Presiden: Hentikan Korupsi Berantas Mafia Peradi
Jakarta-"GALAKnews"
Untuk kesekian kalinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk mencegah dan memberantas korupsi anggaran negara. Presiden juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk bekerja sama dalam upaya menyelamatkan keuangan negara.
Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemerintah Tahun 2012, Kamis (19/1), di Kemayoran, Jakarta. Rakernas bertema "Tahun Peningkatan Kerja dan Prestasi" ini dihadiri Wakil Presiden Boediono, semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia, pimpinan DPRD di seluruh Indonesia, pimpinan TNI/Polri di pusat dan daerah, utusan khusus Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden, serta Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional.
"Pastikan penyimpangan dan korupsi terus berkurang. Pencegahan dan penindakan sama pentingnya, jangan terkesan dijebak dan dibiarkan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang ragu-ragu tindakannya melanggar, korupsi atau tidak, berikanlah jasa konsultasi. Jangan dibiarkan, itu tidak baik. Marilah kita berhenti dari korupsi," kata Presiden.
Presiden menginstruksikan agar korupsi dan kolusi di sektor pajak dan penggunaan anggaran negara dapat dicegah dan diberantas. Pencegahan harus dilakukan sejak perencanaan.
"Baru merencanakan saja sudah korupsi, apalagi nanti pelaksanaannya. Saya sudah minta BPK, KPK, BPKP bekerja sama untuk menyelamatkan anggaran negara. Cegah dan berantas mark up pengadaan barang. Jangan main-main dengan mark up. Cegah dan hentikan pungli kepada investor. Cegah dan berantas praktik mafia hukum dan peradilan," kata Presiden.
Menurut Presiden, pemerintah telah berupaya meningkatkan gaji pejabat dan pegawai. Dalam rapat tersebut, Presiden juga mendengar permintaan kenaikan gaji bupati/wali kota. Ada gaji pemerintah daerah yang belum naik. Menanggapi hal itu, Presiden minta Menteri Keuangan untuk mengkajinya. "Silakan Menkeu, ditinjau dengan baik,"katanya.
Di akhir penyampaian instruksinya, Presiden sempat menghardik peserta Rakernas yang tersenyum simpul saat ia meminta pemerintah daerah untuk melaksanakan penyerapan belanja APBD tepat waktu. "Amat tidak baik dan amat tidak bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan APBD. Jangan tersenyum dan tertawa, ini untuk rakyat kita. Jangan mencederai aspirasi dan kepentingan rakyat kita. Saya ingin hal ini diperbaiki," tegasnya.sumber kompas.com//kba.ajiinews//galaknews//
Tidak ada komentar:
Posting Komentar