hakim. Atas putusan itu terdakwa menyatakan menerima vonis tersebut.

Ahmadi korban pemukulan mengaku puas atas vonis hakim itu semoga kasus ini menjadi pembelajaran dan tidak ada lagi kasus penganiayaan dan kekerasan yang menimpa wartawan pada masa mendatang.sumber suara pembaruan [147]-//kba.ajiinews//galaknews//.

Raja Koruptor Gayus Tambunan Divonis 7 Tahun Penjara

2011-01-20T07:11:00.001-08:00

Jakarta-"kba.GALAKNEWS"

Terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan ditajuhi hukuman tujuh tahun penjara dengan denda 300 juta dengan ketentuan kalau denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan.

Demikian diputuskan majelis hakim yang dipimpin Albertina Ho di Pengadilan Negeri Jakarta, Rabu (19/1).

“Gayus sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana korupsi, serta memberi keterangan yang tidak benar yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi,” ucap Albertina Ho dalam pembacaan putusan.

Gayus Halomoan Tambunan juga dikenai penjara tujuh tahun dan denda 300 juta dengan ketentuan kalau denda tidak dibayar diganti dengan kurungan. Terdakwa juga diminta untuk tetap ditahan.

Padahal, Jaksa Penuntut Umum menuntut Gayus Halomoan Tambunan dituntut hukuman penjara 20 tahun dengan denda 500 juta.

Sementara Gayus sendiri seusai sidang itu mengatakan, dirinya mengapresiasi putusan majelis hakim yang melihat kasus itu secara keseluruhan, tidak seperti tuntutan jaksa yang membabi buta. sumber suara pembaruan [A-21]-//kba.ajiinews//galaknews//

Polisi Khusus Kejahatan Internet dari Polda Metro Jaya

2011-01-18T09:56:00.001-08:00

Perkembangan Komunikasi Masa Kini

Jakarta-"kba.GALAKNEWS"

Tentunya ada yang pernah mengalami ketika membuka sebuah situs ternyata situs itu diblokir oleh polisi. Wah hebat sekali ya ternyata Polisi kita selalu aktif memantau kegiatan ber-internet kita.

Polda Metro Jaya memiliki Satuan Cyber Crime yang menjadi bagian dari Direktorat Reserse dan Kriminal yang dibentuk berdasarkan keputusan Kapolri No Pol : 54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002.

Tugas dan fungsi satuan Polisi Internet ini adalah (sesuai keputusan Kapolri No Pol: 54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002) adalah:

1). Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan Transaksi elektronik.( Carding, Money laundering, Pasar Modal, Pajak, Perbankan, Dll).

2). Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan tehnologi komunikasi dan Informasi ( Penyadapan Telphon, Penyalahgunaan Voip, Penipuan Melalui Tlp Genggam)

3). Penyelidikan kejahatan yang menggunakan Fasilitas Internet (Cyber Gambling, Cyber terrorism,Cyber Fraud Cyber sex, Cyber Narcotism, Cyber Smuggling, Cyber attacks on critical infrastructure, Cyber Balckmail, Cyber Threatening, pencurian data, pencemaran nama baik, dll ).

4). Penyidikan Kejahatan Komputer ( Masuk ke System secara Ilegal, Ddos attack, Hacking,Tracking, Phreacing, Membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak) < Malicous Code al viruses, Worm, Rabbits,Trojan, dll

5). Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual < HAKI> ( Pirated Software, rekaman Suara, Merubah tampilan Website )sumber tempo interaktif.//kba.galaknews//.

Situs Pembocor Rahasia Negara, Wikileaks

2011-01-18T09:46:00.000-08:00

Julian Assenge juga misterius.

Amerika Serikat-"kba.GALAKNEWS"

Beberapa hari ini dunia kembali dihebohkan oleh situs pembocor rahasia negara Wikileaks. Setelah sebelumnya membocorkan dokumen rahasia Amerika selama perang di Irak dan Afganistan, belum lama ini sebanyak 250 ribu kawat diplomatik milik kedutaan Amerika Serikat yang bersifat sangat rahasia juga dibocorkan ke publik.

Sosok pemilik situs Wikileaks ini, Julian Assenge juga misterius. Tidak banyak informasi yang bisa digali mengenai dirinya, apalagi karena hidupnya nomaden selalu berpindah-pindah tempat tanpa alamat yang pasti, ia pun jarang mau tampil di depan publik. Namun begitu ada sekelumit info tentang Julian Assenge yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber media dan internet.

Julian Assange lahir pada tahun 1970. Assenge tidak pernah mempublikasikan usia yang sebenarnya, ia hanya mengatakan bahwa lahir pada tahun 1970. Ia adalah seorang wartawan Australia, programmer, dan aktivis Internet, yang tinggal di Afrika Timur pada 2008.

Dia dikenal karena karyanya untuk Wikileaks. Kedudukan Assange di atas sembilan anggota dewan penasehat dan juru bicara media terkemuka untuk Wikileaks. Bisa dikatakan, Ia adalah pendiri situs Wikileaks sekaligus direkturnya. Asengge adalah pembuat keputusan akhir dalam proses pemeriksaan dokumen untuk kemudian diterbitkan ke situs.

Assange adalah pemenang Amnesty International Media Award (New Media) pada tahun 2009. Penghargaan itu diberikan atas andilnya dalam mengungkapkan pembunuhan ekstra-yudisial. Penghargaan lain yang pernah Ia peroleh adalah Economist Indeks pada Sensor Award tahun 2008; dan berbagai penghargaan media lainnya.

Assange telah terdaftar di 37 sekolah dan 6 universitas, hal ini dikarenakan orangtuanya adalah pengelola theater keliling.

Assange juga ikut membantu menulis buku: Tales of Hacking, Madness dan Obsesi pada Electronic Frontier. Dalam buku yang diterbitkan tahun 1997 tersebut, ia memiliki peran sebagai peneliti. Tulisan dalam buku itu didasarkan pada pengalamannya sebagai anggota sebuah kelompok hacker yang bernama "International subversive" ketika ia masih remaja di Melbourne.

Julian Assenge pernah mengaku bersalah karena tersangkut 24 kasus pembobolan ke berbagai situs untuk menguji keamanan mereka-sumber tempo interaktif.//kba.galaknews//.

Jurnalis Al-Jazeera Diminta Lepas Bra

2011-01-14T16:29:00.000-08:00

Yerusalem -"kba.GALAKNEWS"

Jurnalis televisi berita Al-Jazeera, Najwan Simri Diab yang tengah hamil 4 bulan diminta melepas pakaian dalam (bra). ketika itu dia hendak menghadiri acara konferensi pers Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sebuah hotel mewah di Yerusalem. Simri marah dan menolak untuk hadir, dia merasa dilecehkan oleh petugas keamanan Netanyahu.

Simri, 31, yang lahir di Israel dan bekerja untuk Al-Jazeera selama delapan tahun diperiksa secara berlebihan oleh seorang petugas keamanan perempuan. "Saya sudah mencopot jaket, lalu vest, dan kemeja, bahkan sepatu saya, terakhir mereka meminta saya melepas bra, saya katakan 'tidak'," kata Simri seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/1).

Simri juga harus melewati mesin pemindai, padahal dia tengah hamil. Dengan tegas Simri menolak. "Saya tidak bersedia melewatinya, saya khawatir efeknya terhadap kandungan saya," ujarnya.

Sebelum diperiksa berlebihan, Simri juga diminta berdiri antri dalam barisan. "Kami harus berdiri sampai setengah jam, dan melihat beberapa jurnalis Arab bergabung, ternyata ada dua barisan berbeda, satu untuk orang Arab dan satu untuk jurnalis lain," kata Simri.

Akibat terlalu lama berdiri, Simri lalu protes, dia khawatir berdampak buruk bagi kandungannya. Simri kemudian boleh duduk dan kembali disuruh menunggu. Sampai akhirnya dia dipanggil dan pakaiannya mulai dilucuti. "Mereka mengancam bisa saya tidak melepas bra, maka saya tidak diizinkan masuk," ujarnya.

Kepala keamanan yang bertanggungjawab dalam acara ini, Shin Bet mengatakan ini adalah prosedur keamanan yang harus dilalui. "Semua diperlakukan sama, ada tiga jurnalis yang menolak diperiksa, dan memutuskan untuk tidak masuk ke dalam," katanya.

Israel melakukan pemeriksaan ketat bagi siapapun yang hendak bertemu Perdana Menteri Israel sejak Yitzhak Rabin dibunuh pada 1995.HAARETZ | TIMES OF INDIA | POERNOMO GR -sumber tempo interaktif-//kba.ajiinews//GALAKNEWS//.

Narapina Australia Mahal Barter 1:12.000 Napi Indonesia

2011-01-14T16:15:00.000-08:00

Barter Narapidana dengan Australia Tidak Lazim

Jakarta-"kba.GALAKNEWS"

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan rencana barter narapidana (napi) antara Indonesia dan Australia tidak lazim. Pasalnya, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang tentang Transfer of Sentenced Person (TSP).

“Perjanjian TSP seharusnya didasarkan pada undang-undang tersendiri," kata Hikmahanto dihubungi, Jumat 14 Januari 2011.

Menurut Hikmahanto, pembicaraan pertukaran narapidana dengan Australia telah berlangsung sejak 2005. Australia terus membicarakan soal itu karena jumlah warga negara mereka banyak yang telah divonis dan menjalani hukuman di Indonesia. "Wajar, mereka ada kepentingan,” kata Hikmahanto. “Yang tidak wajar adalah sikap pemerintah Indonesia."

Ketidakwajaran sikap pemerintah Indonesia, menurut Hikmahanto, terlihat dari pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar yang mengisyaratkan akan disetujuinya perjanjian TSP itu.

Hikmahanto menilai, penggunaan Undang-Undang Pemasyarakatan yang bakal direvisi sebagai dasar hukum dasar hukum pertukaran narapidana tidak sesuai prosedur. “Seolah-olah penuh rekayasa.” Karena tidak ada dasarnya, kata Hikmahanto, “Dibuat ketentuan yang dicantolkan ke Undang-Undang Pemasyarakatan."

Hikmahanto menduga ada motif lain di balik rencana barter narapidana itu. Pemerintah menyetujui pertukaran tahanan setelah beberapa kali mendapatkan bantuan dari Australia. "Bantuan luar negeri kerap menyandera kebijakan yang dibuat pemerintah," kata dia.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan bahwa rencana pertukaran tahanan antara Indonesia dan Australia masih dalam pembahasan. "Ini wacana yang disampaikan kepada kami," kata Basrief di Jakarta, kemarin.

Menurut Basrief, pembicaraan itu muncul saat rombongan Kejaksaan Agung Australia bertandang ke Indonesia. Dalam konsep pertukaran itu, Basrief menjelaskan, warga negara Indonesia yang divonis di Australia bisa menjalankan hukumannya di Indonesia. "Begitu juga sebaliknya," ujar Basrief.

Menurut Basrief, dua lembaga yang bakal berperan penting dalam pertukaran tahanan adalah Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. "Kejaksaan sifatnya menunggu, kalo diundang ya kami ikut," ujar Basrief.sumber tempo interaktif.ririn agusti/febriyan-//kba.ajiinews/galaknews//.

RIRIN AGUSTIA | Febriyan

KPK Periksa Bupati Simalungun Sumut

2011-01-14T16:01:00.000-08:00

Diduga Menyuap Hakim Konstitusi

JAKARTA -"kba.GALAKNEWS"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin memeriksa Bupati Simalungun JR Saragih atas dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK).

Saragih tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.20 WIB didampingi pengacaranya Viktor Nadapdap. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, ini merupakan pemanggilan pertama kepada Saragih setelah sebelumnya yang bersangkutan dilaporkan Ketua MK Mahfud MD ke KPK. “Ya, hari ini (kemarin) KPK memanggil Bupati Simalungun JR Saragih untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan suap di MK,”tegas Johan Budi di Gedung KPK,Jakarta,kemarin.

Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD dan hakim MK Akil Mochtar melaporkan Bupati Simalungun JR Saragih, Refly Harun, dan Maheswara Prabandono atas percobaan penyuapan di lembaga tersebut. Dalam perkara ini,KPK juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk Refly Harun dan Maheswara Prabondono (anak hakim MK,Arsyad Sanusi).

Ketiganya diduga melakukan upaya penyuapan kepada hakim konstitusi atau sebagai pihak yang diduga mengetahui adanya penyuapan. Johan Budi menambahkan, selain JR Saragih, KPK juga memeriksa putri hakim konstitusi Arsyad Sanusi, Neshawati, untuk dimintai keterangan.

Sementara itu, JR Saragih membantah semua pernyataan Refly Harun dalam laporan tim investigasi terkait dugaan suap di MK. Termasuk soal amplop berisi Rp1 miliar sampai dugaan keterlibatan hakim konstitusi Akil Mochtar. “Tidak ada sama sekali. Tidak ada apa-apa, jadi apa yang mau saya katakan,” ungkapnya.sumber (banin faza)-//kba.ajiinews/galaknews//.

Pajak Sasaran Empuk Korupsi Uang Rakyat

2011-01-14T15:55:00.000-08:00

Fokus Berantas Mafia

Jakarta-"kba.GALAKNEWS"

MEMBERANTAS mafia hukum adalah kerja tidak ringan. Berat. Kontaminasi virus mafia sudah menyebar hampir ke semua sisi penegakan hukum, dari hulu hingga ke hilir. Tetapi, kita tidak punya pilihan lain.

Jika kita ingin agar capaian pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi politik betul-betul berwujud menjadi keadilan sosial, pembersihan mafia hukum adalah suatu keniscayaan. Sayangnya, pemberantasan mafia hukum pasti tidak akan nihil dari tantangan dan gangguan. Contohnya adalah penanganan kasus Gayus Tambunan. Dugaan praktik mafia pajak dan mafia peradilan yang dilakukannya telah hampir berusia satu tahun. Namun,penuntasannya masih jauh dari harapan.

Ketika bertemu Gayus pertama kali, Satgas langsung berpikir, kasus ini sarat praktik koruptif sehingga kami langsung melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Namun,agaknya persoalan internal, terkait beberapa komisionernya yang dijerat persoalan hukum, KPK kurang cepat merespons laporan Satgas. Akhirnya sejarah mencatat, kasus mafia pajak dan mafia peradilan Gayus ditangani kepolisian, yang awalnya membentuk satu tim khusus – yang kini telah dibubarkan. Awalnya Satgas melihat penanganan itu membuka harapan.

Apalagi ketika kemudian beberapa orang dijerat menjadi tersangka dan mewakili unsur kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan calo perkara. Inilah pertama kali dalam sejarah republik, ada satu kasus yang pengungkapannya berhasil membuktikan keterlibatan semua elemen penegak hukum. Namun, semakin jauh penanganan kasus ini dilakukan, kita kemudian melihat, penanganannya tidak kunjung menyentuh pelaku utama.

Dalam praktik mafia pajaknya,keterlibatan pengadilan pajak,wajib pajak, dan konsultan pajak tidak kunjung disentuh. Siapakah wajib pajak yang memberi suap kepada Gayus terus dibiarkan berada di ruang gelapgulita. Dalam hal mafia peradilannya, keterlibatan petinggi yang disinyalir terlibat––utamanya di kepolisian dan kejaksaan––tidak juga kunjung terang-benderang. Padahal, sepengetahuan Satgas, kepolisian sudah bekerja siangmalam. Seharian, bahkan hingga dini hari.

Artinya kerja keras telah nyata dilakukan. Saya khawatir persoalannya bukan hanya masalah hukum,melainkan ada praktik mafia lanjutan yang menjerat kasus Gayus. Mafioso perkara Gayus memang sudah beranak-pinak. Mulai dari kasus pertama yang menyebabkan dia divonis bebas, penyuapan kepada beberapa penegak hukum, keluarnya Gayus dari tahanan ke Bali dan luar negeri, hingga mafia paspor yang membantunya pelesiran ke mancanegara.

Tidak mengherankan kalau kasus mafia Gayus beranak lagi menjadi praktik mafia peradilan lanjutan. Karena aliran uang suap Gayus dari keterangan yang diberikannya “sudah mengalir sangat jauh”,ada potensi benturan kepentingan di kepolisian ketika menangani kasus ini sendirian.Kerja keras penyidik kepolisian yang sangat profesional,dan terbukti efektif dalam kasus teroris, menjadi tidak berarti dalam kasus Gayus.Bukan karena masalah kapasitas-intelektualitas, melainkan lebih karena masalah integritas-moralitas.

Maka, menjadi sangat menggembirakan ketika melihat rapat pimpinan KPK telah memutuskan untuk ikut menangani kasus Gayus. Dalam penanganan demikian, KPK tidak perlu menggunakan kewenangannya untuk mengambil alih perkara Gayus. KPK cukup menangani persoalan yang belum ditangani kepolisian. Dan, tepat pada hal-hal yang belum ditangani itulah, persoalan inti Gayus sebenarnya.

Seperti, contohnya, dari manakah uang miliaran––yang diakui Gayus––berasal? Langkah KPK untuk masuk ke kasus Gayus tanpa mengambil alih demikian sudah tepat karena pengambilalihan kasus, meskipun dimungkinkan oleh Undang-Undang KPK, bisa jadi mempermalukan aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus yang bersangkutan.

Dengan skema bukan pengambilalihan, saya mendengar Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyampaikan persetujuannya kepada Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto untuk bekerja sama dengan KPK dan PPATK demi membongkar kasus Gayus. Masuknya KPK ke kasus Gayus adalah kabar baik minggu ini. Karena KPK memang masih menjadi salah satu tumpuan utama dalam memberantas korupsi, utamanya judicial corruption.

Dalam memberantas korupsi yang dilakukan penegak hukum kepolisian,kejaksaan, dan kehakiman––untuk menghindari benturan kepentingan, institusi yang paling tepat mengerjakannya memang komisi independen semacam KPK. Sayangnya, fokus pemberantasan mafia hukum tersebut pada minggu ini pula sempat terganggu. Dengan caranya sendiri, kuasa hukum Milana Anggraeni,istri Gayus, melemparkan isu yang tidak membantu terungkap kasus besar mafia pajak dan mafia peradilan.

Percakapan BlackBerry Messenger (BBM) antara saya dan Milana tibatiba dimunculkan sebagai persoalan. BBM yang diawali oleh Milana tersebut diolah sedemikian rupa menjadi isu yang seakan-akan menarik. Satgas memutuskan untuk tidak terpecah konsentrasi dan menanggapi isu tersebut.Namun, karena isunya terus dihembuskan, akhirnya Satgas menyampaikan sikap resmi bahwa semua pembicaraan tersebut dalam rangka menjalankan tugas dan tidak bertentangan dengan kode etik yang dimiliki Satgas. Isi pembicaraan BBM tersebut secara utuh akhirnya sudah dipublikasikan dan diketahui publik.

Adalah hak khalayak untuk menilai kini apakah pembicaraan demikian sejalan dengan tugas Satgas.Yang jelas dalam perbincangan BBM tersebut, saya memang berupaya meyakinkan Milana untuk berkata sejujur-jujurnya. Tidak bisa dibantah, Milana adalah salah satu orang terdekat Gayus. Sebagai istri, Milana pastinya mengetahui banyak informasi strategis terkait kasus Gayus.

