Kelompok
Tani Jadi Tumbal Korupsi :
DINAS
PERTANIAN INDRAMAYU SARAT KKN
Indramayu,kba.GALAKnews
Guna
menunjang program pembangunan daerah ,setiap tahun dari Pemerintah pusat mengucukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012
,guna meningkatkan pendapatan sektor pertanian ,khusunya membantu kaum petani
guna meningkatkan sarana prasarana ,maupun sarana pengadaan alat-alat pertanian
yang diperuntukkan untuk kelompok petani.
Besarnya
anggaran DAK dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI,dari Pos
Anggaran APBN mencapai Rp 3,8 miliar,untuk mendukung dan memperkuat peningkatan
produksi sektor petani baik tanaman padi maupun palawija diKabupaten Indramayu
Jawa Barat.
Peningkatan
ketahanan pangan ini cukup penting baik setiap daerah apalagi di Kabupaten
Indramayu selalu sentra penyangga lumbung padi Nasional,jika anggaran tersebut
tidak sesuai dengan peruntukan atau dugaan Sarat KKN yang melibatkan para oknum pejabat Dinas Pertanian Dan Peternakan
Kab.Indramayu,dengan cara Korupsi berjemaah.
Hal tersebut
diatas ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Pemantau Korupsi ,Morassdi
pada Wartawan "kantor berita ajiinews",temuan diatas perlu disikapi secara tegas oleh
pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Polsi harus lebih aktip
memantau ke lapangan,pada seluruh paket pekerjaan pisik maupun dalam pengadaan
barang-barang baik sistem lelang maupun swakelola.
Ditegaskan Sekjen APK , lebih lanjut ditenggarai bagi penerima bantuan bersipat
langsung seperti alat pertanian RMU 4 Unit,Mesin pengupas Kulit dan Pemutih
Beras ,Saprator ini juga tidak jelas siapa penerima kelompok petani di
lapangan.Pihak oknum Pejabat Dispertanak baik KPA,PPTK terkesan tutup mulut,ditenggerai dugaan KKN berjemah
semakin riskin,rugikan keuangan Negara.
Berdasarkan
pemantoan tim "kba' di lapangan, para kelompok tani ada unsusr
kesengajaan dibentuk oleh Pejabat Dispertanak dari mantan Pensiunan Dinas
Pertanak,juga orang-orang kaya di desa setempat.Hal tersebut sengaja dibuat
untuk mempermudah mengambil tanda tangan atau laporan penerimaan barang-barang
alsintan.
Seperti yang dijelaskan salah satu petani Desa Sindang Bang
Ras, sudah bertahun-tahun
memiliki sawah do lokasi tersebut namun Ketua kelompok tani sama sekali
tidak berpungsi,apalagi melakukan kegiatan sosialisasi di lapangan,tentang
adanya bantuan para petani tidak
mengetahui sama sekali tegas Bang Ras.
Selain itu
Program dinas Pertanak Kab.Indramayu ,diantaranya Sekolah Lapangan Pengelolaan
Tanaman Terpadu Komoditas Serealia,sumber dana dari Dirjen Tanaman Tangan
Kementerian Pejumlah pertanian RI.Sasaran kegiatan non hibrida,padi hibrida dan
lahan kering luas 25.220 ha di Indramayu.
Berdasarkan
data Rakyat Oposisi,jumlah kelompok tani dari Laporan Dinas Pertanian mencapai
780 kelompok tani,jenis tanaman padi non hibrida,tersebar pada lokasi 22
Kecamatan luas areal mencapai 19.500 ha.Sedangkan padi hibrida 72 kelompok tani
luas areal 720 ha.Untuk lahan kering 5 kecamatan jumlah kelompok tani 200
kelompok ,luas areal 5.000 ha.Diperhitungkan jumlah anggaran Rp 3.892.400.000.
Ditenggarai
bantuan melalui kelompok tani tahun anggaran 2012 sarat KKN melibatkan oknum pejabat setingkat PPK/KPA,
PPTK, beserta kelompok tani diduga jadi tumbal KKN oknum pejabat
Dispertanak.Temuan di lapangan bahwa kelompok Tani jadi sarang KKN oknum Dinas
Pertanian dan Peternakan karena
kebanyakan nama dan pengurus Kelompok Tani kegiatan di lapangan fiktip.
Sebagai bukti kejadian dugaan KKN
melibatkan oknum Pejabat, KPA/PPK , PPTK tentang anggaran Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2012 diperiksa Kejasaan Negeri Indrmayu, sumber di
Kejaksaan oknum pejabat tersebut sudah mencapai tingkat Tersangka kasus Korupsi
Jalan Usaha Tani .
Secara
terpisah ditemui Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab.Indramayu Ir Firman
Muntaqo , penjelasan stafnya sedang tugas luar,ketika di hubungi melalaui
telepon selulernya sedang tidak akti,untuk itu tim wartawan "kba" akan
membedah kasus Dispertanak Indramayu.(is/ras)
tidak tepat sasaran ,,tidak sampai ke petani indramayu,,,,,
BalasHapus