Penyambungan Lisdes di Indramayu

WARGA MISKIN MENJERIT, BIAYA PROGRAM PEMERINTAH LISDES TINGGI...?

Indramayu”galaknews”

Program listrik desa (lisdes) yang seharusnya gratis, ternyata masih dipungut biaya oleh oknum aparat pemeritahan desa,ditenggarai oknum PSDA Tambeh Kab.Indramayu,diam seribu bahasa,tanpa ada larangan secara tegas bahwa pemasangan sambungan listrik unyuk warga miskin gratis dari pemerintah pusat,ini salah siapa…………………………………………………………………………………………………………………….?????
“Laporan yang masuk ke kami, warga miskin yang dapat lisdes dimintai uang antara Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu per kepala keluarga. Ini gak bener, wong program gratis dimintai uang,” kata Ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Rhaskanna S, kepada wartawan, belum lama ini.
Menurut Rhaskanna, adanya pungutan liar membuktikan bahwa pengawasan terhadap program ini lemah sehingga harus dievaluasi. “Kalau lisdes saja harus bayar buat apa ada program ini. Ini merugikan masyarakat termasuk pemerintah karena masyarakat tahunya ini instruksi dari Pemkab Indramayu,” Tegasnya.
Aktivis ini mengaku telah mengkonfirmasi pejabat di Dinas PSDA Pertamabangan dan Energi (Distamben) terkait laporan adanya pungutan tersebut. Tak hanya itu, dalam waktu dekat dirinya akan melayangkan surat kepada Kejaksaan negeri Indramayu, Polres Indramayu dan Bupati Indramayu khususnya, guna mengusut dugaan kasus pungli yang sangat merugikan masyarakat karena, ditengarai warga miskin menjerit atas ulah segelintir oknum aparat desa, ini merupakan salah satu program pemerintah yang dibiayai melalui APBD I ternyata lisdes dipungut biaya cukup tinggi .
“Ini tidak bisa dibiarkan, dikalkulasikan per KK diminta Rp 400 ribu sedangkan ada ribuan KK yang mendapatkan program lisdes,” Ungkap Rhaskanna.
Dihubungi melalui telepon genggam, Kepala bidangKelistrikan pertambangan dan energi (Tamben) PSDA Kabupaten Indramayu Dody mengatakan, dirinya baru mendengar ada temuan pungutan liar, dan itu sudah jelas melanggar aturan karena apapun alasannya pungutan tersebut tidak dapat dibenarkan. “Kalau ada yang memungut di program lisdes jelas tidak dibenarkan karena program yang digulirkan Pemprov Jawa barat ini gratis,” kata Dody.
Dijelaskan, di tahun 2010 Pemkab Indramayu mendapatkan jatah program lisdes kurang lebih sekitar 1.200 KK yang tersebar di 7 desa. Sedangkan jatah kapasitas daya terpasang untuk masing-masing rumah sebesar 450 VA. “Kalau diuangkan biaya instalasi rumahnya kurang lebih Rp 2 juta-an,” ungkap Dody. (kba-fery kaswari/mns)