Termasuk, misalnya, apa tujuan Gayus ke Bali dan ke luar negeri karena Milana sendiri ikut dalam perjalanan-perjalanan tersebut. Sayangnya, kuasa hukum Milana tidak tertarik untuk membongkar dan menggali informasi strategis tersebut, yang tentu sangat membantu untuk pengungkapan misteri besar kasus Gayus. Justru jurus yang digunakan adalah menyoal isi BBM saya yang sedang meminta Milana berkata jujur, tidak berbohong.

Agaknya, setiap advokat memang punya cara-cara mereka sendiri untuk membela kliennya, meskipun jika dikaitkan dengan upaya membongkar kejahatannya sendiri, seringkali menjadi tidak tepat. Kembali ke tesis awal kolom ini bahwa membongkar mafia hukum tidaklah mudah, maka kabar baik masuknya KPK ke dalam kasus Gayus harus menjadi energi positif untuk mengungkap tuntas misteri perkara ini.

Energi kita sebaiknya dimaksimalkan untuk mengawal KPK membongkar tuntas kasus ini. Tidak terpecah dan kehilangan fokus beralih ke masalah tidak penting, misalnya BBM saya dengan Milana.Tenaga kita harus dihemat untuk maraton membongkar kasus Gayus karena pertarungan pasti tidak mudah, tetapi kita tidak pernah boleh menyerah.Tetap doa and do the best.Keep on fighting for the better Indonesia.sumber sindo(*)-//kba//galaknews//.

DENNY INDRAYANA
Guru Besar Hukum Tata Negara
UGM Staf Khusus Presiden Bidang Hukum,
HAM & Pemberantasan KKN

Kepala LP Hubungan Gelap Narapinan Wanita Cantik

2011-01-14T08:19:00.000-08:00

Terbongkar Karena Pelayanan Pilih Kasih.

[VERSAILLES] -"kba.GALAKNEWS"

Seorang kepala LP di Prancis dibebastugaskan gara-gara bercinta dengan seorang tahanan wanita yang pernah digunakan sebagai umpan geng pembunuhan Yahudi.

Jaksa mengatakan Florent Goncalves (41), kepala lembaga pemasyarakatan wanita Versailles, sedang diselidiki karena mengantarkan uang dan barang-barang lain kepada wanita terpidana itu.

Dia juga dituduh melakukan hubungan seks dengannya wanita itu.

Wanita tersebut sedang menjalani hukuman sembilan tahun karena menggoda Ilan Halimi masuk ke perangkap yang kemudian disiksa dan dibunuh.

Pada waktu pembunuhan tahun 2006 itu, wanita keturunan Iran-Prancis itu masih berusia 17 tahun dan diadili dengan status anak di bawah umur.

Di kalangan media Prancis, dia dikenal dengan panggilan "Emma" atau "Yalda".

Perhatian tertuju pada Goncalves, ketika berlangsung pemeriksaan penjara di bulan November dan waktu itu sejumlah tahanan lain melaporkan adanya pilih-kasih di situ.

Satu sumber yang dekat dengan kasus ini mengatakan kepada surat kabar Prancis, Le Parisien, bahwa favoritisme itu kemungkinan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang enak di penjara, dan para tahanan lain tidak tahu dugaan hubungan seks napi wanita itu dengan kepala LP.

Penyelidikan internal dilakukan dan ditemukan bahwa wanita napi tersebut menggoda kepala LP dan seorang sipir berusia 36 tahun supaya bisa menerima kiriman paket, uang telepon dan kartu SIM, tambah surat kabar itu.

Goncalves, sipir yang tak disebutkan namanya, dan tahanan wanita itu diselidiki di Versailles pekan ini dan semuanya mengaku, kata sumber Le Parisien.

"Kepala LP menjelaskan bahwa dia jatuh cinta," ujar sumber tersebut. Percintaan ini dikatakan berlangsung antara Desember 2009 sampai Oktober 2010.sumber suara pembaruan [bbc/N-5]-//kba.ajiinews//galaknews//.

Pangeran Charles Masih Doyan Selingkuh...?

2011-01-14T08:11:00.000-08:00

Tasha de Vasconcelos Selingkuhan Pangeran Charles

Inggris-"kba.GALAKNEWS"

Pangeran Charles ternyata pernah main mata dengan seorang supermodel, dan mengajaknya untuk melakukan pertunjukan catwalk secara pribadi. Inilah pengakuan model kulit putih yang cantik jelita asal Mozambik, Tasha de Vasconcelos.

Menurut pengakuan Tasha, ajakan sang pangeran itu dilakukan pada sebuah pesta eksklusif yang juga dihadiri Camilla Parker Bowles. Hal itu terkuak dalam otobigrafi yang diluncurkan sang model pada pekan ini. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1999. Kini Tasha sudah berusia 42, sedangkan Charles 62.

Dalam pengakuannya, Tasha menjelaskan, awalnya keduanya hanya bercakap-cakap biasa. Namun sambil diiringi senyuman menggoda. Kemudian keduanya kembali bertemu pada pesta di Syon House yang digelar Duke of Northumberland di London barat.

“Pada pesta petang itu, saya melihat matanya melirik saya, dan membuat saya tersenyum kepadanya,” ungkap Tasha. Dia melanjutkan, sang pangeran kemudian mendekatinya dan memujinya. “Anda sangat luar biasa. Apakah Anda pernah memikirkan untuk menggelar pertunjukan catwalk pribadi…hanya untuk saya seorang?”.

Di mata Tasha Pangeran Charles adalah gentleman sejati, seorang pria elegan yang menggoda. Namun ia menolak ajakan sang pangeran. Pasalnya pada saat itu, dia merasa sudah dikelilingi wanita-wanita lain yang mencoba mendengar pembicaraannya dengan sang pangeran.

Pada saat itu, Charles memang sudah bercerai dari Putri Diana yang meninggal karena kecelakaan pada 1997 di Paris, Prancis. Kemudian keduanya bertemu lagi dalam sebuah acara penggalangan dana untuk penyakit kanker. Saat itu Tasha menggunakan busana yang dirancang Catherine Walker, perancang kesayangan Putri Diana. Charles tak bisa menyembunyikan kekagumannya atas penampilan sang supermodel ini.

“Ia (Charles, Red) mendatangi saya dan mengatakan bahwa gaun yang saya kenakan sangat indah dan mengingatkannya pada seseorang. Saya yakin di dalam hatinya masih ada (Putri Diana). Saat itu ada Camilla yang menemaninya. Ia tak mau berbicara sepatah kata pun kepada saya,” ungkap Tasha.

Tasha dikenal sebagai model yang dekat dengan kalangan atas. Ia tinggal di Monaco, dan bersahabat dengan istri persiden Prancis, Carla Bruni. Tasha juga sempat diisukan memiliki hubungan dengan Pangeran Monaco, Pangeran Albert.sumber suara pembaruan [L-9]-//kba.ajiinews//galaknews//

edaksi: (021) 578oya

Cecilia Cheung Bangkit dari Skandal

2011-01-14T08:02:00.000-08:00

London-"kba.GALAKNEWS"

Lama sudah tak terdengar namanya, setelah terakhir membintangi film The Shopaholic pada 2006. Kini artis mandarin Cecilia Cheung siap kembali ke layar lebar. Istri dari aktor Nicholas Tse ini dikabarkan sedang terlibat syuting film kolosal The Lady Generals of the Yang Family (Yang Men Nv Jiang Zhi Jun Ling Ru Shan).

Di film ini Cecilia berperan sebagai Mu Guiying seorang wanita yang dipaksa menikahi Jenderal Yang Zongbao yang diperankan aktor kondang Richie Ren. Kisahnya terjadi pada masa Dinasti Song, di mana Mu Guiying mengangkat senjata ke medan perang setelah sang suami tewas.

Kisah Mu Guiying juga kerap diangkat ke opera Tiongkok, karena menggambarkan seorang wanita yang berkepribadian tegas, berani dan cerdas. Film yang disutradarai Frankie Chan dengan eksekutif produser Jackie Chan ini menjadi comeback dari Cecilia.

Setelah terlibat skandal foto-foto berhubungan intim dengan Edison Chan, nama artis yang juga penyanyi pop Kanton ini seolah tenggelam. Skandal ini sempat menghebohkan industri hiburan di Hong Kong pada awal 2008. Kabar terakhir pada 2010 lalu ia melahirkan putra. sumber suara pembaruan[L-9]-//kba.ajiinews/galaknews//.

Memijat Penggemarnya Dengan Buah Dada Montok

2011-01-14T07:53:00.000-08:00

Jangan Perbesar Buah Dada Anda

[HAMBURG]-"kba.GALAKNEWS"

Kalau anda tidak puas dengan ukuran buah dada anda, sebaiknya jangan melakukan operasi pembesaran buah dada. Sebab risikonya sangat besar. Paling tidak itulah yang dialami seorang bintang porno dan kontestan sebuah acara reality show di Jerman, German Big Brother bernama Carolin Berger.

Bintang film porno ini kini berada dalam keadaan koma setelah melakukan operasi pembesaran buah dadanya. Carolin Berger yang juga dikenal sebagai Sexy Cora koma karena komplikasi setelah melakukan sebuah tindakan bodoh untuk keenam kalinya.

Perempuan berumur 23 tahun itu sudah menjalani operasi pembesaran buah dada dari ukuran 34F ke 34G di sebuah klinik di Hamburg pada Selasa lalu. Tetapi bintang film porno itu diduga menderita serangan jantung setelah proses operasi tersebut.

Para dokter yang menangani bintang reality show itu mengatakan peluang hidupnya masih 50 persen.

Carolin “memanjakan” para penggemar acara German Big Brothers dengan telanjang bulat di depan para penggemarnya dan memijit para penggemarnya dengan buah dadanya-sumber suara pembaruan [Thesun.co.uk/A-21]-//kba.ajiinews//galaknews//

Kirim Komentar Anda

Gubernur Sumut Disita KPK Harta Benda Hasil Dugaan Korupsi

2011-01-13T00:43:00.001-08:00

Habisi Harta Uang Hasil Rampok Penjahat Negara

Jakarta-"kba.ajiinews-Galaknews"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita harta milik Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin. Kali ini berupa rumah yang beralamat di Jalan Siaga Raya Nomor 110, Pejaten, Jakarta Selatan. Kepala Biro Humas KPK Johan Budi mengatakan, KPK menduga uang untuk membeli rumah itu berasal dari korupsi Syamsul.

Menurutnya, rumah tersebut atas nama Beby Arbiana, anak pertama Syamsul. Namun, dalam sertifikat hak milik nomor 815 dan 2126 diatasnamakan Ni Ketut Sarinasih dan Ali Zainal Abidin.
"KPK sudah memasang palang papan penyitaan di rumah tersebut,'' kata Johan di kantornya.

Syamsul terjerat kasus korupsi yang terjadi saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Potensi kerugian negera mencapai Rp 102,7 miliar. Ia telah mengembalikan sekitar Rp 61 miliar ke nagara.

KPK menetapkan status Syamsul sebagai tersangka pada pertengahanApril silam. Kader Partai Golkar itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan atau Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Pengembangan Dalam kasus ini, KPK juga menyita sebuah rumah mewah perumahan Raffles Hills Cibubur Jakarta Timur. Penyitaan dilakukan juga berdasarkan pengembangan penyidikan kasus korupsi APBD Langkat tahun 2002-2007. Rumah beralamat lengkap perumahan Raffles Hills blok N9 nomor 34 itu merupakan milik teman Syamsul. Namun diduga diperoleh dari penyelewengan APBD Langkat.

KPK juga menyita tiga mobil milik Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode 1999-2004. Penyitaan ini dilakukan merupakan bagian dari 43 mobil lainnya yang terkait kasus ini. Dia menambahkan, KPK juga menyita uang sebesar Rp 216,5 juta.

Awal September tahun lalu, KPK juga menyita mobil merek Jaguar warna biru telur asin metalik milik anak Syamsul, Beby Ardiana. Mobil bernomor polisi B 8685 BS tersebut diantarkan langsung oleh Beby yang juga Direktur Operasional PT Lembu Andalas,sumber suara merdeka.//kba.ajiinews/galaknews//.

KPK Tahan Tersangka Bupati Nias Sumut

2011-01-13T00:22:00.000-08:00

Bantuan Bencana Saja Dikorupsi

Jakarta-"kba ajiinews,GALANG,GALAKnews"

11 Januari 2011. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana bantuan pascabencana alam tsunami tahun 2007, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama BBB (Bupati Nias periode 2001-2006 dan 2007-2011, merangkap Kalakhar Penanggulangan Bencana Alam Kab. Nias).

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan bahwa dalam pengelolaan dana bantuan pascabencana alam tsunami yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, terdapat sisa dana yang penggunaannya tidak sesuai peruntukan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka BBB. Dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya sekitar 3,3 miliar rupiah.

Atas perbuatannya, BBB disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) huruf ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan upaya penahanan selama 20 hari terhitung sejak 11 Januari 2011. Saat ini, tersangka BBB ditahan di Rumah Tahanan Cipinang demikian disampaikan oleh hubungan masyarakat KPK, Johan Budi SP.//kba.ajiinews/galaknews//.

Buyung Dukung KPK Ungkap Penyuap Gayus

2011-01-12T21:09:00.001-08:00

KPK Segera Bongkar Keterlibatan Aparat

JAKARTA-"kba.GALAKnews"

Pengacara terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perusahaan-perusahaan yang diduga menyuap kliennya.

Buyung berharap, KPK bisa membongkar keterlibatan aparat penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan.

"Iya perusahaan-perusahaannya diusut," kata Buyung, di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2010). Ia datang ke KPK untuk bertemu pimpinan KPK guna membahas soal Gayus Tambunan. .

"Para jenderal polisi yang tidak ditindak sampai sekarang dan (oknum) kejaksaan yang tidak ditindak sampai sekarang, itu kan semuanya payah, betul nggak?" lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqodas menegaskan, KPK fokus pada wajib pajak yang diduga menyuap Gayus. Wajib pajak yang dimaksud meliputi perorangan maupun perusahaan.

Sebelumnya juga, juru bicara KPK Johan Budi, mengungkapkan, KPK serius mendalami kasus suap Gayus. Saat ini KPK tengah menghimpun informasi dari pihak-pihak yang terkait kasus ini.

Johan mengibaratkan, kerja tim KPK bagaikan teori bubur panas yang perlahan-lahan dihabiskan bagian terluarnya baru kemudian masuk ke dalam. "Jadi, kami himpun dari pinggir. Kalau sudah cukup, baru yang utamanya agar informasi cukup," kata Johan-sumber kompas.com//kba ajiinews//galaknews/galang//.

Perempuan Jerman Harus Pake Bra Saat Kerja

2011-01-12T20:57:00.000-08:00

Hindari Bayangan Sex ..............?

BONN-" GALAKnews "

Sebuah pengadilan di Jerman, Rabu (12/1/2011), memutuskan, para bos berhak untuk memerintahkan karyawan perempuan memakai bra di tempat kerja.

Selain itu, panjang kuku seorang perempuan juga dapat ditentukan oleh atasan langsungnya dan rambut harus bersih serta rapi. Pria bisa berjenggot, tetapi bos mempunyai hak untuk memerintahkan jenggot itu harus dipangkas rapi dan tidak menjadi Robinson Crusoe dalam versi yang terdampar.

Pengadilan Perburuhan di North Rhine-Westphalia, Jerman, memutuskan hal itu dalam perkara yang terkait pakaian dan kebiasaan perawatan personel keamanan bandara. Namun, putusannya itu akan berlaku untuk semua tempat kerja di negara yang paling padat penduduknya di Jerman itu.

"Disuruh pakai bra dan menjaga kuku agar lebih pendek setengah sentimeter tidak bertentangan dengan hak-hak pribadi," kata pengadilan di Cologne itu sebagaimana dikutip Dailymail, Rabu (12/1/2011). "Itu bukan pengurangan yang tidak proporsional terhadap hak-hak pribadi."

Bra bisa tidak dipakai, demikian putusan pengadilan itu, jika perempuan memakai sebuah kaus dalam.

Keputusan tersebut diterapkan pada sebuah perusahaan keamanan yang melakukan pemeriksaan penumpang di bandara negara, khususnya di tempat sibuk di Cologne-Bonn.

Karyawan mengatakan, aturan itu terlalu keras, tetapi pengadilan mengatakan, putusan itu sesuai dengan buku aturan perusahaan. Hal yang menjadi kemenangan para pekerja adalah bahwa perusahaan tidak berhak untuk melarang warna tertentu untuk rambut atau cat kuku dan rambut palsu.
Penulis: Egidius Patnistik //kba-galaknews/galang//.|

Australia Mau Tukar Corby dengan 12.000 Napi WNI Jakarta-Pemerintah Australia menawarkan pertukaran 12.000 narapidana Warga Negara Indonesia (WNI)

2011-01-12T09:23:00.001-08:00

Mahal Benar Harga Tahanan Narkoba

Jakarta-"kba ajiinews-GALAKnews"

Pemerintah Australia menawarkan pertukaran 12.000 narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Schapelle Leight Corby, terpidana 20 tahun kasus narkoba yang kini menjadi penghuni Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali.

Di sisi lain, penyerahan buron obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki, dari Australia ke tanah air, tertunda seiring pengajuan upaya hukum banding oleh Adrian yang belum berujung di Negeri Kanguru itu.
Keinginan Australia tersebut dikemukakan Wakil Jaksa Agung Australia Gresham Street saat bertemu Jaksa Agung Basrief Arief, Selasa (11/1).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap secara terpisah menambahkan, penawaran ekstradisi tersebut disetujui Jaksa Agung dan akan segera dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Pertemuan tersebut, kata Babul, merupakan wujud kerja sama bilateral internasional transfer of sentenced person kedua negara.

Corby merupakan narapidana wanita asal Australia yang tertangkap saat hendak memasukan 4,1 kg mariyuana ke Indonesia lewat Bandara Ngurah Rai, Bali, pada Oktober 2004. Di tingkat Pengadilan Negeri Denpasar, mantan ratu kecantikan Universitas Brisbane ini dinyatakan bersalah kemudian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Namun di tingkat banding, hukuman Corby dikurangi menjadi 15 tahun. Hanya saja hukumannya kemudian ditingkatkan kembali menjadi 20 tahun penjara saat kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, penyerahan Adrian Kiki dari Australia ke tanah air yang sedianya dilakukan pada 16 Februari 2011 kembali tertunda.
Adrian Kiki merupakan terpidana seumur hidup yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyimpangan dana BLBI sebesar Rp 1,5 triliun. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti Bambang Sutrisno bersama Kiki mengucurkan dana BLBI kepada grup perusahaan yang ternyata 103 perusahaan itu fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara.sumber sinar harapan(rafael sebayang)//kba ajiinews//galaknews//.

80 Persen Anak Indonesia Berpikiran Negatif

2011-01-09T15:13:00.000-08:00

JAKARTA-"kba-GALAKnews"

Hasil survei Pusat Inteligensia Kesehatan Kementerian Kesehatan menyatakan, mayoritas anak Indonesia berpikiran negatif yang dikategorikan sebagai pola pikir tidak sehat.
Orangtua pemarah bisa berpengaruh langsung ke kondisi kesehatan otak anak
-- Gunawan Bam

"Sebanyak 80 persen dari 3.000 responden menggambarkan cara berpikir negatif atau mental block. Ini adalah bentuk kegagalan pertumbuhan otak dari kecil," kata Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Anak Kemenkes Gunawan Bam seusai temu media di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat kemarin.

Pusat Inteligensia Kesehatan melakukan survei terhadap anak sekolah, dari tingkat SD hingga SMA, untuk mengetahui kondisi perkembangan otak anak Indonesia.

Kondisi pikiran yang serba negatif itu, ujar Gunawan, sebagai salah satu akibat dari "keracunan otak" akibat ulah orangtuanya. "Kondisi yang tidak kondusif. Orangtua pemarah bisa berpengaruh langsung ke kondisi kesehatan otak anak," katanya.

Ia mencontohkan, jika orangtua berbohong atau marah kepada anak, hal itu dapat menyebabkan otak anak menjadi menyusut. Kondisi semacam itu, jika diteruskan, akan mencegah terjadinya pertumbuhan otak normal.

"Ini adalah bentuk kegagalan dari kecil. Sama seperti anak tidak matang dalam merasa, meraba, melihat," ujar Gunawan.

Namun, ia mengatakan, hal itu bukannya tidak dapat diperbaiki. Beberapa perbaikan sensomotorik dapat dilakukan untuk kembali meningkatkan kesehatan dan perkembangan otak.

Kemenkes juga akan melakukan brain assessment kepada pegawai pemerintahan bekerja sama dengan Kementerian Aparatur Negara.

"Mudah-mudahan tahun ini akan kita mulai. Paling tidak akan kita awali tahun ini," kata Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan Kemenkes dr Kemas M Akib Aman, SpR, MARS.

Tiga instrumen yang diamati dalam brain assessment itu adalah neuro-behaviour, psikologi dan psikiatri.

Metode yang dikembangkan Pusat Inteligensia Kesehatan ini telah divalidasi pada sejumlah responden di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat.//kba-ajiinews//GALAKnews//galang//.
Sumber : ANT-kompas.com

Menkoinfokom Kewalahan Basmi Situs Pornografi

2011-01-09T14:50:00.000-08:00

Tifatul Sembiring Tuntut RIM

JAKARTA,"kba-GALAKnews"

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring lewat akun Twitter, Minggu (9/1/2011), mengungkapkan delapan poin terkait tuntutan pemerintah kepada Research In Motion (RIM) terkait produk dan layanan BlackBerry di Indonesia. Ia menganggap RIM mengulur-ulur waktu sehingga tidak segera memenuhi semua tuntutan tersebut.

Namun, kalau ditelusuri lebih lanjut, tuntutan tersebut hanyalah lagu lama. Kenyataannya, empat dari tujuh tuntutan yang disebutkan oleh Menkominfo telah dipenuhi RIM. Misalnya, tuntutan pembukaan service center, pembukaan kantor perwakilan, penyerapan sumber daya lokal, dan pemanfaatan konten lokal.

Faktanya, RIM sudah membuka kantor perwakilan di Indonesia sejak tahun lalu. Menurut catatan Kompas.com, RIM meresmikan PT Research In Motion Indonesia pada 9 November 2010 lalu. RIM juga sudah berkomitmen membuka 36 pusat layanan resmi BlackBerry di Indonesia sampai akhir tahun lalu dan akan terus ditambah.

"Setahu saya ekspatriat hanya dua, sisanya staf WNI," tulis Daniel Tumiwa, praktisi marketing, dalam akun Twitter-nya. Artinya, permintaan agar RIM menyerap sumber daya lokal sudah dipenuhi walaupun bertahap.

Soal penggunaan konten lokal, RIM pun telah mendorong komunitas pengembang aplikasi di Indonesia. Bahkan, banyak produk aplikasi buatan pengembang lokal Indonesia yang mendunia lewat BlackBerry. Terakhir, Indonesia bahkan dipilih menjadi tempat penyelenggaraan BlackBerry Developer Conference pertama di Asia. Biasanya ajang semacam ini digelar di AS atau Kanada.

Kini, Tifatul memang bersikeras mendesak RIM untuk melakukan blokir konten pornografi melalui BlackBerry sesuai permintaan keenamnya. Selain itu, tuntutan agar RIM membuka data center di Indonesia dengan alasan keamanan informasi. RIM, dinilainya, belum memenuhi semua aturan perundang-undangan di Indonesia. Haruskah RIM memenuhi tuntutan tersebut? sumber kompas.com//kba-ajiinews//GALAKnews/galang//

Pengadilan Tipikor Bandung Siap Tampung Kasus Korupsi

2011-01-09T10:03:00.000-08:00

PERESMIAN PENGADILAN TIPIKOR DI WILAYAH HUKUM SURABAYA, SEMARANG DAN BANDUNG OLEH KTUA MA

SURABAYA-"Kba-ajiinews,GALAKnews"

Dalam rangka mendukung program pemerintah yang sedang gencar untuk memberantas korupsi. Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. Harifin A Tumpa, SH.MH. Meresmikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Wilayah Hukum Surabaya, Semarang dan Bandung. Bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya – Jawa Timur.

Peresmian Pengadilan Tipikor 17 Desember 2010 di Wilayah Hukum Surabaya, Semarang dan Bandung ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No. 191/KMA/SK/XII/2010 dan Perma No. 01 Tahun 2010 yang di bacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung - RI Nurhadi, SH.,MH. Berikut:,

Dalam sambutannya Harifin A Tumpa mengatakan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan sebuah Amanat UU No. 46 Tahun 2009. Antara lain Pengadilan Tipikor akan di bentuk di setiap ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Dan pembentukan Pengadilan Tipikor untuk ibu kota provinsi harus di laksanakan dalam waktu 2 Tahun Hal ini merupakan tugas Mahkamah Agung untuk membentuk Pengadilan Tipikor harus sudah selesai pada akhir tahun 2011.

Sekarang baru akan di resmikan 3 (tiga) Pengadilan Tipikor di antaranya untuk wilayah hukum Pengadilan Tipikor Surabaya, Semarang dan Bandung yang dapat beroperasional dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia. Yang ke dua betapa sulitnya mencari para calon hakim ad hoc tipikor yang memenuhi persyaratan.

Pada seleksi pertama yang di laksanakan pada akhir tahun 2009 + 300 orang yang mendaftar, yang lulus hanya 26 orang diantaranya 4 orang untuk tingkat kasasi, 4 orang untuk tingkat banding dan 18 orang untuk tingkat pertama dan seleksi tahap ke dua yang baru saja selesai di laksanakan pada bulan November 2010, pada seleksi tahap ke dua yang berhasil lulus sebanyak 56 orang dan telah mengikuti pelatihan sertifikasi hakim ad hoc tipikor dalam perkara korupsi yang baru selesai pada 11 desember 2010 dan akan di ajukan ke presiden untuk segera di angkat menjadi hakim ad hoc tipikor.

Pengadilan tipikor merupakan mata rantai dalam penegakan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Oleh karena itu hakim harus mampu untuk untuk menangani perkara korupsi dengan berbekal ilmu dan pengalaman serta integritas moral yang tinggi pasti akan mampu menangani perkara tersebut dan para tersangka tentu saja dengan berbagai dalih atau cara untuk membentengi dirinya dari jeratan hukum, dengan cara mempengaruhi hakim seperti penyuapan dan kekuasaan yang akan di gunakan untuk menekan para hakim.

Pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dan hakim tidak boleh semena-mena terhadap perkara yang sedang diproses serta yang benar harus dinyatakan benar dan yang salah harus di nyatakan salah.

Harifin A Tumpa juga berharap dan mungkin ini harapan semua masyarakat bahwa pengadilan tipikor ini tidak akan terlalu sibuk dan bahkan mungkin tidak ada perkara korupsi, karena kalau ini terjadi tentu korupsi makin berkurang. Namun demikian semua para aparat peradilan harus tetap semangat dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang di bebankan oleh bangsa dan Negara kepada saudara-saudara dengan segala pengorbanan yang mungkin akan saudara temui pada persidangan, misalnya tempat persidangan yang belum memadai dan fasilitas yang belum cukup.

Di akhir sambutannya Harifin A Tumpa berharap kepada para mitra pengadilan tipikor terutama mitra dari kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, kepolisian dan kanwil hukum dan ham dapat terjalin hubungan yang harmonis saling menghargai dan saling membantu dan tidak mengurangi indevendensi dari masing-masing mitra terkait, tentu saja hal tersebut dalam rangka mewujudkan integritid criminal jastis system.

Hadir dalam acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Muda MA, para Hakim Agung MA, dan para pejabat pendadilan wilayah Surabaya di lingkungan peradilan umum serta para undangan yang mewakili Pimpinan KPK, Kadiv Hukum Mabes Polri, Jampidsus, Ka Kanwil Hukum dan Ham serta Gubernur Provinsi Jawa Timur DR. Sukarwo. Dan para pimpinan unsure muspda serta muspiko Provinsi Jawa Timur.

Dengan Penekanan Tombol “Sirine”, oleh Ketua MA Harifin A Tumpa serta didampingi unsure Pimpinan MA dan undangan lainnya dan Pengguntingan Pita oleh Ibu Ketua MA Ny. Herawati H. A Tumpa. Sebagai tanda di mulainya Pengoperasian Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk wilayah Hukum Surabaya, Semarang dan Bandung siaran pers humas MA.RI-ds.ats/mt)-"kba-ajiinews//ajiinews//GALAKnews//galang//.

Walikota Bekasi Ditahan KPK.

2011-01-09T09:40:00.000-08:00

Waspadai Dana Partisipasi Juga Identik Korupsi

Jakarta-"kba-GALAKnews"

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka atas nama MM (Wali Kota Bekasi) 13 Desember 2010 . Untuk 20 hari ke depan, yang bersangkutan dititipkan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta. Sebelumnya, penyidik KPK telah menetapkan MM sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi sehubungan upaya penyuapan dalam pengurusan penghargaan Adipura; upaya penyuapan terkait pengesahan APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2010; dan pengelolaan serta pertanggungjawaban APBD Pemkot Bekasi TA 2009.

Berdasarkan pengembangan penyidikan, ditemukan bahwa dalam rangka mendapatkan penghargaan Adipura untuk Pemkot Bekasi tahun 2010, MM selaku Wali Kota Bekasi diduga telah memerintahkan para kepala dinas untuk berpartisipasi atau memberikan kontribusi dana yang digunakan dalam keperluan pengurusan kemenangan penghargaan Adipura.

Modus hampir serupa juga diduga dilakukan oleh MM dalam kaitannya dengan pengesahan APBD Pemkot Bekasi TA 2010. Tersangka diduga telah meminta dana partisipasi dari anggaran proyek kepada beberapa kepala dinas untuk mempercepat proses pengesahan APBD tersebut.

Sedangkan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD TA 2009, MM diduga telah memerintahkan dikeluarkannya dana APBD untuk keperluan pribadi, yaitu membantu penyelesaian pembayaran kredit multiguna. Dana tersebut diambil dari mata anggaran Kegiatan Dialog/Audensi Wali Kota dengan Tokoh Masyarakat/Organisasi yang ada pada Sub Bagian TU Pimpinan dan Protokol dengan cara melakukan mark up dan SPJ fiktif.

Atas perbuatannya tersebut, MM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan/atau Pasal 5 ayat ( 1 ) atau pasal 5 ayat (1), Pasal 12 huruf e atau huruf f, pasal 13 Jo. pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Hingga saat ini, penyidik KPK masih terus menghitung besarnya kerugian negara yang dialami akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh tersangka MM tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id | twitter : @KPK_RI -"kba-GALAKnews//ajiinews/GALANG//.

Polisi Korsel Usut Pengumpulan Data Pribadi Oleh Google

2011-01-09T09:24:00.000-08:00

Polisi Korsel Usut Pengumpulan Data Pribadi oleh Google

Seoul -"kba-GALAKnews"

Polisi Korea Selatan (Korsel) tegas menyimpulkan bahwa Google secara ilegal mengumpulkan data pribadi ketika mengumpulkan data untuk pelayanan peta jalan.

Kini, Agen Kepolisian Nasional (National Police Agency/NPA) Korsel mengusut kegiatan ilegal perusahaan bisnis internet terbesar dunia itu.
Menurut petugas NPA yang tidak mau disebutkan namanya, pihak kepolisian segera memanggil para petinggi Google.

Namun ia tidak berkomentar mengenai tindak penahanan selanjutnya. Sebuah laporan dari kantor berita Yonhap di Seoul, Kamis (6/1), mengutip seorang petugas NPA, mengatakan bahwa ditemukan sandi dari piranti keras yang berisikan surat elektronik pribadi dan pesan teks yang digunakan oleh orang dengan menggunakan internet melalui jaringan Wi-Fi.

Unit investigasi kejahatan dunia maya di NPA telah menganalisis piranti keras dan dokumen yang terkait sebagai sitaan dari hasil penggerebekan yang dilakukan pada Agustus tahun lalu di Google Korea.

Badan kewenangan perlindungan data di sejumlah negara, menurut NPA, juga sedang menyelidiki pelayanan Google’s Street View, setelah perusahaan mengatakan pada tahun lalu bahwa kamera mobil yang digunakan melakukan kesalahan teknis. Saat itu, diketahui ada pengumpulan data dari jaringan Wi-Fi ketika menggabungkan gambaran dari jalanan kota untuk situs Google Map.

Data tersebut semula ditujukan untuk membantu mengetahui lokasi pengguna ketika mereka tersambung dengan jaringan Wi-Fi.
“Segera ketika kami menyadari apa yang telah terjadi, kami berhenti mengumpulkan semua data Wi-Fi dari Street View Cars dan secepatnya melaporkan kepada yang berwenang,” kata perwakilan Google, Kamis.

Kepolisian di Korsel juga berencana membuat berkas acara pidana untuk menuntut pimpinan perusahaan yang diduga memerintahkan pelanggaran tersebut.
“Tetapi butuh waktu lama untuk mengidentifikasikan mereka yang bertanggungjawab,” kata pejabat Kepolisian setempat, menurut laporan berita.
Polisi juga sudah mengumpulkan 10 perusahaan yang terkait dengan Google, tetapi mereka menolak sangkaan dengan mengatakan bahwa mereka hanya membawa perintah dari kantor pusat Google.

“Kami bekerja sama dengan Komisi Komunikasi Korea dan polisi, dan selanjutnya juga. Tujuan objektif kami untuk menghapus data sebagai konsistensi dengan kewajiban hukum kami dan dalam konsultasi dengan pihak yang berwenang,” kata perwakilan Google.sumber (ant/ap/yonhap/cr-15)-//kba-ajiinews//galang//GALAKnews//.

Mafia Pajak Polisi Harus Jujur.....??????

2011-01-09T09:13:00.000-08:00

Penegak Hukum Tidak Jujur soal Mafia Pajak

Jakarta-"kba-GALAKnews"

Kepolisian meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak proaktif untuk memberikan data penyelewengan sejumlah wajib pajak seperti yang pernah diungkapkan terdakwa kasus mafia hukum Gayus Halomoan Tambunan.

Sebaliknya, Ditjen Pajak menyatakan, kepolisian belum meminta dokumen pajak perusahaan yang disebut Gayus sesuai dengan prosedur ke menteri keuangan (Menkeu). Sejauh ini, kepolisian baru meminta dokumen atas nama perusahaan Surya Alam Tunggal. Perkara yang melibatkan perusahaan itu tengah disidangkan di pengadilan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Ikbal Alamsyah kepada SH, Jumat (7/1) siang ini menyatakan, untuk mendapatkan dokumen tersebut, kepolisian seharusnya mengajukan permintaan ke Menkeu. Setelah ada izin dari Menkeu, Ditjen Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya akan kooperatif memberikan semua data perusahaan jika memang diminta dengan prosedur yang benar sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Seperti diketahui, Pasal 34 Ayat (2a) Huruf b UU KUP menyatakan bahwa pejabat atau tenaga ahli pajak dapat memberikan keterangan kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan pemeriksaan keuangan negara harus ditetapkan oleh menteri keuangan. “Jadi Polri yang minta ke menteri keuangan, setelah itu menteri keuangan yang meminta kami untuk memberikan dokumennya ke Polri,” tandasnya.

Kemudian Iqbal juga meminta agar dalam permintaan pembukaan dokumen pajak, Polri bisa lebih rinci menyebutkan jenis dan ruang lingkup dokumen yang dibutuhkan untuk bahan penyelidikan. “Mintanya juga harus rinci, misalnya dokumen pajak tahun berapa, dokumen yang seperti apa dan sebagainya,” ungkap Iqbal.

Terlepas dari itu semua, Ditjen Pajak kata Iqbal tetap akan membantu upaya pembersihan mafia pajak di lingkungannya. Hal ini terlihat dari banyaknya sanksi yang diberikan kepada pegawai pajak yang melakukan pelanggaran. Sepanjang 2010, menurut Iqbal ada 653 pegawai yang mendapatkan sanksi beragam. Dari jumlah tersebut 14 di antaranya turun pangkat, 10 diberhentikan dengan hormat, 16 diberhentikan sementara, dan 13 diberhentikan dengan tidak hormat. “Dari yang 13 itu ada juga yang terlibat korupsi atau tindak pidana berat lainnya yang sudah ditetapkan Polri,” ujarnya.

Praktisi Hukum Luhut Pangaribuan yang dihubungi, Jumat, mengatakan kepolisian sebaiknya jujur dalam persoalan mafia pajak. Jika kepolisian mengaku kesulitan membongkar mafia pajak, institusi tersebut harus rela menyerahkan kasusnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, pemberantasan mafia pajak membutuhkan independensi dari lembaga penegak hukum.
“Meski KPK punya hak untuk ambil alih, tapi di kita ada budaya ewuh pakewuh. Jadi sebaiknya polisi rela perkaranya diserahkan ke KPK. Ini untuk membongkar kasus pajak itu,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan perkara mafia pajak sebenarnya sama seperti kasus korupsi biasa. Semua pihak yang terlibat atau terkait bisa diseret ke pengadilan. “Cuma masalahnya independen tidak? Kalau perlu ya presiden turun tangan,” katanya.

Temuan Polisi
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar, Kamis (6/1) siang mengatakan, Sony Laksono (nama yang diduga digunakan terdakwa perkara dugaan mafia hukum Gayus Tambunan untuk pelesir) menggunakan dua maskapai berbeda untuk kepergiannya ke Makau dan Singapura.
Berdasarkan data manifes penumpang, Polri menemukan nama Sony Laksono di maskapai Mandala Airlines pada 24 September 2010 menuju Makau, dan menggunakan Air Asia pada 30 September 2010 menuju Singapura.

Ia menyebutkan, data manifes ada nama Sony Laksono. Pada tanggal 24 Sony atau yang diduga Gayus terbang ke Makau dan enam hari setelahnya atau tanggal 30 September ia terbang ke Singapura menggunakan Air Asia. Dari hasil temuan tim gabungan juga dapat diketahui bahwa paspor milik Gayus memang asli, tapi datanya dipalsukan. Paspor bernomor 1A11JC4639-JRT sedianya dibuat untuk pemohon bernama Margaretha yang dikeluarkan pada 5 Januari.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar secara terpisah di Istana Kepresidenan, Kamis siang, memastikan kantor imigrasi Jakarta Timur tidak terlibat dalam pembuatan paspor palsu atas nama Sony Laksono yang diduga digunakan Gayus Tambunan untuk bepergian ke luar negeri. Tim investigasi Kemenhukham kini mengintensifkan penyelidikan ke pihak Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.
Menurutnya, paspor tersebut tidak dikeluarkan kantor imigrasi. Pada paspor itu banyak sekali kejanggalan. Kemungkinan diproses di luar.

Kasus Rentut Gayus
Jaksa Agung Basrief Arief mengimbau Jaksa Cirus Sinaga, tersangka dugaan pemalsuan petunjuk penuntutan Gayus HP Tambunan memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Hingga kini Jaksa Cirus belum juga memenuhi panggilan penyidik Polri terkait perkara tersebut.
Jaksa Agung menyampaikan hal ini, Kamis. Dia mengatakan, pemanggilan yang dilayangkan penyidik Polri ke institusinya atas dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam suatu perkara sudah pasti dengan seizin jaksa agung.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui pengawasan internalnya beberapa waktu lalu melaporkan Jaksa Cirus dan pengacara Haposan Hutagalung ke Bareskrim Polri. Bersama Jaksa Cirus juga dilaporkan Jaksa Fadil Regan. Keduanya merupakan anggota jaksa penuntut atas perkara Gayus Tambunan.
Sebagaimana dalam laporan yang disampaikan pengawasan internal kejaksaan disebutkan bahwa pemalsuan surat rentut itu dilakukan dengan mengganti tuntutan terhadap Gayus yang semula satu tahun percobaan (surat bernomor R455) menjadi satu tahun penjara (surat bernomor R431).

Dalam kesaksian di persidangan, mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Gayus HP Tambunan menyebutkan, dirinya menyetorkan US$ 50.000 sebanyak dua kali sesuai rentut. (faisal rachman/tutut herlina/deytri aritonang/vidi batlolone/rafael sebayang)sumber sinar harapan//kba-ajiinews//Galaknews//

BBWS III Sungai Sumatera Dipanggil Jaksa

2011-01-09T09:02:00.000-08:00

Pejabat BWSS III “Digandrungi” Panggilan Aparat Penegak Hukum

Pekanbaru-"kba-galaknews"

Pejabat di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III digandrungi panggilan kejaksaan.

Panggilan terhadap pejabat di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera III tersebut terkait pekerjaan proyek yang dilaporkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Meskipun pejabat di lingkungan BWSS III “digandrungi”, anehnya, tak satu pun ujung pangkal pemanggilan dan pemeriksaan dapat diketahui hasilnya. Tujuan panggilan oleh aparat penegak hukum pun dipertanyakan. Untuk apa?

“Khusus 2009 paling banyak ada pemanggilan. Tahun 2010 volumennya berkurang. Karena terlalu sering dipanggil, kapan lagi kita kerja. Ada kejadian agak lucu, berkat laporan staf saya, tanpa perlu dicek lagi, saya mendatangi salah satu lembaga institusi penegak hukum karena sering dicari. Setelah ditelusuri, lembaga tersebut ternyata namanya media.

Itulah sangking banyaknya panggilan. Bisa dikatakan, hampir semua pejabat di lingkungan Balai Wilayah Sumatera III sudah dipanggil pihak kejaksaan,” tutur salah satu sumber, pejabat di lingkungan BWSS III yang enggan disebutkan namanya, kepada SH, Kamis (6/1).

Pemanggilan tidak hanya dilakukan oleh pihak kejaksaan namun juga pihak kepolisian. Terkait seringnya ada pemanggilan pejabat di lingkungan BWSS III, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Agung Nugroho Wibowo, tidak secara tegas membantah soal “seringnya” ada pemanggilan kejaksaan. Namun sebaliknya, Agung hanya bisa menyalahkan anggotanya, terkait arahan pimpinan tidak dijalankan.

“Saya sudah sering sarankan satker-satker agar pro aktif terhadap pihak-pihak yang meminta penjelasan proyek yang ada di lingkungan BWSS III. Namun, kadang tidak bisa dijalankan sehingga ada laporan dan berujung pada pemanggilan aparat penegak hukum,” ujar Agung kepada SH, di penghujung akhir 2010.
Menanggapi hal tersebut, pemanggilan yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap pejabat di lingkungan BWSS III mendapat sorotan anggota DPRD Riau.

“Pihak kejaksaan diminta hasil pemeriksaan dipublikasikan. Masak dari sekian pemeriksaan tidak ada yang terbukti. Seharusnya, pihak kejaksaan berupaya menelusuri laporan masyarakat maupun LSM,” ujar AB Purba kepada SH, Jumat (7/1).
Ia mengatakan, agar bisa diawasi oleh wakil rakyat, diharapkan laporan masyarakat dan LSM juga ditembuskan ke DPRD.

“Tujuannya, selain kita ketahui laporan, kita juga bisa meminta penjelasan (red, hearing) terhadap pejabat terkait laporan tersebut. Kita akan kawal setiap ada laporan, apalagi sering dipanggil oleh aparat penegak hukum,” tutur AB Purba.sumber sinar harapan (uparlin maharadja)-//"kba-ajiinews//galaknews//.

Mantan Bupati Indramayu Tersangka Korupsi Mark Up Lahan PLTU Sumur Adem

2011-01-06T14:25:00.000-08:00

Irianto MS Syafiuddin Tersangka Korupsi Mark Up Tanah PLTU Sumur Adem Indramayu

Indramayu,kba-ajiinews//GALANG//galaknews

Ternyata baru berakhir masa jabatan terhitung tanggal 12 Desember 2010 tahun lalu seorang pemimpin ,tokoh politik ternama di jalur pantura yaitu mantan Bupati Indramayu H Irianto Ms Syafiuddin alias Yance Irsam,kini hangat jadi pergunjingan publik.Yang dinyatakan oleh Kejagung RI telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi mark up atas penjualan tanah PLTU Sumur Adem Kecamatan Sukra Kab.Indramayu Jabar.

Selama 10 tahun memimpin jadi Bupati Indramayu,bahwa Yance Irsam,dilihat sosok yang paling bersih di kota mangga Indramayu.Tidak ada tokoh politi di daerah itu memberikan kritikan semasa masih aktip jadi Bupati.Ternyata waktu dan kebenaran itu muncul sejak berakhir masa jabatan Bupati Indramayu,dan serah terima jabatan baru selaku Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah,yaitu sebagai penggantinya adalah istrinya Yance Irsam.

Masih menghitung hari dari tgl 12 Desember 2010 lengser dari jabatannya ,kini tagl 6 Januari giliran Mantan Bupati Indramayu H Irianto MS Syafiuddin,ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi oleh Jampidus Kejagung,Luar biasa kota Indramayu dogoyang gempa korupsi cukup dasyat.Menurut pengamatan selama ini kasus-kasus tentang pemberitaan dugaan mark up PLTU sumur Adem,cukup santer,akan tetapi ketika masih aktip jadi Bupti Indramayu,tidak ada yang berani sentuh Yance Irsam,kini habis masa jabatan giliran diperiksa kasus korupsi.

Berkali kali di depan Wartawan tokoh ulama,partai politik pernyataan dari H Irianto Mas Syafiuddin,berbicara lantang dia red.Yance,tidak pernah korupsi,sumpah demi alquran,begitu ucapannya menepis seputar KKN Pejabat Pemkab Indramayu.Salah satu terindikasi kemunafikan itu muncul,karena sejumlah media cetak dan elektronok membuka masalah tentang Yance terlibat tersangka korupsi.Dengan ini "ajiinews"mengupas tulisan pemberitaan tentang PLTU Sumur Adem Indramayu.

Kasus pembebasan lahan untuk lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) seluas 84 hektar pada tahun 2006 lalu di Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Jawa Barat, hingga sekarang masih menggantung dan selayaknya diusut oleh Kejaksaan Agung.

Pelepasan tanah aset desa senilai Rp2,l miliar oleh Kepala Desa Sumur Adem H Karlim NZ ini, diduga terindikasi markup. Karlim dinilai telah menyalahgunakan kewenangan dalam pelepasan aset desa sebanyak 6 bidang berupa tanah dan bangunan saat menerima uang ganti rugi.

Malahan dalam pembebasan lahan PLTU juga menggunakan lahan sawah teknis dan non teknis serta tanah Perum Otorita Jatiluhur (POJ). Mencuat dugaan, PLN Ranting Haurgeulis dengan pihak panitia pembebasan tanah PLTU yang diberi kepercayaan oleh PLN Pusat (Persero) telah membohongi PLN Pusat.

Pasalnya, PLN ranting Haurgeulis tidak melaporkan bahwa harga tanah di , Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Jawa Barat sesuai NJOP tahun berjalan 2006 antara Rp 17.000 s.d Rp23.000/m2 sehingga diduga terjadi penggelembungan harga ketika transaksi berlangsung.

Kejanggalan lainnya, kantor PBB Kabupaten Indramayu tidak dilibatkan oleh panitia pembebasan tanah PLTU dan PLN ranting Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Seharusnya, pihak internal PBB dilibatkan sebagai tim penilai harga jual tanah untuk menaksir harga setiap tanah yang akan dibebaskan sesuai dengan NJOP tahun yang berjalan.

Dari data yang dimiliki Rakyat Oposisi, untuk tanah tangguUpengairan atau irigasi dengan nomor urut ganti mgi 143 kapling No 96 seluas 4.023 meter yang dihargakan Rp 44.212 diberikan ganti rugi sebesar Rp 177.864.876. Dalam gariti rugi ini, tanah pengairan nomor urut ganti mgi 149 Kapling No.95 seluas 7.640 meter2 mendapat kompensasi sebesar Rp329.821.520. Jadi, jumlah ganti rugi tanggul clan tanah pengairan Perum Otorita Jatiluhur ini totalnya sebesar Rp 507.686.396.

Oknum-oknum yang diduga terlibat dalam dugaan kasus mark up hingga sekarang masih menghimp udara bebas, seperti oknum Kepala Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra H Karlim dan H Bisri. Begitu juga dengan Juru tulis sumur adem yang mengeluarkan SPPT atau surat pembayaran pajak tahunan.

Sementara oknum yang terlibat dari masyarakat, di antaranya Tarsan/ Kanang, Oyim dan Bos Beras Bogeg Sumur Adem H Casudin. Sedangkan oknum Camat Sukra Mulya Sejati Bsw berdasarkan informasi yang diperoleh RO, kini diduga dipanggil oleh Polda Jabar.

Bukan hanya itu, Plt Dinat Djuanda Nugraha W yang juga Direktur Sumberdaya Manusia dan Organisasi PT PLN (Persero) sebagai pemohon untuk pembebasan lahan bagi keperluan (PLTU) di Desa SumurAdem yang kini sudah pensiun, layak diusut.

Mantan Kadis Pertanian diduga terlibat

Dalam persoalan dugaan kasus mark up pembebasan lahan lokasi PLTU ini mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Ir Apas Fahmi Permana (sekarang menjabat Kepala Bappeda Indramayu, Red.) serta anak buahnya bernama Margono yang bertugas sebagai pendata di lapangan, diduga pula terlibat, yakni diduga memark up ganti rugi tananam di Dinas Pertanian Tanaman dan Peternakan Kabupaten Indramayu lebih kurang Rp446.791.550.

Beberapa tanah yang diduga di mark up, antara lain tanah empang kepunyaan PT Krida Jakarta yang tanahnya sudah terabrasi laut lebih kurang 3 hektar clan masih ada sisa lebih kurang 3 hektar lagi. PLTU membayar ganti rugi lebih kurang Rp 2.520.000.000.

Lainnya, yakni tanah atas nama Oyim nomor umt ganti rugi 77 Nomor kapling 78 seluas 1.152 meter2 yang harga tanahnya Rp44.212 per metemya. Jumlah uang ganti ruginya sebesar Rp68.617.024. Atas nama Oyim pula nomor urut 87 nomor kapling121 seluas 3.321 m2. Permeternya dihargakan Rp44.212. jumlah uang ganti ruginya `Rp 146.828952.

Tanah atas nama Casudin, yaitu tanah nomor urut ganti rugi 128 nomor kapling 123 seluas 438 m2. Besar ganti ruginya Rp 19.364.856, serta nomor w-ut ganti mgi 148 nomor umt kapling 107 seluas 18.997 m2 yang uang ganti rugipya diterima sebesar Rp839.895:364.

Taryono memiliki tanah seluas 4.694 m2 akan tetapi dibayar seluas 23.975 m2. Di sini ada kelebihan pembayaran tanah seluas 19.281 m2, dan Kardipah yang mengaku bahwa tanahnya seluas 4.325 m2 mendapat ganti rugi Rp150 juta.

Atau tanah seluas 14.273 m2 yang diatasnamakan milik Kardipah oleh Casudin dan Tarsan. Namun saat pembayaran, uang ganti rugi sebesar. Rp602.491.876 diterima oleh Casudin dan Sadut.

Ridwan memiliki tanah hanya 645 m2 atau Rp 28.516.740 namun dibayar oleh PLN 1.750m2 atau Rp48.854.260. Sisanya diduga diambil oleh lyus petugas pengukuran di dinas pertanahan saat itu, sekarang sudah pindah ke perizinan.

Diambil kebih kurang Rp40 juta. DariCiptaKaryanilaibangunan diambil Rp 5 juta oleh Yatno dan ganti rugi tanamandiambil oleh Margono S Rp10 juta. Nama-nama yang dicantumkan di atas adalah hanyalah segelintir Ant-1111, . masih banyak deretan nama-nama lainnya yang diduga terlibat dalam permasalahan ini. Tidak menutup kemungkinan, Bupati Indramayu DR H Irrianto M Syafiuddin pun diduga terlibat dalam persoalan ini. (Is/ro)***//kba-ajiinews//galang
Diposkan oleh AJII di 04.31
Label: Nasional

BPN Indramayu Diam Saja.................Busyeeeeee?

2010-12-30T04:28:00.001-08:00

PRONA AJANG PUNGLI APARAT DESA

Indramayu, “galaknews”

Pensertifikatan tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, ternyata banyak dimanfaatkan oleh segelintir oknum aparat desa untuk meraup keuntungan dengan cara membohongi masyarakat. Pasalnya, program yang merujuk pada peraturan presiden nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang ditugaskan untuk mengurusi pemerintahan bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat pasal 19 undang-undang nomer 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok argaria (UUPA), seharusnya dilaksanakan tanpa pungutan biaya sepeser pun alias gratis.
Namun hal tersebut tidak berlaku bagi desa Arahan Lor kecamatan Arahan kabupaten Indramayu. Berdasarkan pantauan SNP dilapangan, dari 25 warga yang mendapatkan Prona ternyata dipunguti biaya yang bervariatif mulai dari 1 juta hingga 1,2 juta. Hal ini diakui kuwu desa Arahan Lor Tembon saat dihubungi SNP via telfon belum lama ini.
Tembon menambahkan jika pungutan tersebut tidak serta merta untuk kepentingan dirinya saja, namun hasil pungutan liar itu disalurkan keberbagai pihak antara lain, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Dayat (Salah seorang staff di BPN Indramayu-red) dan beberapa wartawan. “lah mas wong banyak pihak yang harus saya bagi” tegas Tembon.
Ditemui di kantor kuwu Arahan Lor, juru tulis Mastaka saat dikonfirmasikan mengaku tidak tahu menahu masalah Prona, sebab menurutnya yang mengurusi Prona dari mulai pemberkasan hingga pengukuran itu dilakukan oleh kuwu langsung dan dibantu oleh Rahmat. Ketika ditanya terkait pungutan liar yang dilakukan oknum aparat desa, Mastaka terkesan menutupi bahkan dia menuding jika yang melakukan pungutan kepada masyarakat adalah Rahmat dengan alasan pembelian materai, juru tulis pun mengatakan bila hasil pungutan tersebut pihak BPN juga kebagian melalui salah seorang staff nya bernama Kamidin.
Ditempat terpisah, baik itu Kamidin maupun Dayat mengelak jika dirinya pernah menerima uang hasil pungli dari desa Arahan Lor, menurut keduanya, memang pernah dating kedesa Arahan Lor namun itu hanya sebatas menyelesaikan pemberkasan tidak lebih. Bahkan keduanya pun siap untuk dikonfrontir guna pembenaran dari berita miring yang beredar diluar. ( kantor berita ajiinews/MNS/ FK)

Periksa Jujur Dan Tegas

2010-12-30T03:50:00.000-08:00

Tim Penyidik Kejagung Periksa Saksi Perkara Korupsi KTP

Jakarta, "galaknews"

Tegakkan keadilan redaksi ajiinews ,galaknews akan mempublikasikan semua berita tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) memeriksa saksi perkara korupsi pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, system dan blangko KTP berbasis NIK secara nasional tahun 2009 (Paket P.11) pada Kementerian Dalam Negeri RI. Tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi.

“Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010, tim penyidik pada Jampidsus telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Babul Khoir Harahap, Selasa (28/12).

Menurut Kapuspenkum, keempat saksi yang diperiksa yaitu, Pimpinan Konsosrsium Perum percetakan Negara RI dan PT. Astra Graphia Tbk, Yusuf Darwin Salim. Kemudian, Sim Rusli sebagai Pimpinan Konsosrsium PT. Bayu Mega Sejahtera, PT. Global Teknologi Media Integrasi dan PT. Royal Standar.

Selanjutnya, Pimpinan Konsosrsium PT. Data Script, PT. Limawira Wisesa, PT. Graficindo Megah Utama dan PT. Airmas Intercontinental bernama Lilian. Juga Hindriyanto sebagai Pimpinan Konsosrsium PT. Mecosuprin Graphia, PT. Public Sectro Indonesia dan PT. Noah Arkindo.

“Kepada penyidik, keempatnya menerangkan proses lelang pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, system dan blangko KTP berbasis NIK secara nasional tahun 2009 (Paket P.11) pada Kementerian Dalam Negeri RI,” terang Babul.

Selain itu, Babul menambahkan, Yusuf Darwin Salim, Sim Rusli, Lilian dan Hindriyanto diperiksa untuk perkara atas nama tersangka Irman (Direktur Pendaftaran Penduduk Kementerian Dalam Negeri/ Pejabat Pembuat Komitmen), Indra Wijaya (Direktur Utama PT. Inzaya Raya), Dwi Setyantono (Ketua Panitia Pengadaan Barang Paket P.11), Suhardijo (Direktur PT. Karsa Wira Utama) yang telah dijadikan tersangka atas perkara yang sama pada pemeriksaan sebelumnya,sumber tim redaksi website Kejaksaan RI,(kantor berita ajiinews-kba.01 r )

(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI)

Penyambungan Lisdes di Indramayu

2010-12-27T04:39:00.003-08:00

WARGA MISKIN MENJERIT, BIAYA PROGRAM PEMERINTAH LISDES TINGGI...?

Indramayu”galaknews”

Program listrik desa (lisdes) yang seharusnya gratis, ternyata masih dipungut biaya oleh oknum aparat pemeritahan desa,ditenggarai oknum PSDA Tambeh Kab.Indramayu,diam seribu bahasa,tanpa ada larangan secara tegas bahwa pemasangan sambungan listrik unyuk warga miskin gratis dari pemerintah pusat,ini salah siapa…………………………………………………………………………………………………………………….?????
“Laporan yang masuk ke kami, warga miskin yang dapat lisdes dimintai uang antara Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu per kepala keluarga. Ini gak bener, wong program gratis dimintai uang,” kata Ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Rhaskanna S, kepada wartawan, belum lama ini.
Menurut Rhaskanna, adanya pungutan liar membuktikan bahwa pengawasan terhadap program ini lemah sehingga harus dievaluasi. “Kalau lisdes saja harus bayar buat apa ada program ini. Ini merugikan masyarakat termasuk pemerintah karena masyarakat tahunya ini instruksi dari Pemkab Indramayu,” Tegasnya.
Aktivis ini mengaku telah mengkonfirmasi pejabat di Dinas PSDA Pertamabangan dan Energi (Distamben) terkait laporan adanya pungutan tersebut. Tak hanya itu, dalam waktu dekat dirinya akan melayangkan surat kepada Kejaksaan negeri Indramayu, Polres Indramayu dan Bupati Indramayu khususnya, guna mengusut dugaan kasus pungli yang sangat merugikan masyarakat karena, ditengarai warga miskin menjerit atas ulah segelintir oknum aparat desa, ini merupakan salah satu program pemerintah yang dibiayai melalui APBD I ternyata lisdes dipungut biaya cukup tinggi .
“Ini tidak bisa dibiarkan, dikalkulasikan per KK diminta Rp 400 ribu sedangkan ada ribuan KK yang mendapatkan program lisdes,” Ungkap Rhaskanna.
Dihubungi melalui telepon genggam, Kepala bidangKelistrikan pertambangan dan energi (Tamben) PSDA Kabupaten Indramayu Dody mengatakan, dirinya baru mendengar ada temuan pungutan liar, dan itu sudah jelas melanggar aturan karena apapun alasannya pungutan tersebut tidak dapat dibenarkan. “Kalau ada yang memungut di program lisdes jelas tidak dibenarkan karena program yang digulirkan Pemprov Jawa barat ini gratis,” kata Dody.
Dijelaskan, di tahun 2010 Pemkab Indramayu mendapatkan jatah program lisdes kurang lebih sekitar 1.200 KK yang tersebar di 7 desa. Sedangkan jatah kapasitas daya terpasang untuk masing-masing rumah sebesar 450 VA. “Kalau diuangkan biaya instalasi rumahnya kurang lebih Rp 2 juta-an,” ungkap Dody. (kba-fery kaswari/mns)

Developer Perumahan Korpri Indramayu Dipermasalahkan

2010-10-12T06:59:00.000-07:00

Developer PT. Sapta Putra Kandung Rugikan Debitur Perumahan KORPRI

Terlihat dalam gambar saluran perumahan KPR PNS dan teguran PT. SPK tentang tagihan SHM (Foto : MNS/kba)

Indramayu, SNP

Pembangunan perumahan PNS Korpri bersubsidi Griya Abdi Karya desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu, Jabar kini menuai masalah karena pihak developer PT. SPK lakukan pungutan biaya tambahan tentang penyelesaian sertifikat hak milik tanpa didukung aturan yang jelas. Hal tersebut terindikasi adanya terjadi pelanggaran terhadap undang-undang konsumen RI. Demikian dijelaskan sumber SNP dalam membedah kasus anggaran Griya Abdi Karya yang saat ini dipersoalkan oleh warga setempat.

Adapun pengembang PT. SPK terindikasi rugikan konsumen, penyambungan listrik PLN dalam draft tertera 900 W ternyata dipasang ke rumah hanya 450 W, ini jelas salah satu rugikan warga tandasnya. Sedangkan fasilitas yang lain seperti perbaikan saluran, jalan lingkungan dan jembatan masuk ke perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum belum terpenuhi secara maksimal. Ketika warga setempat beberapa kali lakukan peneguran kepada pengembang PT. SPK tentang banggunan gapura pintu gerbang griya abdi karya baru dilaksanakan padahal lebih dari setahun. Sedangkan yang lain baik tentang penghijauan maupun tentang biaya tambahan terhadap proses administrasi pihak konsumen jelas dirugikan menyangkut biaya tambahan sertifikat hak milik padahal itu adalah bagian tanggung jawab developer PT. SPK tegas sumber SNP.

Lebih lanjut dijelaskan sumber SNP secara prosedur ketika debitur/konsumen telah tandatangani perjanjian kredit dengan Bank BTN dan pengembang PT. SPK selaku penjual dalam draft kontrak sudah menjadi bagian tanggung jawab pengembang. Terutama menyangkut proses administrasi dan sebagai jaminan seperti HGB sudah termasuk didalam perjanjian kredit antara penjual dan pembeli. Ternyata setelah pembeli menempati perumahan lebih dari setahun pihak developer PT. SPK meminta dengan secara paksa kekurangan biaya HGB sebesar Rp. 2 juta s.d 2,5 juta per unit rumah. Yang lebih riskan pihak developer apabila konsumen tidak membayar tagihan HGB bahkan rumahnya dicap pake tinta merah dengan isi “Rumah ini dibawah pengawasan developer”.

Ditemui Sekretaris KORPRI Kab. Indramayu Iding Syafrudin, SE, M.Si menjelaskan pada SNP keluhan warga terhadap tindakan PT. SPK menyangkut tentang pemasangan listrik PLN 900 W ternyata dipasang 450 W maupun tentang perbaikan jalan, saluran, dan jembatan serta tambahan biaya HGB 2 – 2,5 juta ini akan dirumuskan dengan Ketua KORPRI dan instansi terkait. Apalagi tentang perubahan developer PT. SPK menjadi Sindang Regency hal ini akan menjadi kajian pihak KORPRI. Yang jelas tindakan pungutan yang dilakukan PT. SPK menyangkut tentang pungutan tambahan biaya SHM terindikasi terjadi pelanggaran aturan ini akan kita sikapi tegas Iding.

Secara terpisah ditemui pimpinan marketing PT. SPK Bengawan didampingi Asep mengakui pungutan biaya SHM sebesar 2 juta – 2,5 juta telah dilaksanakan bahkan sebagian besar telah melunasi karena perumahan griya abdi karya 600 unit penyelesaian tahap pertama 218 unit sedangkan terjual 177 unit jelas Asep. Penjelasan Dirut PT. SPK Raygel Cynthia Dewi melalui Indra Saputra dihubungi NSP menjelaskan pungutan yang dilakukan tentang kekurangan biaya SHM sebagian besar telah melunasi itu telah kami lakukan sampai lunas pembayarannya ketika ditanya ketentuan apa pungutan tersebut dia tidak bisa menjelaskan.

Secara terpisah menurut pengamatan sekretaris jenderal Aliansi Pemantau Korupsi Raskhanna S. Secara tidak langsung pihak pengembang PT. SPK diduga dapat rugikan para debitur penghuni perumahan PNS Korpri terlihat pihak pengembang selaku penjual kepada debitur semua administrasi proses surat menyurat termasuk HGB sudah menjadi bagian tanggung jawab pengembang. Hal ini sama saja pihak pengembang jual rumah tanpa surat tetapi pihak Bank BTN telah membayar secara lunas kepada debitur yang mengambil KPR Griya Abdi Karya.

Lebih ironisnya dalam perjanjian kredit yang ditandatangani antara debitur dan pihak Bank BTN dan pihak penjual developer PT. SPK tertera dalam perjanjian kredit pasal 1 sub p bukti kepemilikan agunan adalah hak guna bangunan dan sub r selaku penjual/pengembang PT. Sapta Putra Kandung. Kenapa setelah terjadi tandatangan perjanjian kredit setahun lebih muncul kekurangan biaya SHM. Ini menjadi timbul pertanyaan? Selayaknya pengurus Korpri Kab. Indramayu harus lebih tegas karena menyangkut hak-hak KPR PNS bersubsidi. Jika diperhitungkan pembayaran kekurangan SHM yang diminta oleh PT. SPK dari 177 unit yang terjual x 2 juta = Rp. 354 juta.

Berdasarkan data APK tahun anggaran 2007 pembangunan KPR PNS bersubsidi sumber dana APBD Rp. 1.947.619.000 dan sumber dana APBN Rp. 250.000.000 dialokasikan untuk penunjang sarana jalan, irigasi untuk komplek perumahan. Selain itu tahun anggaran 2006 sharing pembiayaan pembangunan 600 unit KPR PNS bersubsidi sumber dana APBN melalui Ditjen PU Cipta Karya Rp. 1.399.351.400 sedangkan dari APBN Menpera Rp. 2.995.231.300 tambahan APBD Kab. Indramayu Rp. 1.602.626.600 hal tersebut anggaran untuk pembangunan KPR PNS bersubsidi Griya Abdi Karya cukup besar sedangkan pemantauan di lokasi kondisi fisik bangunan maupun sarana prasarana dikomplek perumahan cukup memprihatinkan. Hal ini perlu adanya pemkab Indramayu segera turun tangan guna mengatasi keluhan pihak pemilik yang sampai saat ini masih ada yang belum terealisasi dari pihak pengembang jelas sekjen APK. (mns/kba)

Kepsek Tilep dana Roll Sharing, BOS Jadi Sasaran

Indramayu, SNP- Bantuan dana rehab Sekolah dasar(SD) melalui dana Roll Sharing Anggaran Belanja Daerah (APBD I) provinsi Jawa barat, tahun anggaran 2008 yang dikucurkan pemerintah provinsi melalui Pemkab Indramayu, seyogyanya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan didaerah itu, dituding dana tersebut masuk kekantong pribadi salah satu kepala sekolah SD.

Ironisnya, guna menutupi dana yang telah terpakai, Kepala Sekolah SD Eretan kulon IV Dra. Sriyati ditengarai menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun SNP, menyebutkan, bila Dra. Sriyati telah melakukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, seharusnya digunakan untuk meringankan biaya para anak didik, malah digunakan untuk melunasi hutang matrial dari rehab/pembangunan sekolah. Padahal sekolah tersebut salah satu penerima dana roll sharing senilai kurang lebih Rp 120 juta yang diperuntukan membangun dua ruang belajar baru yang pencairannya melalui beberapa termin atau tahapan.

Tidak hanya itu, meski laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru tersebut, dinyatakan telah selesai dan sudah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Indramayu, namun kenyataan dilapangan masih banyak menyisakan permasalahan. Diantaranya, masih menunggaknya pelunasan pembelian bahan bangunan kepada beberapa rekanan hingga total dari tunggakan kurang lebih sekitar Rp. 23 juta.

Menurut nara sumber yang tidak ingin menyebutkan namanya, menerangkan bahwa pihak sekolah dalam hal ini Dra. Sriyati selaku penanggung jawab pelaksanaan pembangunan, masih menunggak bahkan sisanya hingga saat ini belum terlunasi.

Ditambahkannya, selain masih menunggaknya hutang pada rekanan matrial saja, pembangunan gedung belajar baru pun masih belum rampung 100%. Pasalnya, dari dua ruang belajar yang dibangun semuanya belum terpasang langit-langit serta pengecatan temboknya pun baru dilakukan baru-baru ini, itu juga dilakukan menggunakan dana BOS.

Ketika ditanya, terkait tidak adanya teguran dari pihak komite sekolah, nara sumber menjelaskan, jika yang menjabat sebagai ketua komite sekolah tidak lain adalah suami dari kepala sekolah itu sendiri yaitu Abdul Mu’in. “padahal sebelum realisasi dana roll sharing yang menjadi ketua komite sekolah adalah Tasripin, namun saat pencairan berlangsung diganti oleh Abdul Mu’in tanpa melalui musyawarah. Bahkan dari total anggaran yang diturunkan sebesar Rp. 120 juta hanya terealisasi sekitar Rp. 90 juta, sisanya menurut kepsek telah dipotong diatas (Dinas Pendidikan Kab. Indramayu-red)”. Imbuhnya.

Permasalahan yang terjadi di SD Eretan Kulon IV tidak sebatas penyelewengan dana BOS saja. Tetapi Sriyati juga diduga telah melakukan penyunatan dana Bantuan siswa Miskin (BSM), dari 19 siswa penerima hanya mendapatkan dana itu 50 % saja, dan pemberiannya juga tidak langsung ke orang tua siswa.

Ditempat terpisah, Kepala UPTD pendidikan Kec. Kandang Haur Kab. Indramayu Suta menerangkan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang ada di SD Eretan kulon IV, sebab dirinya baru menjabat di Kec. Kandang Haur baru sekitar sembilan bulan sedangkan saat pelaksanaan pembangunannya tahun 2008. Namun Suta berjanji akan mengusut tuntas kebenaran kabar tersebut.

Saat dihubungi via ponsel Dra. Sriyati menolak jika dirinya telah menggunakan dana BOS untuk menalangi tunggakan pembangunan gedung belajar baru. Bahkan Sri pun mengancam pada SNP akan menuntut secara hukum apabila terjadi pencemaran nama baik didalam pemberitaan.

Isi pesan singkat yang dilayangkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Eretan Kulon IV pada wartawan SNP. “Kamu tahu apa tentang dana BOS disekolahan saya, sebab masalah tunggakan matrial yang handle suami saya. Suami saya mantan sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Indramayu dan pembayaran untuk tunggakan bersumber dari dana pribadi, silahkan kamu berhadapan dengan sumi saya dan perlu dicatat suami saya tahu kamu siapa? Kalau ingin tahu siapa suami saya tanya pada Makali (Ketua PWI Indramayu-red)”. (fey/MNS)

Rehabilitasi Jalan Dapat Menunjang Peningkatan Ekonomi Rakyat Indramayu

Tampak dalam gambar Edi Tao sedang mengawasi pekerjaan rehabilitasi jalan pekandangan-jatibarang. (Foto : mns/kba)

Indramayu, SNP- Guna kelancaran sarana transportasi darat di Indramayu memiliki spesifikasi teknis. Menyangkut tentang kepentingan umum karena jalan salah satu sektor penunjang pembangunan secara berkesinambungan. Hal ini disampaikan oleh pelaksana PT. Kesuma Eddy Tau, rehabilitasi paket pekerjaan jalan pekandangan – jatibarang yang dikerjakan oleh PT. Kesuma nilai kontrak Rp. 1,5 milyar lebih tahun anggaran 2010 telah dilaksanakan pekerjaannya dilapangan.

Dijelaskan lebih lanjut, peran serta kontraktor komitmen terhadap pola pembangunan Indramayu menuju religus, maju, mandiri dan sejahtera (REMAJA). Segala kesulitan dalam pelaksanaan teknis pekerjaan dilapangan dapat diatasi karena tetap melakukan kordinasi dengan PPTK Dinas Bina Marga H. Lutfi Alharomain ST, Msi, dan pengawas Wimbanu Eko Santoso. Selain itu pihak kontraktor memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sampai batas pemeliharaan pekerjaan jalan tersebut.

Secara terpisah ditemui, Kepala Dinas Bina Marga Plt. Soen Sujarwo melalui KPA Drs. Dikdik Sudikna BE,pelaksanaan rehabilitasi jalan nantinya dapat menunjang sektor peningkatan ekonomi rakyat Indramayu. Pasalnya, faktor kelancaran jalan kabupaten, kecamatan dan desa nantinya mempercepat sarana transportasi kendaraan yang melintas setiap harinya tegas Dikdik. (Fey/MNS/kba)

Diduga Guru Mencari Keuntungan dari Siswa Miskin

Indramayu, Kl.

Upaya pemerintah untuk memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan serta menekan angka putus sekolah, pemerintah memperluas akses pendidikan dasar yang bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin. Perhatian tersebut berupa pemberian bantuan beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar.

Pemberian bantuan bea siswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar pada umumnya bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan agar siswa yang orang tuanya tidak mampu/miskin tersebut dapat tetap memperoleh pendidikan. Disamping itu juga dalam rangka mendukung pencapaian program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Seperti halnya di SDN Kiajaran Kulon 2 Kec. Lohbener Kab. Indramayu, pemberian beasiswa miskin tersebut kurang direspon oleh Kepala Sekolah bahkan diduga guru mencari keuntungan dari siswa miskin. Pasalnya dari sejumlah beasiswa yang diberikan pemerintah kepada siswa miskin, mereka hanya menerima sebagian saja dari sekolah.

Saat kami datangi SDN Kiajaran Kulon 2 tersebut oleh wartawan Kompass Indonesia, bersama rekan wartawan dari Koran Sergap dan wartawan Koran Penelusuran Kasus (KPK). Salah guru mengatakan Kepala Sekolah ada, tetapi setelah sampai di ruang guru, beberapa guru mengatakan Kepala Sekolah tidak ada, memang tadinya ada tapi sekarang tidak tahu kemana, ujarnya.

Untuk menutupi kebobrokannya salah satu guru yang berinisiai Syt mencoba ngemove wartawan dan berlaku tidak sopan terhadap tamunya.

Akhirnya kamipun hanya bisa konfirmasi dengan beberapa guru yang ada disitu. Menurut salah satu guru mengatakan 18 orang siswa yang menerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan yang membelanjakan untuk keperluan sekolahnya bagi 18 siswa tersebut kami 4 (empat) orang, yaitu 1. Mustika Wati, 2. Painem, 3. Suherni, 4. Nani. Untuk keperluan siswa tersebut kami belikan Seragam Merah Putih, Pramuka, Baju Batik, Sepatu, Tas dan Alat tulis serta Buku Tulis 2 Pack, ucapnya.

Saat kami konfirmasi ke sejumlah orang tua siswa yang anaknya memperoleh beasiswa tersebut, beberapa orang tua siswa mengatakan hanya menerima 1 pack buku tulis, sepatu warior, seragam sekolah lengan pendek 1 stel, Baju pramuka 1 stel, tas sekolah, dan baju batik (tanpa celana). terang beberapa orang tua siswa.

Salah satu orang tua siswa yang minta namanya dirahasiakan dan dapat dipercaya mengatakan dari sejumlah yang diberikan sekolah kepada siswa miskin, nilainya tidak mencapai apa yang pemerintah berikan, hanya berapa persennya saja yang diberikan ke pada anak kami, pungkasnya.

Pendapat Ketua Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Cab. Indramayu mengatakan seharusnya Kepala Sekolah tidak perlu kabur/sembunyi ketika didatangi oleh rekan wartawan. Wartawan bukan musuh tetapi mitra. Kepada oknum guru janganlah bersikap arogan dengan ngemove wartawan beirlakulah sopan kepada tamunya, pengabdian selama 27 tahun sebagai PNS akan sia-sia dengan sikap arogansi. Pahami UU Pers No. 40Tahun 1999. Kalau saja Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro masih hidup beliau akan menangis melihat moral guru seperti itu, tegasnya.

Dengan melihat permasalahan diatas yang diduga guru mencari keuntungan dari siswa miskin sudah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Tidak menutup kemungkinan permasalahan ini akan ditindak lanjuti pada pihak-pihak yang berwenang. (IM-01) Sumber : Kompass Indonesia, Edisi 456/Tahun XIII/11-18 Oktober 2010

Pansus DPRD Indramayu Mempermasalahkan Kadis Pertanian

2010-04-23T05:33:00.000-07:00

Pansus DPRD Kadis Pertanian Bermasalah

Indramayu, Rakyat Oposisi,

Panitia Khusus (pansus) DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS Syafiuddin.Realisasi APBD Pemkab Tahun Anggaran 2009 pada Pos Pertanian sekitar Rp 12 miliar. Anggota Pansus menilai kinerja Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Pemkab Indramayu Ir. Toni Sudjana bermasalah.

Ketika dengan pendapat seputar LKPJ Dinas Pertanian, Anggota Pansus Ir Haris Solihin

yang dikenal sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD dan Dedy Rahmatulloh Ketua Fraksi Partai Golkar, membahas masalah basil sewaan lahan sawah "penangkar bibit,' luasnya puluhan hektar di Wilayah Indramayu Barat.

Kadis Pertanian tidak bisa menjelaskan uang basil sewan lahan penangkar bibit yang disewakan kepada pihak ketiga.jumlahnya diperkirakan puluhan juta rupiah karena lahan tersebut tanah irigasi teknis.bisa panen tiga dalam satu tahun Seharusnya Kadis Pertanian,Indramayu bisa menjelaskan secara nnci apa yang merijadi tugas dan kewenangan sebagai Kepala Dinas, uang basil sewaaan itu masuk kepada Pendapatan Asli Daerah ini tidak jelas apa lagi Pertanian tanaman pangan dari Indramayu sekitar 15% untuk mensuplai kebutuhan pangan untuk tingkat nasional.

Lebih ironisnya lagi, pada hari Pimpinan Sidang LKPJ, Setelah pembukaan. Agenda sidang. Terpaksa mengusir dua orang utusan Kadis Pertanian. Toto dan Anang. Sesuai surat undangan dari DPRD yang disampaikan kepada SKPD, agenda sidang tidak boleh di wakilkan. Kedua utusan itu dihujani pertanyaan oleh Pansus dewan untuk berkomunikasi dengan Kepala Dinas Ir Toni Sudjana.

Kondisi Dinas Pertanian dan Peternakan setelah dipegang oleh Ir. Toni Sudjana, ungkap anggota Pansus Ir Aris Solihirn kepada Wartawan Rakyat Oposisi, tidak kondusif pernah ada mosi tidak percaya melalui surat yang diungkapkan karyawan pertanian kepada Bupati Indramayu DR.H.Irianto MS Syafiuddin dan tembusan suratnya juga disampaikan kepada DPRD Indramayu. Intinya mereka tidak bisa kerjasama dengan kepala dinas. Kalau hal ini tidak segera dibenahi pasti akan menghambat seluruh kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pertemakan Pemkab Indramayu.

Urusan jabatan Kepala Dinas menjadi kewenangan eksekutif, hanya kami sebagai DPRD meminta ketegasan kepada Bupati Indramayu, agar mencarikan solusi yang, terbaik tentang Dinas Pertaniari kinerjanya kami nilai bermasalah. Secara terpisah Rakyat Oposisi dua kali mencoba menghubungi untuk klarifikasi tudingan pansus dewan Kadis Toni Sudjana dikantornya Jln Veteran Indramayu tidak ada diruang kerjanya. (Resman)***

Kejagung Usut Kasus Pembebasan Lokasi PLTU Sumur Adem

Indramayu, Rakyat Oposisi

Kasus pembebasan lahan untuk lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) seluas 84 hektar pada tahun 2006 lalu di Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Jawa Barat, hingga sekarang masih menggantung dan selayaknya diusut oleh Kejaksaan Agung.

Pelepasan tanah aset desa senilai Rp2,l miliar oleh Kepala Desa Sumur Adem H Karlim NZ ini, diduga terindikasi markup. Karlim dinilai telah menyalahgunakan kewenangan dalam pelepasan aset desa sebanyak 6 bidang berupa tanah dan bangunan saat menerima uang ganti rugi.

Malahan dalam pembebasan lahan PLTU juga menggunakan lahan sawah teknis dan non teknis serta tanah Perum Otorita Jatiluhur (POJ). Mencuat dugaan, PLN Ranting Haurgeulis dengan pihak panitia pembebasan tanah PLTU yang diberi kepercayaan oleh PLN Pusat (Persero) telah membohongi PLN Pusat.

Pasalnya, PLN ranting Haurgeulis tidak melaporkan bahwa harga tanah di , Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Jawa Barat sesuai NJOP tahun berjalan 2006 antara Rp 17.000 s.d Rp23.000/m2 sehingga diduga terjadi penggelembungan harga ketika transaksi berlangsung.

Kejanggalan lainnya, kantor PBB Kabupaten Indramayu tidak dilibatkan oleh panitia pembebasan tanah PLTU dan PLN ranting Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Seharusnya, pihak internal PBB dilibatkan sebagai tim penilai harga jual tanah untuk menaksir harga setiap tanah yang akan dibebaskan sesuai dengan NJOP tahun yang berjalan.

Dari data yang dimiliki Rakyat Oposisi, untuk tanah tangguUpengairan atau irigasi dengan nomor urut ganti mgi 143 kapling No 96 seluas 4.023 meter yang dihargakan Rp 44.212 diberikan ganti rugi sebesar Rp 177.864.876. Dalam gariti rugi ini, tanah pengairan nomor urut ganti mgi 149 Kapling No.95 seluas 7.640 meter2 mendapat kompensasi sebesar Rp329.821.520. Jadi, jumlah ganti rugi tanggul clan tanah pengairan Perum Otorita Jatiluhur ini totalnya sebesar Rp 507.686.396.

Oknum-oknum yang diduga terlibat dalam dugaan kasus mark up hingga sekarang masih menghimp udara bebas, seperti oknum Kepala Desa Sumur Adem Kecamatan Sukra H Karlim dan H Bisri. Begitu juga dengan Juru tulis sumur adem yang mengeluarkan SPPT atau surat pembayaran pajak tahunan.

Sementara oknum yang terlibat dari masyarakat, di antaranya Tarsan/ Kanang, Oyim dan Bos Beras Bogeg Sumur Adem H Casudin. Sedangkan oknum Camat Sukra Mulya Sejati Bsw berdasarkan informasi yang diperoleh RO, kini diduga dipanggil oleh Polda Jabar.

Bukan hanya itu, Plt Dinat Djuanda Nugraha W yang juga Direktur Sumberdaya Manusia dan Organisasi PT PLN (Persero) sebagai pemohon untuk pembebasan lahan bagi keperluan (PLTU) di Desa SumurAdem yang kini sudah pensiun, layak diusut.

Mantan Kadis Pertanian diduga terlibat

Dalam persoalan dugaan kasus mark up pembebasan lahan lokasi PLTU ini mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Ir Apas Fahmi Permana (sekarang menjabat Kepala Bappeda Indramayu, Red.) serta anak buahnya bernama Margono yang bertugas sebagai pendata di lapangan, diduga pula terlibat, yakni diduga memark up ganti rugi tananam di Dinas Pertanian Tanaman dan Peternakan Kabupaten Indramayu lebih kurang Rp446.791.550.

Beberapa tanah yang diduga di mark up, antara lain tanah empang kepunyaan PT Krida Jakarta yang tanahnya sudah terabrasi laut lebih kurang 3 hektar clan masih ada sisa lebih kurang 3 hektar lagi. PLTU membayar ganti rugi lebih kurang Rp 2.520.000.000.

Lainnya, yakni tanah atas nama Oyim nomor umt ganti rugi 77 Nomor kapling 78 seluas 1.152 meter2 yang harga tanahnya Rp44.212 per metemya. Jumlah uang ganti ruginya sebesar Rp68.617.024. Atas nama Oyim pula nomor urut 87 nomor kapling121 seluas 3.321 m2. Permeternya dihargakan Rp44.212. jumlah uang ganti ruginya `Rp 146.828952.

Tanah atas nama Casudin, yaitu tanah nomor urut ganti rugi 128 nomor kapling 123 seluas 438 m2. Besar ganti ruginya Rp 19.364.856, serta nomor w-ut ganti mgi 148 nomor umt kapling 107 seluas 18.997 m2 yang uang ganti rugipya diterima sebesar Rp839.895:364.

Taryono memiliki tanah seluas 4.694 m2 akan tetapi dibayar seluas 23.975 m2. Di sini ada kelebihan pembayaran tanah seluas 19.281 m2, dan Kardipah yang mengaku bahwa tanahnya seluas 4.325 m2 mendapat ganti rugi Rp150 juta.

Atau tanah seluas 14.273 m2 yang diatasnamakan milik Kardipah oleh Casudin dan Tarsan. Namun saat pembayaran, uang ganti rugi sebesar. Rp602.491.876 diterima oleh Casudin dan Sadut.

Ridwan memiliki tanah hanya 645 m2 atau Rp 28.516.740 namun dibayar oleh PLN 1.750m2 atau Rp48.854.260. Sisanya diduga diambil oleh lyus petugas pengukuran di dinas pertanahan saat itu, sekarang sudah pindah ke perizinan.

Diambil kebih kurang Rp40 juta. DariCiptaKaryanilaibangunan diambil Rp 5 juta oleh Yatno dan ganti rugi tanamandiambil oleh Margono S Rp10 juta. Nama-nama yang dicantumkan di atas adalah hanyalah segelintir Ant-1111, . masih banyak deretan nama-nama lainnya yang diduga terlibat dalam permasalahan ini. Tidak menutup kemungkinan, Bupati Indramayu DR H Irrianto M Syafiuddin pun diduga terlibat dalam persoalan ini. (Is)***

Mahasiswa Dan LSM Demo Kejari Indramayu

Indramayu, Rakyat Oposisi

Badan Eksekutif Mahasiswa Univesitas Wiralodra Indramayu (UNWIR) dan Lembaga Swadya Masyarakat(LSM) di Kabupaten Indramayu lakukan aksi demo keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Kusnin SH.MH. Menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Drs. H.Suheli sebagai tersangka dugaan pelaku tindak pidana korupsi. Uang bantuan opersional 7 sekolah SD,SMP,SMK DAN SMA negeri status sekolah unggulan jumlahnya pada tahun 2008 Rp. 690 juta.

Mahasiswa dan LSM menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri Jalan Jendral Sudirman dijaga oleh aparat Kepolisian dan menggunakan Mobil Dalmas Polres setempat dalam orasinya, mahasiswa gabungan dengan LSM pada hari Kamis (15/4) Kejaksaan Negeri wajib melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan pelaku tindak pidana korupsi. Sesuai dengan instruksi dan surat edaran Kejaksaan Agung R.I.

Pada aksi demo yang ke 4 ini rombongan mahasiswa dan LSM. Diterima oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri, Suparman SH, menjelaskan kepada pendemo Kejaksaan tetap akan melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan. Setelah tim penyidik mentapkan Drs H. Suheli sebaaai tersangka uang bantuan operasional sekolah unggulan jumlahnya Rp. 690 juta sudah disetorkan kepada rekening khas daerah Pemkab Indramayu PT Bank Jabar Banten Cabang Indramayu. Sesuai dengan saran Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Jaksa juga harus berhati-hati dalam penanganan dugaan perkara tindak pidana korupsi.

Pada tahapan penyelidikan awal uang bantuan operasional untuk sekolahunggulan KEpalaKejaksaan Negeri Indramayu H. Kusnin SH.MH. Dengan tegas berjanji kepada Mahasiswa dan LSM Indramayu akan melakukan penahanan setelah statusnya ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan setelah tim Kejari memanggil 7 kepala sekolah. Unggulan. Janji Kajari Indramayu ditagih oleh LSM dan kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa Unwir.

Perkara Mantan Kadisdik Indramayu Drs. H. Suheli secara jujur tahapan hokum sudah dilaksanakan Kejaksaan Negeri sebagai penyidik,sementara sebagai tersangka juga perlu diketahui oleh semua' pihak, punya hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Apa lagi dalam kasus ini kerugian negara sudah jelas tidak ada. Karena uang yang itu sudah dikembalikan sesuai dengan saran BPKRI. (Resman)***

Buta Aksara Disengsarakan

Miliaran Bantuan Gubernur Tertahan di Kas Daerah

Indramayu, Rakyat Oposisi

Belum terealisasikannya bantuan Gubemur Provinsi Jawa Barat untuk penuntasan buta huruf oleh Pemda Indramayu hingga sekarang, menjadi tanda tanya. Padahal bantuan tersebut sudah dikucurkan melalui dana APBD Provinsi Jabar pada November 2009 lalu.

Hat ini pun ditegaskan oleh staf Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di lingkungan PLS yang enggan ditulis namanya ketika ditemui Rakyat Oposisi, Jumat (16/4) mengatakan bahwa bantuan tersebut sudah dikucurkan pada November 2009 ke masing-masing kasda di kabupaten kota se-Jawa Barat.

Seharusnya, kegiatan belajar dan mengajar pada kelompok-kelompok keaksaraan fungsional dalam pemberantasan buta huruf yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sudah berjalan sejak bantuan tersebut dikucurkan.

Dari keterangan yang diperoleh Rakyat Oposisi, total kelompok buta aksara se-Jawa Barat berjumlah 15.559 kelompok. Masing-masing kelompok mendapat bantuan lebih kurang Rp 4.500.000.

Namun akibat belum direalisasikannya bantuan itu, pemberantasan buta aksara untuk 2.610 kelompok yang tersebar di berbagai-desa di 31 kecamatan di Indramayu menjadi terkendala.

Dana bantuan sebesar miliaran rupiah ini tertahan di kas daerah (Kasda) Pemkab Indramayu. Tertahannya dana bantuan penuntasan buta huruf diduga karena Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten lndramayu Drs H Suheli MSi `tersandung' dugaan kasus korupsi.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Suheli yang kini tidak menjabat lagi Kadisdik Indramayu, diduga telah menyalahgunakan kewenangan-nya terkait uang operasional untuk tujuh sekolah unggulan SD, SMP, SMK dan SMA sebesar Rp690 juta, dan kasusnya kini sedang ditangani oleh KejaksaanNegeri Indramayu.

Sumber Rakyat Oposisi mengatakan, ketika dana bantuan Gubemur Jabar digulirkan, Suheli masih menjabat sebagai Kadisdik Indramayu. Namun ketika dia berurusan dengan hukum, realisasi dana untuk program penuntasan buta aksara tersebut menjadi mandeg.

"Jangan karena mantan kadisdik berurusan dengan hukum maka masyarakat yang buta aksara menjadi sengsara karena bantuan gubernur terkendala. Dapat dibayangkan, hingga sekarang dana itu belum terealisasi dan masih ada di kas daerah," tegasnya.

Muhamad Rahmat SH Kadisdik baru yang menggantikan posisi Suheli yang akan dikonfirmasi Rakyat Oposisi, Kamis (15/4), menurut stafnya sedang ke Bandung. Sedangkan Kepala Bidang PLS Drs H A Kholik MA tidak berada di ruangannnya.

Sementara di lain tempat, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah DPPKAD) Rinto Waluyo MPd tidak dapat ditemui karena sedang mengikuti pendidikan. Sedangkan Sekretaris Hj Sri Wulaningsih yang akan dikonfirmasi tidak masuk kantor karena sakit.

Namun yang disesalkan Kabid DPPKAD lin Indrayati yang akan dikonfirmasi melalui kasienya Sugondo dan Udin, tidak bersedia menemui wartawan. Sedangkan Sekda Pemkab lndramayu Drs H Supendi MSi yang akan ditemui sedang mengikuti musrenbang di Bandung. Begitu juga dengan Bupati Indramayu DR H Irrianto MS tidak berada di tempat karena sedang mengikuti kegiatan di Jakarta. (IS)***

PSDA Jabar Normalisasi Cipelang Akan Ditindaklanjuti

Bandung, Rakyat Oposisi

Pembangunan Normalisasi Sungai Cipelang Kabupaten Sumedang yang dikelola Dinas Sumber DayaAir (PSDA) Provinsi Jawa Barat akan dilanjutkan pada tahun ini. Malahan pengerjaannya diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian dikatakan Kadis PSDA Jabar Dr Ir Syaefuddin Mamun MT MSi melalui Humas PSDA Jabar Dudin kepada Rakyat Oposisi belum lama ini. Menurutnya, Panjang alur Sungai Cipelang 12,5 Km.

Pada tahun 2009 dikerjakan untuk pengerjaan bronjong 80 meter dan pengerjaan tebing dan alur baru dikerjakan 1.400 meter dengan total biaya Rp558.304.000. "Realisasi anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing pada tahun anggaran 2010 pengerjaannya diharapkan berlanjut," katanya. (IS)***

Sumber : Koran Rakyat Oposisi, Edisi 193-Tahun Kelima, Rabu, 21-27 April 2010

PILKADA : Melepaskan Bayang-bayang Suami

2010-04-21T04:54:00.000-07:00

Bupati Indramayu didampingi Istrinya, H. Irianto MS Syafiudin dan Hj. Anna Shopanah.(Foto : realitaspublik.blogspot.com)***

PILKADA

Melepaskan Bayang-bayang Suami

Mungkin terlalu muluk jika membandingkan Anna Sophana, istri Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin saat ini, dengan Hillary Rodham Clinton, istri mantan Presiden Amerika Serikat dua periode, Bill Clinton. Keduanya pernah, atau sedang, mempertaruhkan reputasi dan kemampuan dalam pencalonan sebagai kepala daerah, atau kepala negara.

Anna hanya berlaga dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan Hillary bertarung habis-habisan dalam pemilihan kandidat presiden dari Partai Demokrat di AS. Akan tetapi, tak ada salahnya jika kiprah mantan ibu negara AS itu menjadi pembelajaran bahwa seorang perempuan juga memiliki hak dan kesempatan sama dalam dunia politik, seperti halnya laki-laki.

Namun, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Wiralodra Indramayu Leli Salman Al-farizi berpandangan, gerak politik kaum hawa di Indramayu relatif berat jika dibandingkan kaum laki-laki. Hal itu dipengaruhi faktor budaya dan sosial yang berkembang di masyarakatnya, yakni memosisikan perempuan sebagai warga kelas dua. Perempuan di Indramayu juga dianggap sebelah mata dengan citra mereka yang selama ini "miring" di mata khalayak.

Selama ini pun, politikus perempuan di Indramayu yang terpilih mewakili konstituen mereka di lembaga legislatif tidak terlepas dari bayang-bayang sosok suami atau orangtuanya yang punya jabatan strategis di pemerintahan atau dunia politik. Latar belakang keluarga dan modal sosial adalah aset terbesar yang jadi penyokong politikus perempuan di Indramayu berhasil menempati posisi saat ini.

Mulusnya langkah Anna mencalonkan diri sebagai bupati Indramayu 2010-2015 lebih karena faktor suami yang kini masih menjabat sebagai bupati Indramayu selama dua periode. Kekuatan dan kharisma Yance, panggilan akrab Irianto MS Syafiuddin, masih diperhitungkan calon pemilih dan kader Partai Golkar.

Mendobrak

Apabila hanya mengandalkan "kekuatan" sendiri sebagai ketua penggerak PKK Indramayu dan anggota DPRD Indramayu dari daerah pemilihan II, itu relatif berat baginya mendulang 30 persen suara dari 1,35 juta calon pemilih. Jumlah pemilih perempuan diperkirakan 684.200 orang. Namun, itu tidak bisa jadi jaminan semuanya akan memilih Anna jika kerja mesin politiknya dari tingkat kecamatan hingga desa tak ekstra giat bekerja.

Kegiatan Anna selama ini bergerak pada bidang sosial. Sebagai anggota DPRD, dia baru bekerja kurang dari enam bulan. Kualitas mobilitas politiknya masih menjadi pertanyaan banyak orang yang menginginkan Indramayu berubah menjadi lebih baik.

Leli menambahkan, kualitas dan kapasitas calon memang bukan sesuatu yang ditonjolkan dalam tradisi pilkada. Yang penting, calon menang dulu, sedangkan urusan program kerja dan visi-misi pembangunan urusan nanti.

Jika dalam pilkada Agustus nanti calon perempuan yang diusung partai berlambang pohon beringin ini bisa membuktikan kemenangannya (selama ini) di atas kertas, itu tentu saja akan jadi momentum pendobrak budaya politik di Indramayu. Kemenangannya bakal mengubah peta perpolitikan Indramayu yang didominasi politikus laki-laki. Tapi, sudahkah politikus perempuan Indramayu bisa lepas dari bayang-bayang suami? (TIMBUKTU HARTHANA/Kompas) ***

Sumber : pendopoindramayu.blogspot.com/Kompas, Rabu, 21 April 2010 | 13:47 WIB

PILKADA INDRAMAYU : Panwas Belum Terbentuk

2010-04-21T04:50:00.000-07:00

Panwas Belum Terbentuk

Pilkada Indramayu Kemungkinan Dua Putaran

INDRAMAYU - Dua pekan menjelang pelaksanaan tahapan pemilu kepala daerah atau pilkada Kabupaten Indramayu, Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada tingkat kabupaten belum terbentuk. Dikhawatirkan, ketiadaan Panwas ketika tahapan pilkada dimulai, Mei 2010, akan berbuntut panjang dan menjadi tidak sah.

Menurut Madri, Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indramayu, seharusnya, berdasarkan jadwal, Panwas tingkat kabupaten telah terbentuk sebelum KPU menyeleksi dan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Tujuannya, dari awal hingga akhir tahapan, ada Panwas yang memantau dan mengontrol jalannya pilkada di Indramayu sesuai UU No 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. "Kami khawatir jika dalam proses tahapan tidak ada (belum terbentuk) Panwas, hal tersebut akan menjadi celah bagi calon yang kalah untuk mempermasalahkan hal ini pada kemudian hari," kata Madri, Selasa (20/4).

Sebelumnya, pada Maret KPU telah menyerahkan enam nama calon anggota Panwas Kabupaten Indramayu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, hingga akhir April, enam orang itu belum juga menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh Bawaslu. Alasan penolakan Bawaslu adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU tidak berhak lagi mengajukan calon anggota Panwas.

Namun, Madri menjelaskan, enam calon anggota Panwas tingkat kabupaten itu selesai menjalani tes tertulis sebelum ada putusan MK, 18 Maret. Karena itu, KPU Indramayu tetap berinisiatif mengajukan nama-nama calon anggota Panwas ke Bawaslu. Menyikapi hal itu, Ketua KPU Indramayu Khotibul Umam, kemarin, menemui Bawaslu di Jakarta untuk meminta kejelasan status calon anggota Panwas yang diajukannya.

Selain terganjal belum terbentuknya Panwas, proses pilkada Indramayu berjalan sesuai jadwal. KPU menetapkan 155 anggota PPK, dan sedang menyeleksi lebih dari 1.000 orang untuk menjadi anggota PPS sebanyak 945 orang. Tahap selanjutnya, awal Mei, adalah pelantikan seluruh anggota PPK dan PPS, dilanjutkan pengumuman pendaftaran calon bupati-wakil bupati Indramayu.

Dua putaran?

Melihat antusiasme bakal calon yang berminat menjadi peserta pilkada Indramayu 2010, sedikitnya sudah ada tiga nama usungan partai politik dan tiga nama calon perseorangan, kemungkinan pilkada akan dilakukan dua putaran. Adapun anggaran yang tersedia, Rp 21,22 miliar, hanya untuk satu putaran.

Khotibul mengatakan, saat ini KPU fokus menyelenggarakan putaran pertama. Apabila setelah hari pemungutan suara, 18 Agustus, ada indikasi putaran kedua terjadi, barulah KPU Indramayu mulai menyusun dan mengajukan anggaran untuk putaran kedua. Kisarannya sekitar Rp 9 miliar-Rp 10 miliar.

Madri menjelaskan, meski berisiko karena KPU Indramayu hanya menerima dana untuk putaran pertama, KPU Indramayu dengan Pemkab Indramayu, bahkan dengan DPRD Indramayu, telah bersepakat dan saling memercayai. Pemkab Indramayu berjanji menyediakan dana jika sampai terjadi putaran kedua. Setidaknya, dana itu telah tersedia sebulan setelah putaran pertama selesai. (THT/Kompas) ***

Sumber : pendopoindramayu.blogspot.com/Kompas, Rabu, 21 April 2010 | 13:46 WIB

Rezim Keluarga di Pilkada 2010

2010-04-21T02:31:00.001-07:00

Grafis : Kompas

Rezim Keluarga di Pilkada

Terjadi Krisis Kaderisasi dalam Partai Politik

JAKARTA - Pemilu kepala daerah tahun 2010 mencemaskan. Pilkada kali ini menampilkan fenomena politik dinasti dengan munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala daerah yang berkuasa.

Pilkada yang memungkinkan semua orang berpartisipasi juga memunculkan artis-artis yang diragukan kapabilitasnya.

Pilkada 2010 ini adalah pilkada langsung kedua setelah pilkada langsung oleh rakyat dilaksanakan pada 2005. Saat itu dilangsungkan 226 pilkada, yaitu 11 pilkada provinsi, 179 kabupaten, dan 36 kota.

Dari 244 pilkada tahun ini, tujuh pilkada berupa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Jambi. Sisanya, sebanyak 202 pilkada kabupaten dan 35 kota, yang berada di 32 provinsi. Hari Minggu (18/4), misalnya, dua daerah di Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara, yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Purbalingga.

Maraknya pilkada itu membuat ratusan orang ”melamar” menjadi calon kepala daerah. Dari ratusan orang itu terdapat sejumlah calon yang kontroversial.

Di beberapa daerah, pertarungan keluarga dalam pilkada sangat mencolok, antara lain di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo; Indramayu, Jawa Barat; Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Kediri di Jawa Timur, dan Jembrana di Bali. Calon-calon yang maju dalam arena pertarungan memiliki hubungan keluarga, yaitu suami, istri, anak, atau kakak dan adik. Dari ruang keluarga bersaing di ruang publik.

Di Bone Bolango, seorang istri maju menantang suaminya yang kini berkuasa atau petahana (incumbent). Ismet Mile (62) yang mengakhiri tugasnya sebagai Bupati Bone Bolango kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Ibrahim Dau dari Partai Demokrasi Kebangsaan. Istrinya, Ruwaida Mile, juga mencalonkan diri sebagai bupati berpasangan dengan Haris Hadju dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Melawan kakak

Di Pilkada Bone Bolango pula, Mohammad Kris Wartabone yang berpasangan dengan Irwan Mamesah yang diusung PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional juga bertarung dengan kakaknya, Kilat Wartabone.

Kilat maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Bonny Oentu dari Partai Golkar. Kilat adalah wakil bupati yang pada Pilkada 2005 berpasangan dengan Ismet. Pilkada Bone Bolango dilaksanakan pada 5 Juli 2010.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Femmy Kristina Udoki, pekan lalu, mengatakan, pilkada di daerahnya paling ramai dibandingkan dengan pilkada kabupaten lainnya di Gorontalo karena diikuti delapan pasang calon.

Menurut Bonny Ointu, birokrat di Pemerintah Provinsi Gorontalo, banyaknya pasangan calon itu karena situasi politik di daerah tersebut kurang harmonis menyusul perpecahan rumah tangga calon petahana, Ismet Mile dengan istrinya.

Di Jawa Barat, istri dan anak Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin akan meramaikan bursa bakal calon Bupati Indramayu periode 2010-2015 pada Oktober mendatang. Keduanya kini masih bertarung memperebutkan dukungan dari Partai Golkar.

Istri Bupati Indramayu, Anna Sophana, yang selama ini menjabat Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sejak akhir tahun lalu disiapkan untuk maju dalam pilkada Indramayu. Menurut Irianto yang akrab disapa Yance, istrinya didukung para ibu binaan PKK. Puluhan baliho besar yang bergambar Anna Sophana pun sudah terpampang di jalan-jalan utama Indramayu.

Saat yang sama, putranya, Daniel Mutaqien, juga maju mencalonkan diri. Ia bersaing dengan ibunya memperebutkan dukungan Partai Golkar. Ia menggantikan ayahnya. Yance yang sudah dua periode menjadi bupati, Jumat lalu, mengaku tak masalah dengan pencalonan istri dan anaknya itu. Dia menolak dikatakan membentuk rezim keluarga karena anak dan istrinya juga melalui mekanisme yang berlaku.

Upaya untuk melanjutkan rezim keluarga juga terasa di Bantul, DIY. Dalam pilkada pada 23 Mei nanti, Sri Suryawidati atau yang akrab dipanggil Ida Idham Samawi, istri Bupati Bantul Idham Samawi yang telah dua kali menjabat, muncul sebagai calon. Walaupun kapasitasnya diragukan oleh pengamat politik, popularitas Ida cukup tinggi karena mengandalkan sosok suami yang selama ini dianggap sukses memimpin Bantul.

Menurut Ida, keputusannya untuk maju bukan ingin melanjutkan kekuasaan, melainkan karena menangkap permintaan masyarakat. ”Tiap hari banyak kelompok masyarakat yang menghendaki saya maju,” katanya.

Artis ikut meramaikan

Selain diramaikan calon yang berhubungan keluarga, pilkada di sejumlah wilayah juga disemarakkan dengan tampilnya artis. Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kampung kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama artis Julia Perez santer disebut sebagai bakal calon kepala daerah pada pilkada Desember 2010.

Jupe, panggilan akrab Julia Perez, secara resmi telah dipinang oleh koalisi delapan partai politik, meliputi lima parpol yang duduk di kursi parlemen dan tiga parpol nonparlemen.

Koordinator koalisi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Pacitan Sutikno mengatakan, delapan partai pengusung itu meliputi Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Patriot. Partai pengusung di luar parlemen adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Bulan Bintang.

Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Partai Demokrat memunculkan nama artis Vena Melinda sebagai calon bupati periode 2010-2015. Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ada Ratih Sanggarwati yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ratih diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai calon kepala daerah. Ia berdampingan dengan Khoirul Anam, Ketua DPC PKB Kabupaten Ngawi.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AA Ari Dwipayana, mengatakan, fenomena pilkada itu mengindikasikan krisis kaderisasi dan seleksi dalam partai politik. Partai terlihat belum mampu menyiapkan kadernya untuk menduduki jabatan publik. ”Padahal, tugas dan fungsi utama partai adalah perekrutan politik untuk menduduki jabatan publik,” ujar Ari. (NIK/HAN/UTI/ENY/WER/NIT/ZAL/Kompas) ***

Sumber : pendopoindramayu.blogspot.com, Rabu, 21 April 2010 | 03:47 WIB

PILKADA GORONTALO : Ketika Istri Bertarung Melawan Suami

2010-04-21T02:26:00.000-07:00

CALON KEPALA DAERAH

Ketika Istri Bertarung Melawan Suami

Wajah Ruwaida Mile (57) tampak berseri-seri. Padahal, Kamis (15/4) siang itu ia baru saja menjalani tes kesehatan yang melelahkan selama hampir lima jam untuk memenuhi persyaratan sebagai calon bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. ”Saya senang sekali bisa mengikuti tes ini,” katanya.

Siang itu, Ruwaida ditemani anaknya, Hamdi. Keduanya tengah berkemas untuk pulang seusai makan di sebuah ruangan di Rumah Sakit Aloei Saboe, Kota Gorontalo. Ketika sejumlah wartawan mendekati dan meminta untuk wawancara, Ruwaida menantang, ”Silakan, mau tanya apa?” Ruwaida sadar, pers menjadi salah satu pilar untuk mendongkrak popularitas dalam pencalonan pilkada 5 Juli nanti.

Pencalonan Ruwaida bersama pasangannya, Haris Hadju, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone Bolango cukup menghebohkan masyarakat setempat. Pasalnya, Ruwaida menantang suaminya, Ismet Mile. Ismet, yang calon petahana (incumbent), lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai calon bupati, didampingi Ibrahim Dau.

Dalam masyarakat Gorontalo, jarang ada istri melawan suami di depan publik. ”Tetapi, inilah politik, semuanya bisa terjadi. Istri bisa saja melawan jika merasa dianiaya,” kata Imran Nento, aktivis lembaga swadaya masyarakat Merdeka Gorontalo.

Mengenai pencalonan sang istri, Ismet Mile hanya berucap, ”Itulah demokrasi, tidak ada yang bisa melarang.” Ismet enggan berbicara mengenai sikap istrinya. Ia hanya duduk diam di antara tujuh pasang calon bupati dan wakil bupati lainnya. Meski beberapa kali berpapasan dengan Ruwaida di ruang pemeriksaan, keduanya tidak bertegur sapa.

Sama-sama ketua partai

Suami-istri itu adalah ketua partai politik setempat yang sama-sama sukses pada Pilkada Legislatif 2009. Ruwaida adalah Ketua Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang meraih empat kursi, sedangkan Ismet adalah Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang juga meraih empat kursi. Di DPRD Bone Bolango ada 25 kursi.

Ruwaida berkisah, awalnya ia tak terpikir menjadi calon bupati, apalagi menantang sang suami. Ketika suaminya, Ismet Mile, melakukan deklarasi tiga bulan lalu, ia pun ikut naik panggung. Sang suami malah mengatakan, antara PDK dan PKNU menjadi koalisi besar dalam pilkada.

Namun, dalam perjalanan waktu, pada pertengahan Maret lalu, Ruwaida maju sendiri. Katanya, atas permintaan masyarakat, terutama tiga putranya. Hubungan kurang harmonis dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan Ruwaida maju.

”Bapak sempat marah besar ketika saya deklarasi. Tetapi, menjadi bupati kan tidak harus ada izin suami. Ini berbeda kalau suami kawin lagi, ya, harus ada izin istri,” katanya.

Bagai gayung bersambut, pencalonan Ruwaida mendapat sambutan dari masyarakat. Ratusan warga memadati setiap pertemuan yang diadakan Ruwaida, terutama kaum perempuan. ”Ke mana-mana, Ibu Ruwaida selalu menangis. Ibu Ruwaida merasa terluka karena dikhianati,” kata Ratna, warga Iloheluma, Bone Bolango.

Belakangan, Ruwaida merasa sakit hati ketika ”jabatan” dia sebagai Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Bone Bolango dicopot oleh sang suami, diikuti penarikan mobil dinas Kijang Innova. Mobil dan jabatan itu kemudian diserahkan kepada Yayuk, istri kedua Ismet. (Jean Rizal Layuck/Kompas) ***

Sumber : pendopoindramayu.blogspot.com, Rabu. 21 April 2010

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

hamim pou @ Senin, 19 April 2010 | 13:27 WIB
pilkada bonbol memang ramai, ada suami isteri, ada pula kakak adik. terpulang pada masyrakat utk menilainya

sin @ Senin, 19 April 2010 | 12:04 WIB
Contoh pemimpin apaan ini. mudah-mudahan rakyat nya tahu model pemimpin macam ini dan gak memilihnya. Pemimpin kaya gini akan bikin rusak daerahnya...

Proyek Normalisasi BBWS Cimanuk Cisanggarung Diduga Bermasalah

2010-04-12T04:25:00.000-07:00

Proyek di BBWSCC Diduga Ditangani PPTK 08 Cirebon

Bandung, Rakyat Oposisi

Adanya temuan terhadap sejumlah proyek yang diduga ditangani oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) 08 Cirebon yang berlokasi-di Situ Bolang pada perbaikan 3 intake (pintu saluran) Kali Beras, Saluran Banteng, Saluran Keso di Waduk Situ Bolang Desa Jatisura, Cikedung Kabupaten Indramayu.

Hingga sekarang belum mendapat klarifikasi dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai CimanukCisanggarung (BBWSCC) CirebonPrijoSambodo. Padahal permasalahan tersebut telah dikrnifirmasikan secara tertulis pada Desember tahun lalu, No.01/ BJB.RO-Konf/HII/09.Namunhingga saat ini masih belum ada penj elasan sama sekali mengenai hal tersebut dariKepalaBBWSCC.

Belum diketahui berapa masing masingnilaikontrakuntukperbaikan intake pintu air di Kali Betas, Kali Banteng, dan Kali Keso. Malahan dalam pelaksanaan pekerj aan, tidak terpasang papan proyek di laparigan. Pertanyaan yang menggelitik, dalam ketentuan areal tersebut di atas 3000 ha sumber dana APBN, area11000 s/d 3000 ha sumber dana provinsi, dan areal 1000 ha dari kabupaten/kotamadya, tetapi mengapa pelaksanaan pekerjaan tersebut ditangani oleh PPK 08 Cirebon?

Dalam konfirmasi tertulis RO yang ditujukan secara kelembagaan itu dipertanyakan pula nama oknum BBWSCC yang mengerjakannya, begitu juga waktu kontraknya. Malahan menurut sumber RO yang layak dipercaya mengungkapkan bahwa secara teknis pekerjaan in take bisa dikerjakan secara swakelola. Tetapi pertanyaan apakah dikerjakan oleh rekananan atau kontraktor, masih belum mendapat jawaban.

Mengenai pelaksanaan lelang terbuka atau yang dilakukan dengan penunjukkan langsung,

Kepala BBWSCC belum menjawab. Malahan lokasi yang diperoleh RO dari sumber terpercaya bahwa pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan 3 Iintake di Situ Bolang masih ' terdapat dua pekerjaan lainnya, hingga sekarang masih menjadi pertanyaan. (IS)***

Pekerjaan Normalisasi Sungai

Bandung; Rakyat Oposisi

Dugaan yang mengarah pada adanya pungutan dalam proyek ADB 2009 dengan alokasi sebesar Rp3.075. 389.000, yang dilakukan oleh oknum Dinas -Pengairan Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu dari bagian operasional dan pemeliharaan (OP) berinisial Tan, harus disikapi oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jabar Dr. Ir. Sjaefuddin Mamun MT MSi. Pasalnya, para ketua P3A diduga dipungut puluhan juta ru piah ini ketika bergulirnya dana loan, dengan alasan untuk oknum PSDA kabupaten dan provinsi dan untuk membayar pajak. Padahal tidak ada PPN di kegiatan PISP Satker DPSDA 2009 untukpaketpekerjaan perbaikan ringan jaringan irigasi daerah irigasi (DI) yang berlokasi di 3 kabupaten dari ADB loan tersebut. Dari penelusuran lapangan di dalam pemberitaan Rakyat Oposisi.

Selaku Petugas Sosialisasi Proyek. Namun yang mengherankan, klarifikasi terhadap pemberitaan RO ini ti dak mengatasnamakan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber DayaAir (PSDA) Provinsi Jabar atau Endang Kusnadi Kepala Satker DPSDA Jabar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Selain itu klarifikasi dalam beberapa halaman ini memang memberikan penjelasan mengenai dana ADB, namun yang menjadi pertanyaan, jawaban tersebut terkesan perseorangan dan tidak mencerminkan kelembagaan karena tanpa nomor dan cap kedinasan.

Pertanyaannya, apakah Purnomo Wibowo berkapasitas menjawab dan memberikan klarifikasi terhadap persoalan ini mewakili Kepala Dinas PSDA, atau Kepala Satker DPSDA Jabar selaku Kuasa Pengguna Anggaran?

Mengenai konfirmasi tertulis Rakyat Oposisi yang ditujukan kepada Kadis PSDA Cq. Kepala Satker DPSDA Jabar No.O1BJB telah dikonfirmasikan secara tertulis pada Desember tahun lalu, No.01/ BJB.RO-Koiif/XII/09.

Bandung, Rakyat Oposisi Realisasi anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing yang terdiri dari 41 paket lebih kurang sebesar Rp24.195.078.000, patut untuk ditelusuri.

Pasalnya, sejumlah pekerjaan lapangan normalisasi dan perkuatan tebing berdasarkan temuan lapang'an diduga bermasalah. Pada normalisasi Sungai Cipelang yang menelan anggaran lebih kurang sebesar Rp558.304.000, pekerjaan pengerukan alur sungai terjadi pendangkalan.

Menurut sumber di Dinas PSDA Jabar, panjang alur Sungai Cipelang lebih kurang 12,5 Km sedangkan untuk perbaikan tebing dan alur, baru 10 persen. Pengerjaan bronjong paniangnya 80 meter. Pada tahun anggaran sekarang pekerjaan tersebut berlanjut..

Yang menjadi pertanyaan, apakah pengerjaan normalisasi dan perkuatan tebing yang terdiri dari 41 paket tersebut, semua pekerjaannya hanya 10%? Dan apakah memang ada pekerjaan -lanjutannya?

Namun sayang, urituk memperoleh keterangan mengenai persoalan ini, Kadis PSDA Jabar Dr Ir Syaefuddin Mamun MT MSi, PPK DPDF dan PPD Maman Sulaeman, Kabid Operasional dan Pemeliharaan Dinas PSDA Jabar Endang Kusnadi ST ME, yang akan dikonfirmasi Rakyat Oposisi, Rabu (31/3), tidak ada di tempat. ***

DPP Partai Golkar Terkejut Atas Mundurnya Ribuan Kader Golkar Jabar

2010-03-13T03:51:00.000-08:00

DPP Golkar Akan Panggil Yance
Pengunduran Diri 1.123 Kader Otokritik Bagi Partai Golkar

JAKARTA, GALANG - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengaku terkejut atas mundurnya 1.123 kader aktif DPD Partai Golkar Jawa Barat. Oleh karena itu, DPP akan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan cross check, baik Ketua DPD Golkar Jabar Irianto Syafiuddin (Yance) maupun kader yang mengundurkan diri itu.

Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar dan Koordinator Provinsi Jabar, Happy Bone Zulkarnaen ketika dihubungi "PR" di Jakarta, Jumat (12/3).

"Kalau benar itu yang terjadi, ini persoalan serius bagi Golkar Jabar. Ini tidak main-main. DPP dalam waktu dekat akan melakukan langkah-langkah rasional dan persuasif kepada pimpinan DPD Jabar dan kader yang mengundurkan diri itu," kata Happy.

Happy menegaskan, DPP Partai Golkar akan mendalami terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan kebenaran tentang mundurnya 1.123 kader itu, baik mengenai jumlah kader yang mundur, atau persoalan lainnya. DPP pun akan mendalami akar-akar permasalahan yang mungkin muncul di DPP Golkar Jabar seperti adanya ketidakpuasan kepada Musyawarah Daerah (Musda) Bekasi dan Purwakarta.

"Kami pernah dengar tentang adanya ketidakpuasan di Musda, juga jumlah kepengurusan yang cukup besar di DPD Jabar. Tetapi apakah itu akar permasalahnya?" kata Happy.

Menurut Happy, Golkar adalah salah satu partai yang demokratis dan dewasa, sehingga jika ada perbedaan pendapat ataupun kekecewaan tentunya dapat dicarikan solusinya secara internal partai. Partai Golkar pun tidak terbiasa menyampaikan aspirasi di luar koridor ketentuan yang ada.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie belum mengetahui dan belum mendapat informasi alasan pengunduran diri lebih dari 1.000 kader aktif DPD Golkar Jabar itu.

"Ketum belum mendapatkan informasi dan belum tahu alasannya apa. Saya malah baru tahu dari Anda," kata orang dekat Aburizal itu.

Otokritik partai

Sementara itu, pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, mundurnya 1.123 kader Partai Golkar Jawa Barat jelas menjadi otokritik bagi kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat di bawah Yance. ”Bagaimanapun, Yance harus mampu mengatasi masalah itu, meski belum tentu hal itu bermula pada saat ia memimpin.”

Dia menduga, masalah itu sudah muncul pada saat munas (musyawarah nasional) di Pekanbaru, Riau, di mana terjadi dua kubu yakni kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Surya Paloh. Dalam hal ini, Yance dikelompokkan sebagai kubu Ical yang kemudian dinilai kurang mengakomodasi kelompok-kelompok yang ada.

"Jika hal itu benar, mereka yang menyatakan mundur berasal dari kantong-kantor DPD II yang pada saat munas memberikan suaranya ke Surya Paloh. Jadi tidak ada salahnya, Golkar Jabar di bawah Yance melakukan rekonsiliasi pasca-Munas Partai Golkar," kata pengajar dari Universitas Paramadina ini.

Pengamat dari Lembaga Survei Indonesia itu menyayangkan jika Yance atau pengurus terasnya tidak menanggapi persoalan itu. "Harus ada respons segera dan jangan melakukan pembiaran karena ini adalah masalah masa depan partai yang dalam jangka pendek harus menyiapkan sejumlah pemilu pilkada," katanya. (A-130/A-78)***

Sumber : Pikiran Rakyat/pendopoindramayu.blogspot.com, Sabtu, 13 Maret 2010

Pengunduran Diri Kader Partai Golkar Jabar Dampak Dari Kurang Transparansi Pengurus

2010-03-13T03:48:00.000-08:00

1.123 Kader Aktif Golkar Jawa Barat Menyatakan Mundur

BANDUNG - Sedikitnya 1.123 kader aktif DPD Partai Golkar Jawa Barat secara resmi menyatakan mundur dari partai berlambang beringin itu. Pernyataan itu dikemukakan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Sunatra kepada "PR" di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Kamis (11/3).

Dalam deklarasi itu hadir sedikitnya dua ratus kader Golkar yang menyatakan mundur. Sunatra menjelaskan, alasan pengunduran diri itu antara lain kepemimpinan DPD Golkar Jabar saat ini tidak lagi mengakomodasi kelompok muda, agamawan, budayawan, mahasiswa, akademisi, dan sebagainya.

Sebagai gantinya, kata Sunatra, kepengurusan Golkar Jabar hanya merangkul kelompok pengusaha dan pemilik modal. "Partai Golkar yang tadinya bersifat ideologis normatif, kini terjebak dalam ideologi kapitalis pragmatis. Dengan demikian, dalam tubuh Golkar kini tumbuh hedonisme dan materialisme," ujarnya.

Alasan lain, tutur Sunatra, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Golkar Jabar sangat parah. Dengan demikian, kaderisasi tidak berkembang dengan wajar.

"Yang lebih parah justru tumbuh nepotisme, terutama dalam penentuan calon pejabat politis dan jabatan di kepengurusan partai. Ya bapaknya, ya anaknya, istrinya, ya suaminya. Dengan demikian, kader potensial yang sudah lama berkiprah tergeser oleh kader oplosan. Ini tidak konsisten dengan paradigma baru Partai Golkar yang anti-KKN," ujar Sunatra.
Inkonsistensi

Inkonsistensi di tubuh Golkar juga semakin kentara, misalnya, dalam penyusunan daftar calon anggota DPR/DPRD pada Pemilu 2009. Sunatra mencontohkan, ada calon anggota DPR RI Pemilu 2009 dari Golkar Jabar yang sebelumnya tidak dikenal oleh kalangan internal dan tidak pernah aktif di kepengurusan, baik di tingkat DPD maupun DPP.

”Seharusnya, untuk menjadi pengurus harian partai, minimal menjadi anggota lima tahun dan pernah duduk di kepengurusan," kata Sunatra.
Namun, kenyataannya, semua aturan itu diabaikan tanpa memperhitungkan dampak psikologis bagi kader partai yang sudah lama mengabdi. Oleh karena itu, kata Sunatra, dia dan seribuan rekan lainnya berketetapan hati menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai.

Sementara itu, baik Ketua DPD Golkar Jabar Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) maupun Sekretaris DPD Dedi Mulyadi tidak bisa dikonfirmasi terkait dengan pengunduran diri 1.123 anggotanya itu. Beberapa nomor telefon seluler milik Dedi Mulyadi, yakni 0812124422xxx, 08118666xxx, dan 08592607xx, serta nomor 085295972xxx milik Yance, tidak aktif saat dihubungi ”PR”.

Pengamat politik dari Unpad Bandung, Indra Prawira mengatakan, pengunduran diri massal itu seharusnya tidak perlu terjadi. ”Jika terjadi masalah dalam partai, solusinya didapat melalui musyawarah terlebih dahulu,” ujarnya.

Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, ucap Indra, ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi partai ada pada musyawarah (musda dan munas). Oleh karena itu, seharusnya kongres istimewa diadakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. "Kalau mengundurkan diri dan nantinya berpindah partai, itu tindakan konyol." (A-133)***

Source : Pikiran Rakyat/pendopoindramay.blogspot.com, Jumat, 12 Maret 2010

TKW Asal Indramayu terlantar di Riyadh

2010-02-19T00:35:00.000-08:00

Nomor : 03/AJII-TKW/II/2010

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Mohon Dibantu Pencarian

Dan Pemulangan Dayi binti Sajan

TKW asal Indramayu di Riyadh.

Kepada Yth.

1. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta

2. Bupati Indramayu di Indramayu

3. Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta

4. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Indramayu di Indramayu

5. Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh

6. Ketua BNP2TKI di Jakarta

Dengan hormat,

Pengurus Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Kab. Indramayu menyampaikan kepada instansi pemerintahan sipil dan yang terkait, perihal sesuai dalam pokok surat diatas. Berdasarkan penyampaian Sajan bin Katam orang tua dari Dayi binti Sajan, umur 20 tahun, warga Desa Karangsong Blok Wanasari RT. 05 RW. 02 Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, Jabar. Bahwa anaknya tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 habis masa perjanjian kontrak kerja selaku TKW di Riyadh, hingga sekarang belum pulang dan tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan penuturan awal dari pihak petugas lapangan (sponsor) rekruitmen TKW bernama Fatimah, alamat komplek perumahan Griya Asri desa Singaraja Kecamatan dan Kabupaten Indramayu bahwa TKW Dayi binti Sajan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Riyadh dengan nama majikan Atallh Muhamed Alenasbi, Alqurayat 000530 0000062157212 sebagai pembuktian data ketika transfer uang dari Riyadh, atas nama Dayi binti Sajan melalui via rekening Fatimah, Bank BNI Cabang Indramayu. Adapun telepon Atallh Muhamed Alenasbi : 09665 81324018991. 9665501094117. Adapun bukti-bukti data terakhir yang menyangkut terkait terhadap pemberangkatan Dayi binti Sajan sampai di Riyadh sebagai berikut :

1. Keterangan kronologis rekruitmen TKW petugas lapangan Fatimah.

2. Surat keterangan H. Sulaeman

3. Foto Dayi binti Sajan

4. KTP Sajan bin Katam

5. Kartu Keluarga

6. Bukti Rekening Pengiriman uang

Besar harapan pihak keluarga Sajan bin Katam agar anak kandungnya Dayi binti Sajan dapat segera dipulangkan ke Indonesia mengingat orang tua kandungnya dalam keadaan sakit.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dibantu proses pencarian dan pemulangannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Indramayu, 10 Februari 2010

Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII)

Pengurus

Raskhanna S. Depari

Ketua

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kuwu Desa Karangsong di Karangsong

2. Yth. H. Sulaeman di Jakarta

3. Yth. Sdri. Fatimah di Singaraja

4. Yth. Sdr. Sajan binti Katam di Karangsong

5. Arsip

SKETSA KRONOLOGIS

REKRUITMEN TKW ATAS NAMA DAYI BINTI SAJAN

FOTO DAYI BINTI SAJAN

KTP SAJAN BIN KATAM

KARTU KELUARGA

SURAT KETERANGAN

GALAK NEWS

Nasabah PT BPR Mitra Harmoni Resah ,Bayar Pinalti Tinggi ?

Kejari Indramayu Tahan Empat Orang Tersangka Korupsi Bantuan Puso Gagal Panen

Kejari Indramayu Tahan Pengurus Kapoktan

APBD AKAN DIGROGOTI TIKUS-TIKUS KORUPTOR,,,,,,,,,SEMAKIN gilaaaaaaaaa

PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MAMPUKAH BRANTAS PELAKU KORUPSI...?

PEMBORONG INDRAMAYU BAGI-BAGI PROYEK APBD TAHUN ANGGARAN 2012...?

Anak Melinda 10 Bulan Diterlantarkan Bupati Cirebon

Tahun 2012 Adalah "Tahun Naga "

PERDA TAMBANG GALIAN C PENTING DI DELI SERDANG SUMUT

Istana Negara Presiden RI Kurang Air,,,,,,,?

Putra Qadafi, Saif al-Islam, Ditangkap Pasukan NTC

KORUPTOR SWERANG BALIK..................?

Dirjen Kehutanan Negara Dirugikan Rp 158 Triliun

HUT RI 66 TAHUN ...MERDEKA ATAU KORUPSI

KPK PERIKSA KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT

PERUSAHAAN MIGAS NUNGGAK PAJAK Rp 3,85 TRILIUN,,,?

Suap Sekkretaris Menteri Pemuda & Olah Raga

Ratusan Kecamatan Di Papua Ilegal

daftar media cetak majalah/koran

PELAJAR SMA PERKOSA SISWI SMP MULUS....///

Pegwai Dinas Pendidikan Perkosa Siswi Magang.................BUSeeeeeeeeeeeeeeet

GURU NGENTOT SISWI SMP NEGERI ..............BERHASIL HAMIL...???

FOTO SYUR SEX NADIA HEBOH.................//

Telkom Digoyang Isu Korupsi Proyek KPK Diminta Segera Bertindak

ALQURAN DIBAKAR

Jenderal Polisi Juga Terlibat Korupsi...........Penjara Urusannya.

Presiden Yudhoyono Minta Pengelolaan Zakat Transparan

Dipo Alam Digugat Rp 101 Triliun

Ahmadiyah Jadi Tumbal Kegagalan Negara

Susno Beberkan Kekayaan Makbul Padmanegara

Pemerintah Diminta Bekukan Ormas Penebar Kebencian

Menteri Kesehatan RI Harus Peduli Tangani Kesehatan Rakyat

Benediktus XVI: Gunakan Internet Secara Bertanggung Jawab

Wisatawan Singapur Akan Kunjungi Ritual Mandi Safar

Harian Batam Pos Manajemen Redaksi Terbaik Di Riau

Badan Pengjaian Dan Penerangan Teknologi Temukan Kelemahan Desain Regulator Tabung Gas

Majelis Hakim Pengadilan Militer Putuskan Perwira TNI Dihukum 10 Bulan Penjara

Raja Koruptor Gayus Tambunan Divonis 7 Tahun Penjara

Polisi Khusus Kejahatan Internet dari Polda Metro Jaya

Situs Pembocor Rahasia Negara, Wikileaks

Jurnalis Al-Jazeera Diminta Lepas Bra

Narapina Australia Mahal Barter 1:12.000 Napi Indonesia

KPK Periksa Bupati Simalungun Sumut

Pajak Sasaran Empuk Korupsi Uang Rakyat

Kepala LP Hubungan Gelap Narapinan Wanita Cantik

Pangeran Charles Masih Doyan Selingkuh...?

Cecilia Cheung Bangkit dari Skandal

Memijat Penggemarnya Dengan Buah Dada Montok

Gubernur Sumut Disita KPK Harta Benda Hasil Dugaan Korupsi

KPK Tahan Tersangka Bupati Nias Sumut

Buyung Dukung KPK Ungkap Penyuap Gayus

Perempuan Jerman Harus Pake Bra Saat Kerja

Australia Mau Tukar Corby dengan 12.000 Napi WNI Jakarta-Pemerintah Aus­tralia menawarkan pertukaran 12.000 narapidana Warga Ne­gara Indonesia (WNI)

80 Persen Anak Indonesia Berpikiran Negatif

Menkoinfokom Kewalahan Basmi Situs Pornografi

Pengadilan Tipikor Bandung Siap Tampung Kasus Korupsi

Walikota Bekasi Ditahan KPK.

Polisi Korsel Usut Pengumpulan Data Pribadi Oleh Google

Mafia Pajak Polisi Harus Jujur.....??????

BBWS III Sungai Sumatera Dipanggil Jaksa

Mantan Bupati Indramayu Tersangka Korupsi Mark Up Lahan PLTU Sumur Adem

BPN Indramayu Diam Saja.................Busyeeeeee?

Periksa Jujur Dan Tegas

Penyambungan Lisdes di Indramayu

Developer Perumahan Korpri Indramayu Dipermasalahkan

Pansus DPRD Indramayu Mempermasalahkan Kadis Pertanian

PILKADA : Melepaskan Bayang-bayang Suami

PILKADA INDRAMAYU : Panwas Belum Terbentuk

Rezim Keluarga di Pilkada 2010

PILKADA GORONTALO : Ketika Istri Bertarung Melawan Suami

Proyek Normalisasi BBWS Cimanuk Cisanggarung Diduga Bermasalah

DPP Partai Golkar Terkejut Atas Mundurnya Ribuan Kader Golkar Jabar

Pengunduran Diri Kader Partai Golkar Jabar Dampak Dari Kurang Transparansi Pengurus

TKW Asal Indramayu terlantar di Riyadh

Australia Mau Tukar Corby dengan 12.000 Napi WNI Jakarta-Pemerintah Australia menawarkan pertukaran 12.000 narapidana Warga Negara Indonesia (WNI)